Transparansi Pengelolaan Dana Migas Bojonegoro

Kabupaten Bojonegoro merupakan daerah kaya migas yang telah menerapkan transparansi pengelolaan keuangan daerah, termasuk dana bagi hasil (DBH) migas. Dengan sumbangan 25 persen produksi minyak nasional, Bojonegoro termasuk penerima DBH terbesar nasional.

Implementasi transparansi dan akuntabilitas di Kabupaten Bojonegoro meliputi tahap perencanaan kebijakan hingga pelaporan. Dengan keterbukaan, kepercayaan publik yang merupakan faktor pendorong pembangunan berkelanjutan dapat meningkat. Untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan, dana migas di Kabupaten Bojonegoro dibagi dalam tiga pos alokasi utama yakni yang berkaitan dengan pelayanan publik, pengembangan sumber daya manusia, dan keberlanjutan fiskal.

Turunnya harga migas yang terjadi sejak 2014 menyebabkan terguncangnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di daerah yang mengandalkan komoditas ini. Sebab, DBH menurun seiring dengan penerimaan perusahaan yang menyusut. Tapi, dengan pengelolaan keuangan yang diterapkan, Bojonegoro berhasil menjadi daerah yang dapat mengantisipasi dampak kejatuhan harga migas sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat.