Kalau Hanya untuk Menjaga Reputasi, Mendingan Saya Diam Saja
Badan Kesehatan Dunia, WHO, mencabut status kedaruratan Covid-19 pada 5 Mei lalu, setelah pandemi ini meluluhlantakkan sektor kesehatan, sosial, hingga ekonomi dunia dalam tiga tahun terakhir. Di Indonesia, Presiden Joko Widodo mencabut pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, PPKM, pada 30 Desember 2022.
Keputusan tersebut diambil setelah melalui pertimbangan dan kajian panjang. Menurut Jokowi, Indonesia termasuk negara yang berhasil mengendalikan Covid-19 dengan baik, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi. “Kebijakan gas dan rem yang menyeimbangkan penanganan kesehatan dan perekonomian menjadi kunci keberhasilan kita,” kata Jokowi ketika itu.
Kebijakan ini yang dianggap Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai langkah khas Indonesia. Sebab, di awal dunia menghadapi Covid-19, tidak ada formula pasti. Beberapa negara maju, misalnya, relatif lebih longgar saat terjadi gelombang Covid-19. Sebagai contoh, Amerika Serikat dan Eropa tidak ketat dalam mewajibkan pemakaian masker. Walaupun setelah itu vaksisnasi dilakukan secara gencar, tingkat kematian di sana cukup besar.
Namun karena mobilitas masyarakat di tahun kedua pandemi tidak terlalu ketat, roda ekonomi cepat bergerak. “Ekonomi negara maju Amerika, Eropa, recovery-nya tahun 2021, tinggi sekali di semester kedua,” kata Sri Mulyani dalam wawancara khusus dengan Katadata di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (12/5).
Walau melakukan gas-rem, kondisi sosial Indonesia selama pandemi juga begitu tegang. Menurut Sri Mulyani, perlu terobosan-terobosan baru dan berani dalam membuat kebijakan di sektor kesehatan dan keuangan.
Salah satu kebijakan sangat krusial di awal Covid-19 yaitu memastikan anggaran penanganan wabah yang sangat besar mesti tersedia. Karenanya, menurut bendahara negara ini, game cahnger pertama ketika itu yakni langkah berani membongkar undang-undang keuangan negara melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020.
Perppu ini tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019. Di dalam aturan inilah muncul klausul yang membolehkan defisit anggaran negara di APBN bisa melampaui 3 persen terhadap PDB menjadi 6 persen.
Bagi Sri Mulyani, langkah ini merupakan keberanian luar biasa. Sebab, Undang-Undang Keuangan Negara yang menjadi pilar kredibilitas kebijakan makro Indonesia sudah stabil dengan tidak pernah melewati defisit dari 3 persen.
“Kalau Anda sudah punya pondasi stabil dan sekarang berani membuka kotak pandora, itu gemetar. Yang membuka kotaknya gemetar, yang melihat juga ikut grogi,” ujar Sri Mulyani.
Menurut Anda, bagaimana perjalanan Indonesia menghadapi pandemi Covid-19 tiga tahun ini?
Sebagai bangsa, kita belajar banyak dari episode yang tidak lazim, tidak normal, extra ordinary ini. Kita tidak mau tiga tahun ini hanya lewat begitu saja. Memori manusia cenderung sangat pendek.
Mungkin nanti lebih buruk lagi ketika menjelang pemilu. Waktu kontestasi politik, semua dibicarakan seolah-olah tidak ada kejadian tiga tahun itu. Itu yang menyebabkan distorsi terhadap informasi, terhadap persepsi publik.
Konsekuensi dari jabatan Menteri Keuangan sangat kunci pada situasi itu. Jadi, tidak bisa menghindar, tidak bisa tidak. Menteri Keuangan itu harus bukan menjadi penghalang tapi ditantang utuk merespons dan antisipasi yang sebenarnnya sangat musykil, dalam situasi musykil.
Apa yang membedakan antara krisis akibat pandemi dan krisis-krisis sebelumnya?
Dalam era modern tidak pernah dihadapkan pada tantangan yang demikan. Krisis 1997/98 atau 2008/2009 itu dipicu dan berasal dari sektor keuangan. Orang keuangan tahu kalau neracanya rusak kemudian menimbuulkan dampak domino kepada yang lain.
Namun sekarang yang kita hadapai itu Covid-19. Pertama, virusnya belum kita kenal, apakah SARS, H3N1 atau berapa, apa seperti dahulu atau sama sekali berbeda strain-nya. Dan virus ini berubah terus. Sehingga dinamika dampaknya sangat tidak terprediksi.
Perbedaan kedua dengan krisis keuangan, ini langsung mematikan orang. Itu berarti alaram, karena setiap negara tidak boleh dan tidak bisa membiarkan masyarakatnya terancam jiwanya. Artinya, at all cost harus diatasi.
Ketiga, kalau balance sheet, kita matikan dominonya dengan kita talangi, bail out yang paling penting. Sehingga dominonya tidak jatuh. Sehingga kita pasang talang di sini.
Kalau ini tidak, merambat ke manusia, belum ada vaksinnya. Masyarakat tiba-tiba tidak bisa berinteraksi, mati di grass root. Tidak ada yang bisa di-bailout, apa yang mau di-bailout? Jadi ini yang menimbulkan tantangan extra ordinary.
Saat saya menjadi menteri keuangan melihat, memahami tantangan pandemi itu. Membaca tahun 1918 waktu flu spanyol yang situasi dunianya tidak seperti sekarang. Sekarang globalize, terbang ke sana ke mari, tidak tahu siapa membawa apa. Itu menimbulkan suasana yang unprecedented dan extra ordinary.
Dalam, hal ini, kami mencoba memformulasikan. Kita pernah menghadapi krisis 1997/98, krisis 2008/2009 itu memberikan pembelajaran yang bisa kita pakai. Tapi karena nature dari persoalannya sangat berbeda, ya kita mengambil pelajaran yang lalu kemudian mempelajari tantangan yang berbeda ini dan kemudian mencoba memformulasikan.
Jadi, faktor pengubah “permainan” sebagai Menteri Keuangan ketika itu seperti apa?
Game cahnger pertama sebenarnyaa bukan masalah pengadaan vaksin atau belum ada vaksinnya. Game changer pertama adalah kita berani membongkar Undang-Undang Keuangan Negara, Perppu Nomor 1 itu.
Itu keberanian yang luar biasa, karena bagaimanapun Undang-Undang Keuangan Negara, perbendaharaan negara itu dibangun dalam sebuah fondasi reformasi yang menjadi pilar kredibilitas kebijakan makro Indonesia yan dianggap stabil.
Kalau Anda sudah punya fondasi stabil dan sekarang berani membuka kotak pandora, itu gemetar, Pak. Yang membuka kotaknya gemetar, yang melihat juga ikut grogi.
Jadi saya membukanya gemetar, menyampaikan di kabinet bahwa defisit maksimal 3 persen harus kita buka karena tidak ada pilihan. Kita harus bertanya juga apakah saya akan menjadi orang pertama dan menjadi tokoh yang akan merusak disiplin fisikal?
Kalau menjadi menteri keuangan untuk menjaga reputasi, mendingan saya diam saja. Tapi ini keterpaksaan yang harus dilakukan. Dan itu berpikir dua-tiga kali bagaimana cara membuka kotak pandora dan bisa menutupnya lagi.
Tidak ada yang memikirkan seperti itu di seluruh dunia. Karena saya selama itu banyak berdiskusi dengan banyak menteri keuangan. Seperti saya sering telepon Menteri Keuangaan Australia, kadang-kadang dengan Menteri Keuanagan Singapura. Kita melakukan zoom dengan berbagai negara.
Ketika itu, bagaimana situasi dunia dalam menghadapi pandemi ini?
IMF saya tanya seperti apa respons dari seluruh dunia. Mereka juga tidak tahu, jadi mereka harus mengumpulkan data dari semua respons kebijakan.
Jadi kita buka kotak pandora, kita kasih waktu tiga tahun. Itu menjadi pertanyaan luar biasa buanyaak sekali. Cina bertanya, kok Kamu yakin tiga tahun bisa balik lagi disiplin fiskalnya? Wah ini Indonesia bakalan seperti Amerika Latin.
When you press deficit fiscal 3 %, then politician pasti akan senang menuntut defisit terus. Karena itu cara yang gampang. Orang boleh tidak suka sama utang, tapi orang lebih senang utang daripada bayar pajak.
Jadi, buat saya secara pribadi itu suatu risiko yang luar biasa besar. Kemampuan kita untuk meng-anchor dalam tiga tahun harus kembali lagi di bawah 3 %.
Kalau Anda tanya ke saya, mikir-nya bagaimana? Saya cuma mengatakan, satu, baca di google, kasus flu spanyol itu dua tahun. Jadi tambah satu tahun, cukuplah, bismillah. Terus ditanya yakin bisa, ya tidak tahu. Jadi bicara yakin, itu ya tidak tahu.
Waktu rating agency tanya ke saya, how do you know that the deficit in three years to going back? I don’t know, do you know? Saya bilang any body the world tahu? Tidak ada yang tahu. Tapi kalau kita sama-sama tidak tahu ya jangan di-discourage-lah.
Dalam artian, the most important event we don’t know adalah signalling. Signalling bahwa Indonesia tahu ini adalah extra ordinary, bahwa ini emergency. Dan emergency itu tidak boleh menjadi ordinary. Kalau emergency jadi ordinary ya setiap hari darurat terus. Itu rusak.
Kita harus mendefinisikan emergency itu, extra ordinary. Dan extra ordinary harus ada batasnya. Karena kalau kita biasakan extra ordinary pasti rusak disiplin itu. Dan bagi saya tiga tahun itu cukup untuk mewadahi yang disebut kedaruratan.
Apakah ada peristiwa di Tanah Air yang bisa jadi cermin?
Saya lihat patern-nya Indonesia di dalam mengelola tata kelola, mulai dari tsunami Aceh, dan lain-lain. Biasanya kalau sudah lewat setahun, publik sudah terbiasa, maka kita sudah bisa memunculkan rasionalisasi.
Pertama kan panik. Kalau ada musibah, yang disebut kedaruratan pertama itu rasionalitas pasti tidak ada, yang penting menyelamatkan orang terlebih dahulu. Kalau sudah tahun kedua itu mulai mengenal. Tahu ada korban, ada ini, tapi mulai bisa menata. Tahun ketiga harusnya sudah mulai pulih. Itu kalau Anda menanya ke saya kenapa Perppu No 1 menjadi Undang-Undang Nomor 2. Itulah game changer.
Dan di dalam itu pun tidak sempurna. Tapi itu adalah templet untuk kita bisa merespons kedaruratan, ancaman kemanusiaan, ancaman keselamatan jiwa, ancaman ekonomi, ancaman stabilitas sosial, ancaman politik yang luar biasa.
Ada juga yang bertanya kenapa ini keluar duluan padahal undang-undang emergency-nya enggak ada, seolah-olah hidup itu ideal. Yang namanya emergency udah jalanin duluan saja. Itu the first game changer.
Derivasinya dari itu ya termasuk our ability to response secara fleksibel. Menteri Kesehatan belum punya ide, kita buka anggaran berapa. Tapi saya bilang kamu enggak punya limit budget. Apa pun yang kamu butuhkan, saya sediakan. Itu untuk membuat mereka mampu memobilisasi semuanya.
Hal ini termasuk dalam anggaran penyediaan vaksin?
Yang harus kita angkat topi adalah Amerika. Mereka langsung memberi budget luar biasa, makanya langsung semisal Pfizer dan lain-lain. Cina jelas punya Sinovac.
Kita tahu, pasti waktu vaksinnya diproduksi berebut karena semua tidak tahan ekonominya mandek. Dan yang mau bikin bertanya, siapa negara yang mampu untuk memesan duluan.
Dalam hal ini, saya karena punya jaringan internasional, Melinda Gates dan lalin-lain, melalui GAPVI, saya bilang sama Bu Menlu, lobi sana, saya ngomong sama Melinda Gates supaya kita bisa mendapatkan karena kita big enaugh country.
Harganya US$ 5. Kita tidak tahu US$ 5 itu justified atau tidak waktu itu. Tapi dia bilang mulai dari initial price US$ 5. Kita tidak tahu kalau permintaanya makin gede bisa jadi US$ 7, 9, 10. Luar biasa dari sisi acountability.
Bagaimana mengenai akuntabilitas ini, terutama jika dilihat di masa yang akan datang?
Saya sebagai bendahara negara sudah berpengalaman menghadapi krisis 2008/2009. Setiap pembahasan kabinet saya bilang, oke kita diskusi ini ya Bapak Presiden. Tapi jangan lupa tahun depan waktu diaudit, mereka tidak tahu kita waktu sedang bikin keputusan kayak begini.
Si auditor cuma bilang, kenapa harganya US$ 5, kenapa jadi US$ 8, jadi 9? Jadi dari awal, kita sudah sangat aware pasti nanti ditanya. Makanya, Kejaksaan Agung, kepolisian, BPKP dilibatkan.
Bayangkan, dalam sebuah negara menangani krisis, kita sudah antisipasi akan diaudit. Negara lain mana ada, yang penting bat-bet bat-bet saja, wong kejar-kejaran. Ini cuma di Indonesia. Itu khikmahnya kita punya KPK, BPK, yang sudah sering babak belur waktu diaudit, dilihat, atau diperiksa. Itu ada gunanya walaupun karena itu annoying, tapi ya itu sesuatu mengingatkan kita.
Walaupun kebijakan ini extra ordinary tapi tetap terukur juga? Defisit di bawah 3 persen dalam tiga tahun terjadi.
Bahkan lebih cepat setahun. Sesudah 2022, ternyata defisit kita cuma di 2,47 persen. Mereka mengakui Indonesia bagus mengkonsolidasi fiskalnya. Dari awal mereka sudah amazie Indonesia punya ambisi tiga tahun balik, mereka amize bahwa kita bisa deliver, mereka lebih amize lagi kita bisa satu tahun lebih cepat.
Bila dibanding semua negara, dragging saja. Begitu defisitnya, seperti Amerika itu menambah 10 persen dalam setahun di 2020. Makanya, waktu di sidang kabinet, saya ingat banget waktu membahas Perppu Nomor 1, “Kenapa Indonesia hanya 5 persen, cuma menambah 3 persen, itu Amerika bisa sampai menambah 10 persen?” Kalau menambah 10 persen, saya bisa dipukuli seluruh dunia sebagai ratu utang.
Amerika yang tidak punya limit untuk creat debt karena mereka bisa membiayai utangnya. Yang membuat concern cuma kongresnya saja, bukan karena masalah kemampuan untuk meminjam.
India juga melihat defisit Indonesia. Waktu kita di 6 persen, India hampir 9 persen. Waktu saya bilang, tahun kedua sudah turun di 4,7 persen, India masih di 7 persen. Waktu kemarin ketemu menteri India di Bangelore, dia masih sekitar 5 persen. Waah, ngejar Sri Mulyani susah juga.
Jadi, ya, senang lah kita lihat antar-menteri. We are doing the right thing, terukur dan terjaga, melakukan sesuatu yang kredibel. Karena membuka disiplin fiskal bukan sesuatu hal yang sepele, itu beban sejarahnya berat banget.
