Ancang-Ancang Motor Listrik Nasional di Tengah Tren Penurunan Minat Konsumen

Mengenakan kemeja safari coklat dan peci, Presiden Prabowo Subianto terlihat antusias saat mengunjungi fasilitas milik PT Ilectra Motor Group di Cikarang pada Kamis (13/8). Anak usaha PT Indika Energy Tbk ini memproduksi motor listrik dengan merek Alva. 

Selepas mengunjungi area produksi, Prabowo lantas menyambangi pameran motor listrik di lokasi itu. Bukan cuma Alva, Presiden juga melihat-lihat langsung motor listrik merek lain seperti Gesits buatan PT Industri Baterai Indonesia (IBC) dan PT Wijaya Karya Industri dan Konstruksi serta motor listrik PT LEN Industri.

Tak lama kemudian, Prabowo menuju acara utama. Ia naik ke panggung, berpidato sekitar 30 menit, lantas menekan sirine tanda peluncuran program Motor Listrik Nasional. Suaranya meraung-raung memenuhi ruangan, sementara para hadirin–sebagian besar diisi pejabat–berdiri dan bertepuk tangan.

Program Motor Listrik Nasional atau Molinas menandai babak baru elektrifikasi transportasi di Indonesia. Sejak beberapa tahun lalu, kendaraan listrik mulai sering ditemui di jalanan. Motor listrik sempat laris manis di 2024, saat 77 ribu unit terjual di pasaran seiring dengan penyaluran subsidi Rp7 juta per unit. 

Namun, angkanya langsung turun drastis saat kuota subsidi habis. Pada 2025, penjualan motor listrik anjlok 28% menjadi 55 ribu unit. Padahal, pada saat yang bersamaan, penjualan motor secara keseluruhan mencapai 6,4 juta unit. Artinya, pangsa pasar motor listrik tidak sampai 1% dari penjualan seluruh kendaraan roda dua di Indonesia. 

Tahun ini, angkanya diperkirakan masih lesu. Ketua Umum Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (Aismoli) Budi Setiyadi menyebut ketidakpastian subsidi membuat banyak pelanggan menahan diri. Hingga Agustus 2026, penjualan motor listrik hanya 25.000 unit, lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Padahal menurut Budi, bahkan subsidi untuk membuat motor listrik lebih terjangkau sebetulnya juga belum cukup untuk mendongkrak penjualan. 

“Garansi, layanan purna jual, transparansi kesehatan baterai, dan nilai jual kembali yang lebih terukur akan meningkatkan kepercayaan perusahaan pembiayaan terhadap aset motor listrik,” kata Budi.

Presiden Prabowo Subianto meresmikan motor listrik nasional beserta ekosistem pendukungnya di fasilitas produksi motor listrik di Cikarang, Kabupaten (ANTARA/HO-BPMI Sekretariat Presiden.)

 

Tunggu Subsidi

Sementara suara sirine peluncuran Molinas meraung-raung di Cikarang, Luthfia (26) menekuni laptopnya dengan seksama. Selama beberapa bulan terakhir, warga Kota Depok itu aktif melakukan riset soal motor listrik. Ia membandingkan harga, melihat spesifikasi, hingga bertanya langsung kepada pemilik motor listrik.

“Ini bakal jadi motor pertama yang kubeli pakai uang sendiri,” katanya, kepada Katadata.

Luthfia awalnya ingin membeli motor konvensional. Namun, setelah mendengar ada rencana subsidi motor listrik, ia mulai mempertimbangkan kendaraan bebas emisi tersebut. Ia menunggu sembari mencari informasi soal kendaraan listrik. Sayangnya, beberapa bulan berlalu sejak ia mendengar rencana subsidi, kebijakan itu belum juga diterapkan. Bahkan setelah Presiden meluncurkan program Molinas, rencana subsidi motor listrik masih simpang siur.

Bagi Luthfia, faktor harga akan jadi penentu. Meski mengakui biaya operasional motor listrik akan lebih murah dibandingkan dengan motor konvensional, ia masih ragu soal layanan purna jual. Apalagi menurutnya, harga motor listrik saat ini masih tergolong tinggi. 

Jenama Alva misalnya, membanderol produknya mulai dari kisaran Rp18 jutaan hingga Rp35 jutaan dengan sistem sewa baterai. Artinya, konsumen tetap harus mengeluarkan uang setiap bulan, di luar biaya isi ulang baterai. Sementara itu, harga motor merek Gesits dibanderol mulai dari Rp20 juta hingga Rp28 juta. 

“Kalau ada subsidi sih yakin aja mau ambil motor listrik. Tapi kalau belum jelas begini, kayaknya tetep beli motor konvensional. Sudah butuh soalnya,” katanya.

Hingga saat ini pemerintah memang masih menggodok skema subsidi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut sedang menyiapkan anggaran hingga Rp3 triliun untuk mensubsidi 1 juta unit sepeda motor. Artinya, tiap unit akan mendapatkan potongan Rp3 juta, lebih kecil dari yang sebelumnya direncanakan pemerintah, yakni Rp5 juta.

Kendati demikian, Purbaya menilai insentif untuk 1 juta motor listrik kemungkinan tidak akan tercapai pada 2026. Pasalnya, kapasitas produksi motor listrik nasional dinilai belum mencapai angka tersebut.

“Saya pikir paling 100.000 unit sampai akhir tahun,” katanya.

Hingga saat ini, belum penjelasan dari pemerintah terkait skema subsidi atau kapan program ini akan diterapkan. Menteri Purbaya sempat bilang akan subsidi akan mulai diterapkan pada September mendatang. Namun, kebijakan ini sudah berulang kali ditunda. 

“Katanya September, tapi enggak tahu juga nih,” kata Luthfia.

Terlalu Kecil

Bukan cuma soal soal waktu implementasi, besaran subsidi juga dinilai masih menjadi batu sandungan adopsi motor listrik. Deon Arinaldo, Direktur Transformasi Sistem Energi di Institute for Essential Services Reform(IESR) menyebut subsidi Rp3 juta per unit masih terlalu kecil untuk mendorong peralihan ke motor listrik secara signifikan. Ia mengatakan besaran insentif perlu mempertimbangkan manfaat yang dapat dihasilkan dari setiap kendaraan yang berhasil dialihkan ke listrik.

“Insentif yang terlalu kecil berisiko tidak cukup mengatasi kesenjangan harga dan pertimbangan ekonomi konsumen, sehingga anggaran yang dialokasikan tidak menghasilkan tingkat peralihan yang optimal,” ujar Deon, Senin (24/8).

Pemodelan IESR menunjukkan efektivitas insentif meningkat ketika jumlah insentif semakin tinggi dan digabungkan dengan kebijakan disinsentif. Hitungan IESR, pemerintah perlu memberikan insentif Rp5 juta per unit dan tambahan Rp3 juta dari tukar tambah (trade in) kendaraan konvensional ke listrik. Insentif ini kemudian dikombinasikan dengan disinsentif seperti kenaikan harga Pertalite mendekati keekonomian. Hasilnya, IESR memprediksi adopsi motor listrik bisa bertambah 810.000 unit pada 2030. 

“Survey IESR di 2023 menunjukkan ada gap Rp10 juta dari willingness to pay masyarakat Indonesia untuk motor listrik,” katanya kepada Katadata, Rabu (26/8).

Deon menyebut insentif kendaraan listrik seharusnya tidak hanya dipandang sebagai subsidi pembelian semata. Pemodelan IESR juga menghitung pemerintah akan memperoleh keuntungan Rp28 juta per kendaraan dalam 10 tahun jika menghitung potensi pengurangan konsumsi BBM dan devisa impor, polusi udara, dan nilai karbon. 

Terkait dengan program Molinas, IESR menilai pemerintah belum memiliki peta jalan yang terang benderang. “Presiden sepemahaman saya menyebut akan ada program Molinas yang mendukung ekosistem kendaraan listrik secara menyeluruh,” kata Deon kepada Katadata, Rabu (26/8).

Deon menyebut program insentif hanya langkah pertama untuk menciptakan permintaan motor listrik. Selanjutnya, perlu ada penguatan industri dengan memberikan insentif kepada kendaraan listrik dengan minimum performa tertentu. 

“[Molinas] perlu penerapan kebijakan yang konsisten dan meningkat secara bertahap,” katanya. 

Hingga saat ini, memang belum ada peta jalan yang terang benderang soal Molinas. Salah satu yang sudah disampaikan ke publik terkait dengan keterlibatan industri lokal.  Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyebut proyek motor listrik nasional akan menggandeng industri kecil dan menengah (IKM) sebagai pemasok komponen motor listrik.

“IKM harus mampu memenuhi kualifikasi sebagai pemasok, masuk ke dalam rantai pasok, dan pada akhirnya memperoleh pesanan secara berkelanjutan,” kata Agus, Jumat (21/8).

Pelibatan IKM dalam produksi Molinas dilakukan melalui skema supplier development. Kebutuhan industri besar dan original equipment manufacturer (OEM) menjadi titik awal untuk memetakan kemampuan IKM yang berpotensi masuk ke rantai pasok. IKM yang dinilai potensial kemudian menjalani asesmen kesiapan pemasok. Asesmen mencakup teknologi, kualitas, kapasitas produksi, engineering, sertifikasi, produktivitas, biaya, hingga ketepatan pengiriman. 

Kemenperin juga mendorong IKM mengambil bagian secara bertahap dalam rantai pasok kendaraan listrik. Pada tahap awal, peluang dapat dibuka melalui komponen yang teknologinya relatif sudah dikuasai IKM. Ini misalnya komponen berbasis logam, plastik, karet, jok, bracket, housing, sheet metal, fastener, hingga wiring harness. 

Sementara untuk IKM dengan kemampuan manufaktur yang lebih tinggi, ruang pengembangan dapat diperluas ke komponen dengan nilai tambah lebih besar. Ini misalnya komponen battery housing, motor housing, precision machining, komponen kelistrikan, hingga komponen pendukung battery pack dan power electronics. 

Pemerintah tunda penyaluran insenfif kendaraan listrik hingga Agustus 2026 (Foto: Katadata/Fauza Syahputra). (Katadata/Fauza Syahputra)

 

Pasar Belum Matang

Sementara itu laporan Laporan Rocky Mountain Institute (RMI) bertajuk Mobilizing Electric Two-Wheeler Finance in Indonesia menyebut tantangan motor listrik bukan cuma soal harga, tetapi juga skema pembiayaan. Riset itu menyebut pembiayaan motor listrik masih terkonsentrasi pada sejumlah perusahaan multifinance. Sementara itu, keterlibatan langsung bank komersial dalam pembiayaan motor listrik masih terbatas. RMI mengidentifikasi tiga risiko utama yang menjadi pertimbangan lembaga pembiayaan dalam menyalurkan kredit motor listrik yakni risiko produk dan teknologi, nilai jual kembali, serta kepastian permintaan dan kebijakan.

Dari sisi produk dan teknologi, risiko berkaitan dengan perbedaan kualitas kendaraan, ketahanan baterai, rekam jejak produsen, hingga layanan purna jual. Kondisi itu membuat lembaga pembiayaan perlu mempertimbangkan apakah kendaraan yang dibiayai memiliki kualitas dan daya tahan yang cukup untuk menjaga nilai aset selama masa kredit.

Risiko lainnya berasal dari nilai jual kembali. Menurut RMI, pasar motor listrik bekas di Indonesia masih belum matang. Selain itu, belum terdapat metode yang digunakan secara luas untuk menilai kesehatan baterai. Kondisi ini dapat menyulitkan perusahaan pembiayaan dalam memperkirakan nilai kendaraan ketika kredit berakhir atau ketika kendaraan harus dijual kembali.

Sementara itu, ketidakpastian permintaan dan kebijakan juga membuat kreditur lebih berhati-hati dalam memperbesar portofolio pembiayaan motor listrik. Kombinasi ketiga risiko tersebut berpotensi membuat perusahaan pembiayaan menetapkan uang muka lebih tinggi, tenor lebih pendek, memilih produsen secara lebih selektif, serta membatasi portofolio kredit motor listrik. 

Principal RMI Wini Rizkiningayu mengatakan biaya energi dan operasional yang lebih rendah membuat motor listrik semakin menarik bagi konsumen. Namun, harga pembelian awal masih menjadi salah satu kendala. 

“Pembiayaan yang lebih baik dapat membantu lebih banyak konsumen mengakses manfaat dari motor listrik, tetapi memperluas pasar akan membutuhkan kepercayaan diri dan dukungan yang lebih besar dari lembaga pembiayaan,” ujar Wini.