Strategi Indonesia Dukung Pembiayaan Berkelanjutan
Pembiayaan berkelanjutan berbasis lingkungan menjadi instrumen penting bagi pembangunan rendah karbon. Pemerintah Indonesia menyiapkan sejumlah langkah untuk memaksimalkan permbiayaan pembangunan ramah lingkungkan.
Salah satunya dengan menyusun Peta Jalan Pembiayaan Berkelanjutan 2021 yang disusun oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Peta jalan ini diluncurkan dalam dua tahap. Inisiatif keuangan berkelanjutan tahap satu berlaku pada periode 2015-2019. Sementara tahap dua untuk periode 2021-2025.
Dalam dokumen ini, OJK memfokuskan roadmap keuangan berkelanjutan tahap satu pada peningkatan pemahaman, keterbukaan, dan komitmen industri keuangan terkait pembiayaan berbasis lingkungan.
Sementara, di tahap kedua berfokus pada empat hal. Pertama, penyelesaian taksonomi hijau sebagai pedoman dalam pengembangan produk-produk inovatif dan sustainable financial disclosure. Kedua, OJK mengembangkan kerangka manajemen risiko untuk industri jasa keuangan dan pedoman pengawasan berbasis risiko terkait iklim. Ketiga, pengembangan skema pembiayaan atau pendanaan proyek inovatif. Lalu keempat, peningkatkan kesadaran dan pengembangan kapasitas terkait pendanaan berkelanjutan untuk seluruh stakeholder.
Sementara melalui Kementerian Keuangan, telah dibentuk Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH). Tugas utama lembaga ini adalah mengakomodir pendanaan lingkungan hidup dan menyalurkannya dalam berbagai skema seperti subsidi, hibah, jaminan dan pinjaman. Adapun dana yang dikelola BPDLH dapat berasal dari APBN, pihak swasta, dukungan bilateral, lembaga internasional, hingga filantropi.
Selama ini BPDLH telah memiliki prioritas pendanaan pembangunan berbasis lingkungan seperti program Perhutanan Sosial, UMKM berbasis lingkungan, memberi pendanaan kepada daerah yang berhasil menjaga lingkungan, hingga mengeluarkan insentif untuk penanganan lingkungan.
Agenda BPDLH akan terus berkembang terutama dalam mengelola dan menerima dana lembaga internasional untuk mendanai proyek energi terbarukan dan mitigasi perubahan iklim. BPDLH juga berupaya menciptakan pembiayaan lingkungan berbasis sumber daya alam seperti pajak karbon dan pasar karbon, serta tetap mengelola dana usaha kehutanan.
Inisiatif pembangunan rendah karbon dilakukan pada bidang-bidang prioritas, terutama dalam hal tata guna lahan hutan dan gambut.
Di sejumlah daerah, berbagai inisiatif kolaborasi telah dijalankan dan menunjukkan bahwa kelestarian lingkungan bisa dicapai dengan tetap memperhatikan kesejahteraan warga.
Laporan lengkap dapat diunduh melalui tautan ini
