Waketum Demokrat: Kami Siap Membalik Keadaan di Pemilu 2024

Pemilu 2024 menjadi pemilu pembuktian bagi Partai Demokrat. Hasil perhitungan suara nanti bakal menentukan apakah Demokrat bakal melanjutkan posisi sebagai partai oposisi yang telah dilakoni hampir 10 tahun terakhir atau kembali merebut kuasa, menjadi partai pemerintah.

Sebagai partai yang telah 4 kali ikut pemilu, Demokrat tahu betul bagaimana rasanya menang dan kalah. Ikut kontestasi pada pemilu 2004, suara Demokrat langsung melesat ke peringkat 5 dengan total suara 7,45 persen dan sukses mengantar Susilo Bambang Yudhoyono menjadi presiden pertama dari Demokrat. 

Ditopang pengalaman SBY selama lima tahun menjadi presiden, pada pemilu 2009 suara Demokrat melesat. Partai berlambang Mercy menjadi pemenang pemilu dengan perolehan 150 kursi atau 26,4 persen di DPR dengan total suara 20,4 persen di pemilu. 

Pada dua pemilu berikutnya pamor Demokrat meredup dan tergusur dari pemerintahan. Suara Demokrat pada pemilu 2014 hanya 10.19 persen  dan menempati urutan ke 4 dari 10 partai di DPR. Elektabilitas Demokrat semakin merosot pada Pemilu 2019 dengan raihan 7,77 persen suara dan tergeser ke peringkat ke 7 dari 9 partai di parlemen. 

Kini menghadapi pemilu 2024, Partai Demokrat tampil lebih percaya diri. Dalam wawancara khusus dengan tim Katadata, wakil ketua umum Demokrat Benny Kabur Harman menyampaikan rasa optimistisnya bahwa Demokrat bisa kembali berjaya. Demokrat yakin bisa merebut kembali kemenangan dan menjadi partai penguasa. 

Tampilnya Agus Harimurti Yudhoyono sebagai pemimpin muda diyakini Demokrat menjadi amunisi baru untuk menggaet suara partai. Apalagi sekarang Demokrat telah menyatakan sikap mendukung Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden bersama Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Menurut Benny kehadiran Anies dan AHY menjadi nafas baru yang bisa mempersatukan Demokrat untuk kembali mendulang suara. 

Bagaimana strategi Demokrat untuk bisa membalik keadaan? Bagaimana langkah yang akan diambil partai memastikan kemenangan? Berikut petikan wawancara Tim Katadata dengan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman di Kompleks Parlemen Senayan awal Agustus lalu. 

Bagaimana Demokrat melihat pesta demokrasi sekarang ini dibanding dengan pemilu sebelumnya?

Kalau saya lihat pesta demokrasi kali ini berbeda dengan pesta demokrasi sebelumnya, 2019, 2014, 2009, bahkan 2004 juga. Kalau dulu persaingan sih ada. Setiap kontestan, peserta pemilu itu tentu ingin menang. Untuk menang tentu berbagai cara dilakukan dan tentu saja yang dimungkinkan oleh hukum di alam demokrasi. 

Hanya 2014 itu Pak Presiden SBY tidak cawe-cawe, padahal itu transisi beliau. Pak SBY tidak menyiapkan kadernya untuk ikut dalam kontestasi pilpres waktu itu. Padahal waktu itu dia dulu punya besan, tapi dia menjaga netralitas. Meskipun waktu itu beliau adalah ketua umum Partai Demokrat beliau benar-benar netral. Dia tidak mengendorse siapapun, tidak juga mengarahkan, tidak memobilisasi kekuatan. Tentu ya baik secara kasat mata maupun secara sembunyi secara terbuka maupun secara tertutup.

Bahkan beliau waktu itu dengan tegas menyampaikan kepada kami melarang aparat TNI, Polri, BIN, PNS untuk memihak kepada kontestan tertentu. Apakah itu partai politik maupun pasangan capres cawapres. Akibatnya memang waktu itu kami tumbang. Demokrat melorot kursinya di DPR pusat, kemudian Pak Prabowo dengan Pak Hatta Rajasa besan Pak SBY, juga kalah. 

Bagaimana dengan pola pengerahan dukungan pada pemilu 2024 ini, apakah Anda lihat ada perbedaan dengan pemilu terdahulu? 

Pada 2014 isu identitas dengan sangat massif dimainkan oleh salah satu kontestan untuk memenangkan pertarungan dan Pak Jokowi menang. Pada 2019 pertarungan yang sama terjadi dengan kontestan yang sama dengan isu yang sama. Dengan skala yang lebih masif, dengan skala yang lebih besar. 

Saya rasa timnya Pak Jokowi pada waktu itu memang menganggap isu identitas ini isu yang paling seksi untuk dikapitalisasi guna mendapatkan dukungan. Jadi pada saat itu menurut saya dua belah pihak sama-sama menggunakan isu itu.  Jokowi di satu pihak dia memiliki kaki tangan birokrasi, TNI, Polri BIN lebih kuat, dibandingkan dengan pesaingnya, Pak Prabowo sehingga Pak Jokowi terpilih lagi. Tapi saya tidak melihat ada perbedaan di situ dengan 2014. Sama-sama isu identitas, bahkan identitasnya jauh lebih massif dibandingkan dengan 2014.

Bagaimana Anda melihat sikap politik Presiden Jokowi menjelang pemilu 2024? 

Pemilu 2024 ini kami lihat ada pergeseran. Saya lihat isu-isu yang berkaitan dengan identitas tidak begitu masif seperti 2019 dan 2014. Mengapa? Mungkin karena Pak Jokowi mengambil jarak terhadap isu ini dan juga mau memperlihatkan netralitasnya baik kepada kubu Pak Ganjar maupun kubu Pak Prabowo.

Tapi meski demikian, Pak Jokowi nampaknya merasa punya kepentingan untuk meloloskan dua calon presiden ini. Bagi Pak Jokowi baik Pak Ganjar maupun Pak Prabowo sama saja. Siapapun yang menang dari keduanya adalah pengawalnya Pak Jokowi. Tetapi Pak Jokowi merasa berkepentingan untuk menjaga dua ‘golden boys’-nya ini. Antara dua golden boys-nya ini jangan sampai ada pihak ketiga, terutama dari kelompok oposisi mengusulkan nama yang justru bisa memenangkan kontestasi pilpres ini. 

Itulah sebabnya Pak Jokowi untuk pesta demokrasi kali ini merasa penting untuk ikut cawe-cawe. Meskipun dengan bahasa yang simbolik mengatakan bahwa “cawe-cawe perlu saya lakukan untuk menjaga, untuk kepentingan Indonesia masa depan”. Pernyataan ini seolah-olah kalau calon presiden dari kubu oposisi yang menang diragukan bisa menjamin kesinambungan negara dan bangsa. Ini yang terus menerus diwacanakan dan dinarasikan ke publik. Oleh sebab itu berbagai cara dilakukannya supaya calon presiden dari kubu oposisi ini tidak bisa berlayar, gagal berlayar.

Bisa Anda jelaskan apa yang dimaksud berbagai cara dilakukan ini? 

Berbagai cara dilakukan, misalnya mengendus isu capres Anies Baswedan, capres oposisi ini terlibat kasus korupsi Formula E. Kemudian juga berbagai cara dilakukan dengan menekan, mem-pressure partai politik yang bergabung dalam koalisi perubahan supaya mau tunduk pada apa yang diminta oleh rezim Jokowi. 

Saya rasa dalam perspektif ini kasus yang menyeret Menteri Komunikasi dan Informatika yang adalah Sekjen Partai Nasional Demokrat ini adalah bagian dari upaya menekan Nasdem sebagai salah satu partai politik yang menurut kubu Jokowi melakukan bid'ah, mengkhianati koalisi Indonesia Bersatu karena mendukung Anies. 

Kemudian pemanggilan menteri-menteri dari Nasdem juga menurut saya tidak terlepas dari bagian ini. Agenda untuk mengusahakan supaya capres dari kubu koalisi perubahan gagal berlayar. Sebab, once Nasdem itu mencabut dukungannya, tidak lagi masuk dalam koalisi perubahan, maka dengan demikian capres Anies Baswedan akan gagal berlayar.

Nah inilah yang, kalau ditanya apa pengamatan kami berkaitan dengan pesta demokrasi kali ini, itulah yang terjadi. Itulah yang kami lihat, itulah yang kami amati. Cawe-cawe presiden itu sangat menonjol. Presiden sangat tidak netral, sangat tidak independen, presiden telah mengambil sikap memihak pada capres-capres tertentu, dan juga secara kasat mata menghalang-halangi calon presiden dari kubu oposisi. Itu yang dilakukan oleh presiden Jokowi selama ini. 

Menurut Anda seberapa jauh sikap ‘cawe-cawe’ Presiden ini akan berpengaruh terhadap pemilu?

Saya rasa apa yang kami lihat di kasat mata ini menjadi pertanyaan publik. Mengapa presiden yang mustinya netral harus ikut cawe-cawe bahkan dengan kasat mata memihak mendukung capres tertentu dan menghambat-hambat calon presiden dari kubu lain. Bolehlah dia mendukung. Kalau saya pribadi ditanya “bagaimana sikap kami terhadap sikap presiden yang mendukung calon tertentu?” Itu hak beliau. Boleh dia mendukung Pak Ganjar atau Pak Prabowo, silakan. Itu kan hak beliau. Tapi yang tidak boleh lakukah tiga hal. 

Pertama tidak boleh menghalang-halangi calon presiden dari kubu partai politik oposisi, dari partai politik yang selama ini berada di luar pemerintahan. Itu adalah haram dalam kompetisi berdemokrasi.

Kedua, presiden tidak boleh memobilisasi kekuatan birokrasi. Presiden tidak boleh memobilisasi kekuatan TNI dan kekuatan Polri untuk mendukung calon-calon yang di-endorse dan menghambat-hambat calon presiden dari kubu oposisi. Itu yang menurut saya tidak boleh.

Ketiga, juga tidak boleh presiden itu menghambat-hambat, mengintervensi, melarang pengusaha, melarang dunia pers untuk memberitakan kegiatan calon presiden dari kubu oposisi. Presiden tidak boleh memberikan ruang yang seluasnya kepada media massa bahkan mengajak pengusaha untuk mendukung calon presiden yang di-endorse dan melarang mendukung calon presiden dari kubu oposisi. 

Menurut saya, menurut kami pada tahapan ini presiden telah melakukan pelanggaran etik. Presiden telah melakukan pelanggaran prinsip demokrasi. Presiden telah melakukan pelanggaran terhadap jiwa konstitusi. Semangat konstitusionalisme, yaitu semangat demokrasi, semangat netralitas, dan sebagai kepala negara dia mustinya mengayomi semua partai politik dan calon presiden yang akan maju dalam pesta demokrasi 2024.

Apa yang dilakukan Demokrat untuk membalik keadaan dan keluar dari berbagai tantangan yang ada di Pemilu 2024 seperti yang Anda sebutkan tadi? 

Kami tentu lakukan evaluasi, lakukan refleksi. Kami juga kader-kader partai sering melakukan kontemplasi, sering melakukan refleksi, sering melakukan rekoleksi. Mengumpul kembali, mengingatkan kembali apa yang kami lakukan di masa lampau dan apa yang kami lakukan pada saat ini. 

Kami melakukan komparasi, antara apa yang kami lakukan oleh presiden SBY ketika kami berkuasa dengan apa yang dilakukan oleh rezim yang ada sekarang ini. Tentu kami punya hak untuk kembali berjaya. Kami punya hak untuk merebut kembali kekuasaan supaya kami bisa memerintah, supaya kami bisa berbuat lebih banyak lagi untuk rakyat. Kami yakin sekali kami mendapat tempat di mata rakyat pada saat ini karena apa yang kami lakukan 10 tahun selama presiden SBY, kader partai demokrat berkuasa jauh lebih baik dibandingkan dengan 9 tahun pencapaian Presiden Jokowi.

Bagi kami prestasi-prestasi ini bisa kami angkat dan kami jual kembali. Kami tidak mengatakan bahwa kami tidak melakukan kekeliruan di masa lampau. Kami mungkin melakukan beberapa hal yang menyakitkan hati rakyat. Sejumlah kader partai kami masuk bui karena korupsi. Tetapi kami yakinkan kepada publik bahwa walaupun kader Partai Demokrat terlibat korupsi, kami tidak pernah melindungi, kami tidak pernah mengawal, kami tidak pernah memproteksi, kami tidak pernah menyembunyikan kader partai kami yang jelas-jelas terlibat dalam kasus korupsi.

Bahkan saat kasus menjerat ketua umum kami, Pak SBY secara tegas dalam berbagai kesempatan mengingatkan kami semua supaya tidak boleh ada kader partai yang tidak memenuhi panggilan penegak hukum, apakah KPK, Jaksa, dan kepolisian. Itu tegas. Tapi juga kami menuntut kalau tidak bersalah, jangan dong dihukum kader-kader kami yang tidak bersalah. Proses hukumnya transparan. 

Tidak ada intervensi dengan proses penegakan hukum. Kami tidak pernah ikut ambil bagian dalam upaya melemahkan KPK. Kami tidak pernah ambil bagian dalam upaya melemahkan institusi mahkamah konstitusi. Kami tidak pernah berupaya untuk melemahkan lembaga DPR, kami tidak pernah berupaya untuk melemahkan Mahkamah Agung. Tidak. Kami juga tidak pernah melemahkan kekuatan partai politik. 

Pak SBY tidak pernah intervensi kekuatan politik, tidak pernah mengatur partai politik, tidak pernah mendikte partai politik. Pak SBY tidak pernah menyandera pimpinan partai politik. Kami ingin demokrasi berjalan secara baik, demokrasi berjalan seperti apa adanya, demokrasi berjalan di atas aturan hukum yang jelas dan tegas. Tanpa penegakan hukum yang kuat demokrasi lemah. Itulah yang terjadi saat ini.

Dengan menjual kembali keberhasilan SBY untuk bisa merebut hati rakyat, berapa target suara yang dibidik Demokrat? 

Target kami suara Demokrat bisa naik dari 7,7% menjadi 15%. Kami menguasai hampir 84 daerah pemilihan, kami berusaha kalau setiap dapil 1 kursi. Untuk beberapa dapil potensial kami usahakan 2 kursi. Bukan tidak mungkin nanti kami bisa mencapai ya 15% lah. Itu kami punya tekad dan kami punya modal. Modal kami sejarah masa lampau, prestasi masa lampau. Menurut saya prestasi masa lampau 10 tahun demokrat dan Pak SBY berkuasa belum bisa ditandingi oleh prestasi yang dicapai oleh pak Jokowi sekarang. Itu harus diakui.

Isu-isu apa yang menjadi prioritas dalam kampanye Demokrat?

Jelas isu ekonomi, kesulitan rakyat sekarang ini untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Jelas, daya beli masyarakatnya lemah, pengangguran, masalah lapangan kerja, kemiskinan di mana-mana, itu yang terjadi. Kemudian masalah kebebasan berbicara, masalah kritik kekuasaan seperti yang dialami oleh Rocky Gerung selama ini. Apa yang dilakukan oleh Rocky Gerung itu kan biasa aja. Zaman pak SBY dulu jangan lupa kerbau di pantatnya ditulis “SBY’. Apakah SBY marah? Ndak marah juga. Itu risiko kekuasaan. Kalau gak mau kritik ya jangan jadi penguasa. Itu yang jadi prioritas kami

Lapangan kerja, subsidi pupuk untuk petani, masalah lingkungan hidup, masalah penegakan hukum, masalah kebebasan sipil. Demokrat itu tidak anti pertumbuhan. Kami pro pertumbuhan, tapi pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. Pertumbuhan ekonomi yang memperhatikan kelompok miskin. Harus ada affirmative action untuk kelompok miskin. 

Dulu zaman pak SBY ada kredit untuk rakyat tanpa jaminan. Ada beasiswa untuk orang-orang miskin. Ada Pamsimas, ada PNPM dan segala macam. Agenda-agenda pro rakyat pemerintahan pak SBY dulu jelas. Dan itu sekarang dilaksanakan oleh Presiden Jokowi dengan bahasa berbeda, substansinya sama. Raskin, KIP, PKH, program-program harapan, Pamsimas air minum dulu, subsidi pupuk, subsidi benih, subsidi alat-alat pertanian dan lainnya. 

Untuk kesehatan kami punya affirmative action dulu 5 persen dari APBN untuk kesehatan, mandatory fund, yang kemudian dihapus oleh undang-undang kesehatan yang baru. Ada juga dana desa. Di zaman Pak SBY, sekretaris desa menjadi PNS. Harus diakui bahwa pengangkatan K2, K3, jumlahnya jutaan di zaman Pak SBY. PPPK juga  zaman Pak SBY. Semua itu jelas itu. Pertumbuhan yang berkeadilan. Kami mendukung pembangunan yang pro job, pro poor, pro environment dan pro justice.

Kalau dilihat dari sejumlah hasil survei kepuasan terhadap Jokowi saat ini tinggi, bagaimana Anda melihatnya?

Kan orang yang survei orang yang sama. Apa gunanya kepuasan tinggi, wong rakyat makan minum aja susah. Apa gunanya kepuasan tinggi kalau cari makan aja susah. Apa gunanya kepuasan tinggi  kalau pengangguran meningkat. Apa gunanya kepuasan tinggi kalau kebutuhan bahan pokok aja tidak merata. Kami melihat kenyataan, bukan survei.

Selain di pemerintahan, adakah Anda melihat perbedaan yang terjadi di parlemen saat Demokrat tak lagi jadi partai pemenang? 

Jelas sekali ada perbedaan. Bandingkan dengan 10 tahun SBY. Pertama, Presiden SBY tidak pernah menyandera DPR, Prolegnas berjalan secara akuntabel, secara transparan, pembahasan setiap rancangan undang-undang itu prosedural. Tidak sekadar Rapat Dengar Pendapat. Rapat dengar pendapat itu adalah pelaksanaan asas partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang. Kalau yang diundang ini mewakili stakeholder tertentu  mengatakan undang-undang ini tidak perlu untuk apa itu dilanjutkan. 

Zaman Pak SBY dulu menghargai suara rakyat yang disampaikan melalui kekuatan civil society yang kami undang ketika melakukan law making process. Jadi ada proses perdebatan, ada proses partisipasi yang meaningful, bukan partisipasi yang meaningless. Yang meaningless itu maksudnya “yang penting kami sudah undang”, basa-basi. Partisipasi itulah yang terjadi dalam law making process undang-undang cipta kerja, undang-undang kesehatan, semua orang tahu. Undang-undang mahkamah konstitusi.

Pasal-pasal dalam undang-undang yang dianggap menghambat kemauan rezim ini itu diubah dengan cara, dengan proses yang tidak akuntabel, dengan proses yang tidak transparan, dengan proses yang tidak partisipatif.

Seperti apa yang Anda maksud dengan proses yang tidak partisipatif itu?