Otorita IKN Tawarkan Proyek Hunian ASN Rp5,5 Triliun Lewat KPBU Investara

Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) mulai membuka peluang investasi baru di sektor perumahan aparatur negara. Melalui platform digital Investara, Otorita IKN resmi melelang dua proyek hunian Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) mulai Kamis (13/11).

Dua proyek strategis tersebut mencakup pembangunan 109 rumah tapak di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) 1B dengan nilai investasi sekitar Rp2,8 triliun, serta pembangunan delapan tower rumah susun di KIPP 1A senilai Rp2,7 triliun.

Keduanya menggunakan skema Design, Build, Finance, Operate, Maintain, and Transfer (DBFOMT) yang menekankan sinergi antara pemerintah dan sektor swasta dalam penyediaan hunian berkualitas bagi ASN di IKN.

“Kita telah membuka lelang proyek KPBU untuk hunian ASN. Prosesnya akan berlangsung mulai 13 November 2025 hingga 8 Januari 2026 untuk dua proyek strategis ini. Seluruhnya akan kita garap dengan prinsip ramah lingkungan dan efisiensi tinggi,” ujar Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN, Sudiro Roi Santoso, Kamis (13/11).

Dua Proyek Strategis Senilai Rp5,5 Triliun

Proyek rumah tapak ASN di KIPP 1B memiliki masa konstruksi dua tahun, disusul masa pengoperasian dan pemeliharaan delapan tahun. Proyek ini diinisiasi oleh PT Intiland Development Tbk., yang telah ditetapkan sebagai pemrakarsa berdasarkan Surat Persetujuan Prakarsa Otorita IKN No. B.317/Kepala/OIKN/XI/2025 tertanggal 3 November 2025. Sebagai kompensasi, Intiland mendapat tambahan nilai 10 persen.

Sementara proyek rumah susun ASN di KIPP 1A diinisiasi oleh PT Nindya Karya (Persero) melalui Surat Penetapan Pemrakarsa No. B.316/Kepala/OIKN/XI/2025, dengan kompensasi serupa.

Masa konstruksi proyek ini dirancang selama 15 bulan, dengan masa operasi dan pemeliharaan selama 10 tahun.

Skema KPBU dengan Jaminan Pemerintah

Kedua proyek menggunakan skema availability payment atau pembayaran atas ketersediaan layanan, di mana pengembalian investasi dilakukan secara bertahap sesuai performa layanan yang diberikan.
Pemerintah juga menyediakan fasilitas penjaminan melalui Kementerian Keuangan dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) atau PT PII.

Langkah ini diharapkan menarik lebih banyak minat investor, terutama karena KPBU menjadi instrumen pembiayaan yang efisien tanpa menambah beban fiskal langsung.

“Melalui KPBU dan platform Investara, kami ingin memastikan bahwa seluruh proses investasi di IKN berjalan transparan, kompetitif, dan berkelanjutan,” tutur Sudiro.

Platform Investara (investara.ikn.go.id) menjadi kanal utama bagi calon investor untuk mengakses informasi lelang, dokumen pra-kualifikasi, hingga proses evaluasi proyek.

Langkah digitalisasi ini juga memperkuat citra IKN sebagai proyek pembangunan yang mengedepankan governance, efisiensi, dan inklusivitas.

Otorita IKN menegaskan, proyek hunian ASN ini tak sekadar penyediaan tempat tinggal, melainkan juga bagian dari ekosistem kota cerdas dan hijau yang tengah dibangun.

Dengan desain ramah lingkungan, penggunaan energi efisien, dan tata ruang berbasis hutan tropis, proyek ini diharapkan menjadi model perumahan berkelanjutan bagi kawasan pemerintahan di masa depan.

Investor yang berminat dapat mengakses seluruh informasi resmi melalui situs investara.ikn.go.id/home atau menghubungi Rivanka (0896 5660 1999) dan Rosiana (0851 4544 5932).

Menuju Kota Masa Depan yang Inklusif

Pembukaan dua proyek KPBU ini menjadi langkah strategis dalam mewujudkan Nusantara sebagai kota masa depan yang inklusif, hijau, dan berdaya saing.

Dengan menggandeng sektor swasta melalui kemitraan inovatif dan platform digital, Otorita IKN berupaya mempercepat pembangunan fisik sekaligus memperkuat kepercayaan investor terhadap visi jangka panjang IKN. Kota cerdas yang dirancang untuk seluruh rakyat Indonesia.