3 Upaya Reformasi Tata Kelola Sumber Daya Alam

Tim Riset Katadata

Selasa 19/9/2017, 17.00 WIB

Panjangnya rantai perizinan, birokrasi yang berbelit, hingga minimnya transparansi memberi peluang terhadap masuknya korupsi di sektor pertambangan.

3 Upaya Reformasi Tata Kelola Sumber Daya Alam

Tata kelola sumber daya alam (SDA) di Indonesia sudah sejak lama menjadi sumber masalah yang tak kunjung selesai. Mulai dari panjangnya rantai perizinan, birokrasi yang berbelit, hingga minimnya transparansi memberi peluang terhadap masuknya korupsi di sektor pertambangan.

Masalah bertambah seiring minimnya akses masyarakat terhadap informasi pertambangan di daerahnya. Ini berakibat pada meningkatnya potensi kerugian di pemerintah pusat dan daerah, baik dari segi penerimaan maupun lingkungan. Berangkat dari hal itu, pemerintah melakukan serangkaian upaya reformasi tata kelola pertambangan nasional. Seperti penyederhanaan perizinan di sektor migas dan  minerba yang telah dimulai sejak awal pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Pemerintah juga bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNPSDA). Gerakan ini merupakan perluasan dari Koordinasi dan Supervisi Sektor Mineral dan Batubara (Korsup Minerba) bentukan KPK dan Kementerian ESDM dalam rangka reformasi tata kelola di sektor minerba.

Di samping itu, pemerintah mendorong penerapan transparansi di sektor pertambangan melalui penerbitan regulasi dan laporan EITI (Extractive Industries Transparency Initiative). EITI telah dirintis sejak 2008, meski pelaksanaannya baru dimulai sejak 2013 lalu. HIngga saat ini, program EITI telah mencakup 176 perusahaan migas dan 120 perusahaan di sektor minerba.

Natural Resource Governance Institute (NRGI)

Natural Resource Governance Institute (NRGI) adalah organisasi independen dan nirlaba yang membantu menyadarkan masyarakat mengenai manfaat dari kontribusi pertambangan, minyak dan gas serta mineral di daerahnya. Misi mereka mempromosikan tata kelola yang akuntabel dan efektif di industri ekstraktif.