Banggar DPR Dorong Percepatan Pembangunan IKN, Berefek Positif bagi Daerah
Membuat ringkasan dengan AI Nusantara – Badan Anggaran (Banggar) DPR mendorong percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal ini dinilai akan memberikan dampak ekonomi kepada daerah.
Hal itu terungkap dalam kunjungan kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN pada Rabu–Kamis (19/11/2025 – 20/11/2025).
Ketua Delegasi sekaligus Wakil Ketua Banggar DPR RI, Syarief Abdullah, menegaskan komitmen pihaknya.
“Kedatangan kami yang lengkap ini adalah bukti nyata komitmen DPR RI untuk terus mendorong percepatan pembangunan IKN sebagai Ibu Kota Negara,” ungkap dia dalam acara tersebut.
Selain Banggar DPR, dalam agenda tersebut hadir pula Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, serta para bupati dan wali kota se-Kalimantan Timur.
Pada rapat koordinasi ini, Otorita IKN juga memaparkan progres pembangunan tahap kedua yang berfokus pada kawasan legislatif dan yudikatif, yang terdiri dari tiga batch pekerjaan.
Batch 1 (2025) yang merupakan kontrak tahun tunggal telah mencapai rata-rata progres konstruksi 76% (per-10 November 2025). Untuk batch 2 (2025–2027), saat ini tengah berlangsung proses kontrak dengan penyedia jasa, dengan progres telah terkontrak 3 paket fisik dan 6 paket manajemen konstruksi (per-10 November 2025). Ada pun batch 3 (2026–2028) kini berada pada tahap persiapan tender.
Dari aspek pendanaan, pembangunan IKN mengandalkan tiga skema pembiayaan: APBN, Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), dan investasi swasta murni. Per-10 November 2025, terdapat 17 calon pemrakarsa KPBU dengan estimasi investasi mencapai Rp158,73 triliun, meliputi sektor hunian, jalan, dan Multi Utility Tunnel (MUT).
Sementara itu, sebanyak 50 investor swasta dan lembaga telah menandatangani kerja sama di berbagai sektor strategis, mulai dari pendidikan, kesehatan, komersial, perbankan, hingga residensial dengan nilai investasi sekitar Rp66 triliun.
Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menegaskan komitmen pemerintah pusat melalui terbitnya Perpres 79/2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah 2025.
“Perpres 79/2025 menambah percaya diri kami bahwa IKN pasti akan berlanjut. Ditambah lagi Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui anggaran pembangunan IKN periode 2025–2029 sebesar Rp48,8 triliun,” ujar Basuki.
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, juga menyampaikan bahwa pembangunan IKN telah memberikan kontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
“2 tahun pertama pembangunan IKN, pertumbuhan ekonomi di Kaltim pernah mencapai 7%,” ujarnya.
Dengan hadirnya dukungan dari berbagai pihak—mulai dari DPR RI, pemerintah daerah, kementerian/lembaga, hingga sektor swasta—pembangunan IKN semakin menunjukkan bahwa agenda ini bukan sekadar pemindahan ibu kota.
Namun, upaya pemerataan pembangunan yang memberi ruang lebih besar bagi kemajuan wilayah timur Indonesia. Kolaborasi yang terus menguat ini menjadi fondasi penting untuk memastikan IKN tumbuh sebagai pusat baru pertumbuhan ekonomi, inovasi, dan pelayanan publik bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.
