Menebar Bansos Jelang Kenaikan Harga BBM
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memulai penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) pada Rabu, 31 Agustus 2022. BLT merupakan salah satu bentuk bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat sebagai pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM).
Jokowi meluncurkan program bansos ini di Kantor Pos Kabupaten Jayapura, Papua. PT Pos Indonesia adalah penyalur BLT ke masyarakat miskin dalam dua tahap, masing-masing sebesar Rp300 ribu. Total setiap keluarga penerima mendapatkan Rp600 ribu.
BLT ini akan dibagikan kepada 20,6 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh Indonesia. “Agar daya beli masyarakat, konsumsi masyarakat menjadi lebih baik,” kata Jokowi.
Pemerintah telah mengalokasikan dana bansos pengalihan subsidi BBM sebesar Rp24,17 triliun. Alokasi tersebut dibagi ke dalam tiga bentuk bansos, yaitu BLT senilai Rp12,4 triliun, subsidi bantuan upah senilai Rp9,6 triliun, dan bantuan melalui pemerintah daerah sebesar Rp2,17 triliun.
Penyaluran subsidi bantuan upah ditujukan kepada 16 juta pekerja dengan gaji maksimal Rp3,5 juta per bulan. Sama seperti BLT, subsidi bantuan upah ini nilainya sebesar Rp600 ribu. Bedanya adalah pencairan subsidi bantuan upah dilakukan hanya sekali saja.
Menteri Keuangan Sri Mulyani berharap sejumlah bantuan sosial yang diberikan pemerintah dapat meringankan beban masyarakat yang dihadapkan pada tekanan berbagai kenaikan harga.
“Ini diharapkan akan bisa mengurangi tekanan kepada masyarakat dan bahkan mengurangi kemiskinan,” katanya pada Senin. 29 Agustus.
Meski sudah ada anggaran bansos, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengatakan, jumlah dana yang diberikan terlalu kecil. Menurut dia, seharusnya setiap penerima memperoleh Rp1 juta agar daya beli terjaga.
Katanya, angka ini sebagai kompensasi kenaikan harga BBM. Jika tidak ada kompensasi, daya beli masyarakat bisa tertekan dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi.
