kumparan Halal Forum 2025 Dorong Transformasi Industri Indonesia

kumparan Halal Forum 2025 resmi digelar pada Selasa, 27 Mei 2025, di ARTOTEL Mangkuluhur, Jakarta Selatan.

Mengusung tema “Shaping the Future of Indonesia Halal Ecosystem”, kumparan Halal Forum 2025 menjadi wadah penghubung antara pemerintah, pelaku industri, lembaga sertifikasi halal, dan akademisi untuk membahas arah dan tantangan ekosistem halal di Indonesia. 

Pemimpin Redaksi kumparan Arifin Asydhad melalui sambutannya menyampaikan bahwa kumparan Halal Forum 2025 merupakan bentuk nyata komitmen kumparan untuk mendorong kemajuan industri halal Indonesia secara kolaboratif.

Dia mengatakan, Indonesia punya potensi besar menjadi pusat industri halal dunia.

Untuk itu, forum ini dihadirkan sebagai ruang dialog lintas sektor untuk memperkuat literasi, sertifikasi, serta posisi Indonesia di rantai pasok halal global.

Sejak berdiri, kumparan telah menerbitkan konten-konten yang mendalami dinamika, tantangan, dan peluang industri halal dari berbagai perspektif, dan telah menjangkau jutaan pembaca.

"Ini adalah kontribusi berkelanjutan kami untuk memperkuat ekosistem halal yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Asydhad, melalui keterangan resmi, Jumat (30/5).

Lebih lanjut, Asydhad juga menekankan pentingnya membangun ekosistem industri halal yang kuat, efektif, masif, inklusif, dan berkelanjutan agar mampu bersaing secara global.

Salah satu pilar utama pada ekosistem ini adalah sertifikasi halal. “Sertifikasi halal bukan hanya sekadar label, tapi bentuk transparansi yang memberi kepastian dan perlindungan bagi konsumen,” jelasnya.

Acara ini dihadiri oleh tokoh-tokoh penting di industri halal Indonesia seperti Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS Rachmat Pambudy, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono, dan Wakil Ketua Ekonomi Syariah KADIN Indonesia Angga Adinegoro.

Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia dan pertumbuhan kelas menengah yang signifikan, kebutuhan akan produk dan layanan halal terus meningkat di Indonesia.

Namun untuk menjawab potensi tersebut, diperlukan sistem yang terstandarisasi, regulasi yang inklusif, serta pemahaman menyeluruh di kalangan konsumen dan pelaku usaha. 

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyoroti tantangan utama untuk mengembangkan industri halal nasional, yakni kompleksitas birokrasi dalam proses sertifikasi.

Zulkifli menyebutkan bahwa hambatan tersebut bukan berasal dari prinsip halal itu sendiri, melainkan dari sistem administratif yang belum efisien.

Saat ini, pemerintah terus mendorong perbaikan regulasi dengan memangkas proses yang tidak perlu dan memanfaatkan teknologi agar lebih sederhana dan cepat.

“Kalau kita mau maju, kita harus melakukan hal yang benar. Dan benar itu sebenarnya sederhana, apalagi dengan teknologi sekarang,” ucapnya. 

Sejalan dengan hal tersebut, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebutkan bahwa isu halal kini bukan lagi semata persoalan keyakinan, melainkan telah menjadi identitas ekonomi global.

Dia mengatakan, produk halal itu bukan lagi semata isu agama, tapi sudah menjadi isu bisnis.

Amerika sekarang berlomba-lomba menciptakan produk halal. Di Tokyo, Jepang, yang dulu sulit menyediakan makanan halal, sekarang sudah jauh lebih mudah.

"Thailand bahkan punya ambisi besar untuk menjadi pusat kota halal terbaik. Ini bukti nyata bahwa produk halal telah menjadi fenomena ekonomi modern,” jelas Nasaruddin. 

Lebih dari sekadar standar sertifikasi, Nasaruddin juga menyoroti pentingnya integritas, kejujuran, dan edukasi publik untuk membangun ekosistem halal yang tidak hanya memenuhi aspek formalitas, tetapi juga bermakna secara substansi.

“Jangan sampai kita terjebak dalam simbolisasi semu,” tegasnya.