Desentralisasi Fiskal untuk Mendorong Pembangunan Daerah
Selama lebih dari dua dekade, Indonesia telah menerapkan desentralisasi fiskal yang merujuk kepada pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur anggaran pendapatan dan pengeluaran. Implementasinya merupakan terobosan di dalam pelaksanaan otonomi daerah.
Tonggak awal desentralisasi fiskal adalah penetapan Undang-Undang (UU) No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
Guna menilai efektivitas desentralisasi fiskal, US Agency for International Development (USAID) melalui Economic Growth Support Activity (EGSA) pada 2020 memulai kolaborasi dengan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu.
Kerja sama tersebut menghasilkan laporan analisis berwujud buku berjudul Dua Dekade Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal di Indonesia, yang dirilis pada Agustus 2022.
Merujuk buku tersebut diketahui, salah satu implementasi desentralisasi fiskal adalah pelaksanaan dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah. Pada tahun pertama penerapan (2001), jumlah dana transfer meningkat menjadi Rp81,1 triliun dari Rp33,07 triliun pada tahun sebelumnya.
Sampai saat ini, jumlah dana transfer dari pusat ke daerah relatif meningkat setiap tahun. Merujuk kepada Buku II Nota Keuangan beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024 tercatat, anggaran transfer ke daerah mencapai Rp857,6 triliun.
Pelaksanaan dana transfer terbukti memberikan sejumlah manfaat ke daerah, di antaranya mendorong pertumbuhan ekonomi, menurunkan tingkat kemiskinan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan meningkatkan akses kepada layanan publik.
Adapun, buku berisi laporan analisis terkait desentralisasi fiskal ini mendapatkan pengakuan signifikan dengan dikutip setidaknya 17 kali, baik dalam publikasi akademis dan diskusi kebijakan, sampai 2024.
Pengutipan tersebut menyiratkan kontribusi buku ini terhadap wacana kebijakan fiskal di Indonesia. Beberapa isu terkait yang tercakup di dalamnya, seperti analisis kebijakan fiskal, hubungan keuangan pusat-daerah, serta dampak desentralisasi terhadap pembangunan daerah.
