Pemerintah menerbitkan Kebijakan Pemerataan Ekonomi (KPE) untuk mengatasi ketimpangan. Tiga pilar utama kebijakan tersebut adalah penyediaan lahan, kesempa

Pemerintah menerbitkan Kebijakan Pemerataan Ekonomi (KPE) untuk mengatasi ketimpangan. Tiga pilar utama kebijakan tersebut adalah penyediaan lahan, kesempatan, dan sumber daya manusia.

Dalam kebijakan tersebut, pemerintah fokus pada empat program quick wins, di antaranya legalisasi lahan transmigrasi; pendidikan dan pelatihan vokasi; perumahan untuk masyarakat miskin perkotaan; serta ritel modern dan pasar tradisional. Program tersebut diharapkan dapat berdampak besar untuk mengurangi ketimpangan di masyarakat.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan dari ketiga pilar utama KPE, ada 10 bidang yang dinilai menjadi sumber ketimpangan di masyarakat.

Pilar Pertama berdasarkan lahan mencakup reforma agraria dan perhutanan sosial. Selain itu soal pertanian dalam kaitannya dengan isu petani tanpa lahan. Selanjutnya terkait dengan rendahnya produktivitas perkebunan dan nilai tambah komoditas. Termasuk penyediaan perumahan yang terjangkau bagi masyarakat miskin perkotaan. Serta lahan bagi nelayan serta petani budidaya rumput laut.

Adapun pilar kedua berdasarkan kesempatan, pemerintah akan menyasar permasalahan sistem pajak, manufaktur dan informasi teknologi, perkembangan pasar ritel dan pasar tradisional, serta pembiayaan dengan dana pemerintah.

Pilar terakhir adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Pemerintah akan kian giat menyelenggarakan pendidikan vokasi, kewirausahaan dan memperluas pasar tenaga kerja.

 

 

Muhammad Firman
Artikel Terkait
Berstatus buronan KPK, Setya Novanto kembali dirawat di rumah sakit akibat sebuah kecelakaan.