Mereka Menolak Pilkada oleh DPRD
KATADATA ? Sejumlah Kepala Daerah melakukan sejumlah aksi penolakan atas Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) yang salah satu pasalnya mengusulkan agar Pilkada dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Aksi penolakan dilakukan oleh sejumlah Kepala Daerah yang justru merupakan kader partai koalisi "Merah Putih" yang mengusung Pilkada dilakukan oleh DPRD. Penolakan bukan hanya dilakukan lewat pernyataan keras dan terbuka di media massa, melainkan juga melalui aksi menggelar rapat penolakan hingga mengundurkan diri sebagai kader partai.
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama yang biasa dipanggil ?Ahok? ini menjadi orang yang pertama memberikan reaksi keras atas RUU tersebut. Ahok tidak hanya memprotes, namun memutuskan keluar dari partai Gerindra yang mendukung pilkada oleh DPRD.
Selain dari DKI Jakarta, sejumlah penolakan juga datang dari pemimpin daerah lainnya, seperti Singkawang, Bandung, Bogor, Makassar, Manado dan lainnya.
Seperti halnya Ahok, aksi pengunduran diri juga dilakukan oleh Wali Kota Singkawang, Awang Ishak. Sedangkan, Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil dan Wali Kota Bogor Bima Arya menyampaikan pernyataan terbuka menolak RUU Pilkada melalui sosial media.
Akan halnya, Wali Kota Manado, Vicky Lumentut yang juga menjabat Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) menggelar rapat koordinasi luar biasa yang hasilnya sepakat Pilkada dilakukan langsung oleh rakyat.
