BNI Dorong Pembiayaan Berkelanjutan Demi Ekonomi Bersih

PT Bank Negara Indonesia Tbk. atau BNI  terus membukukan kinerja positif dari portofolio green banking pada kuartal ketiga tahun ini.

Pembiayaan berkelanjutan (sustainability loan) menjadi salah satu produk pembiayaan yang cocok untuk membantu transformasi pelaku industri implementasi prinsip ekonomi berkelanjutan. 

Adapun, portofolio berkelanjutan yang disalurkan bank berkode saham BBNI per Juni 2022 senilai Rp117,9 triliun untuk kebutuhan kemajuan dan pemberdayaan ekonomi sosial (UMKM).

Lalu sebesar Rp16,1 triliun untuk pengelolaan sumber daya alam hayati dan penggunaan lahan yang berkelanjutan, Rp12 triliun untuk kebutuhan Energi Terbarukan (Renewable Energy) dan Rp7,2 triliun dalam hal pencegahan polusi (Pollution Prevention).

Terakhir kebutuhan pendanaan berkelanjutan dengan total nilai mencapai Rp23,4 triliun. 

Head of Enterprise Risk Management Bank BNI Rayendra M. Goenawan menyampaikan perseroan berkomitmen untuk mendukung pembiayaan-pembiayaan berkelanjutan (sustainability financing), maupun langkah guna memitigasi dampak perubahan iklim dan selaras dengan Sustainable Development Goals (SDGs).  

Peran konkrit BNI di dalam mewujudkan kebutuhan pendanaan berkelanjutan di Indonesia sudah beragam diupayakan perusahaan. 

Misalnya, BNI telah menggandeng Japfa Comfeed dalam penyaluran Sustainability Linked Loan. Selain itu juga mulai menjadi opsi yang cukup menarik bagi debitur industri pengolahan lain yang melakukan transformasi produksi ke proses yang lebih berkelanjutan. 

"Kinerja green portofolio kami tergolong positif. Terlebih dengan produk sustainability loan yang menjadi opsi paling relevan untuk transformasi proses produksi debitur top tier kami," katanya dalam Webinar Sustainability Financing Akhir Agustus lalu.

Rayendra menyampaikan telah BNI juga menjadi bank pertama di Indonesia yang menggunakan skema kerja sama SPKLU Partnership Investor Own Investor Operate (IO2) dari PLN. 

BNI mendorong pengembangan PLTS di Indonesia dan meluncurkan program pembiayaan kendaraan listrik melalui BNI Multifinance. 

Perseroan telah melakukan penerbitan green bond dengan denominasi Rp5 triliun pada Juni 2022 yang menjadi modal untuk penguatan green portofolio.  "Tentunya banyak inisiasi baru yang potensial bagi penguatan green portofolio kami,” katanya.

BNI pun tentu, kata dia, menyelaraskan strategi sustainability financing dengan roadmap keuangan berkelanjutan tahap II dari OJK. “Strategi ini terdiri dari lima pilar yang mencakup framework berkelanjutan di BNI,” ujar Rayendra.

Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar menyampaikan bahwa inisiatif pembiayaan berkelanjutan begitu penting.

Sebab hal ini menciptakan pertumbuhan ekonomi inklusif, berdaya tahan ramah lingkungan dan juga sejalan dengan SDGs dari United Nations (PBB). 

“Keberlanjutan lingkungan hidup dan perubahan iklim jadi perhatian kami bersama,” kata dia.

Di sektor keuangan, menurut Mahendra, perubahan iklim dapat membawa risiko fisik yang bisa merusak infrastruktur dan meningkatkan risiko kredit maupun risiko transisi yang dapat memicu instabilitas apabila tidak dimitigasi dengan hati-hati.

“Kebutuhan untuk menyelaraskan peralihan energi ramah lingkungan dan periode yang realistis sangat penting,” ujarnya. 

Dalam sesi dialog ini, OJK  berharap dapat memberikan berbagai perspektif tentang manfaat dari keuangan berkelanjutan.

OJK berkomitmen penuh dalam mendorong keuangan berkelanjutan sehingga roadmap tak boleh berhenti pada tataran narasi semata. 

“Kami di OJK telah mengeluarkan Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II untuk mendorong pengembangan satu ekosistem utuh bagi berkembangnya keuangan dan pembangunan ekonomi berkelanjutan,” ujar dia mengungkapkan.

Selain itu, kata dia, setelah menerbitkan taksonomi hijau pada awal tahun, ada dua prioritas dalam pengembangan keuangan berkelanjutan.

Pertama, business matching diskusi dengan antara pelaku di sektor jasa keuangan dan sektor riil terkait dengan proyek-proyek hijau. Kedua, bauran kebijakan insentif dan disinsentif.

“Diperlukan insentif dan disinsentif lainnya utk mendorong pembiayaan di sektor hijau,” ujar Mahendra.