Cerita Nelayan Banten dan Cirebon Soal Efek Positif Surkom BPH Migas

Pisor Ansori (40), nelayan asal Pandeglang, Banten, mengungkap kebijakan Surat Rekomendasi (Surkom), terutama dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), memberi manfaat besar bagi para nelayan.

“Surat rekomendasi itu bukan lagi bermanfaat untuk kami, bahkan itu menolong,” ujarnya, dalam keterangan tertulis.

Dirinya bisa melaut sekitar 20 hingga 22 hari per bulan saat cuaca mendukung. Ketika kondisi laut tidak bersahabat, ia memilih beristirahat demi keselamatan.

Dengan sistem Surkom, kata dia, solar subsidi benar-benar diterima oleh nelayan yang berhak.

“Nelayan di sini (Pandeglang) ini benar-benar mengikuti aturan, perintah yang ada dari Pertamina bagaimana caranya kita mendapatkan solar subsidi itu tepat pada tempatnya,” katanya.

Surkom adalah dokumen resmi yang diterbitkan untuk pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) seperti solar subsidi dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP) atau BBM kompensasi dalam volume serta periode tertentu. Penerimanya adalah konsumen pengguna akhir yang berhak mendapat BBM subsidi sesuai ketentuan hukum dan tidak diperbolehkan memperjualbelikannya kembali.

Konsumen pengguna Surkom berasal dari berbagai sektor produktif dan layanan publik yang menopang ekonomi rakyat, seperti perikanan, pertanian, transportasi, usaha mikro, dan pelayanan umum.

Senada dengan Pisor, Sofyan (48), Ketua Rukun Nelayan Samadikun di Kota Cirebon, Jawa Barat, menilai penerapan Surkom sangat membantu.

“Alhamdulillah bagi saya selaku nelayan dengan adanya (Surat) Rekomendasi sangat bermanfaat dan bikinnya juga enggak susah, gampang,” ujarnya.

Sofyan menambahkan bahwa aktivitas melaut nelayan di Cirebon sangat bergantung pada kondisi cuaca.

“Kalau lagi dapat (cuaca bagus) full (melaut) tidak ada berhentinya, mumpung ada,” katanya yang setiap hari mencari udang di perairan sekitar Cirebon.

Kebijakan Surkom merupakan bagian dari implementasi Peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi untuk Pembelian JBT dan JBKP. Penerbitan dilakukan melalui sistem digital XStar untuk memastikan proses berjalan efisien, transparan, dan mampu menekan potensi penyalahgunaan di lapangan.

Peningkatan Surkom

BPH Migas mencatat peningkatan signifikan dalam efektivitas penyaluran BBM subsidi dan kompensasi. Hingga 16 Oktober 2025, tercatat 542.689 Surat Rekomendasi (Surkom) telah diterbitkan untuk 296.577 konsumen pengguna di seluruh Indonesia.

Hingga saat ini, sekitar 3.015 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di 23 provinsi telah menerbitkan Surkom yang disalurkan melalui 3.438 stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di 468 kabupaten dan kota. Sistem ini mengintegrasikan BPH Migas, pemerintah daerah, dan badan usaha penugasan seperti Pertamina dalam satu mekanisme pengawasan yang komprehensif.

BPH Migas menyebut Surkom menjadi instrumen utama dalam memastikan penggunaan subsidi energi dari anggaran negara benar-benar tepat sasaran, tepat volume, dan tepat guna. Kebijakan ini merupakan bentuk sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat sektor-sektor produktif masyarakat.

Dengan penerapan Surkom, pemerintah berharap penyaluran BBM subsidi semakin transparan, efisien, dan berdampak positif terhadap daya saing ekonomi daerah serta kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia.