Kebijakan Subsidi BBM & LPG Perlu Direformasi
Kebijakan subsidi untuk bahan bakar minyak (BBM) jenis tertentu dan LPG tabung 3 kg masih menjadi topik perdebatan di masyarakat. Di tengah polemik ini, pemerintah telah mengalokasikan Rp114,3 triliun dalam APBN 2025 untuk subsidi energi.
Pemahaman yang mendalam terhadap persepsi publik menjadi penting dalam menentukan kebijakan reformasi yang tepat agar subsidi dapat lebih efektif dan tepat sasaran.
Berdasarkan data Purnomo Yusgiantoro Center (PYC) terkait skor persepsi masyarakat terhadap subsidi energi, ada berbagai pandangan mengenai subsidi BBM dan LPG.
Pada skala 1 hingga 5, masyarakat memberikan nilai rata-rata 3,49 untuk kesepakatan bahwa subsidi BBM telah menjamin akses energi, sementara subsidi LPG untuk indikator yang sama memperoleh skor sedikit lebih tinggi, yaitu 3,67.
Namun, persepsi bahwa subsidi tepat sasaran menunjukkan skor yang lebih rendah, dengan BBM di angka 2,95 dan LPG 3,12. Ada pula persepsi mengenai subsidi yang menghambat transisi, yakni 3,07 untuk BBM dan 3,02 untuk LPG.
Selain itu, ada sebagian yang merasa subsidi memberatkan APBN dan anggaran Pertamina, meski persepsinya tergolong rendah, dengan skor 2,79 untuk BBM dan 2,74 untuk LPG.
Hasil survei PYC juga menunjukkan, 88,8 persen responden mendukung reformasi subsidi BBM dan 83,5 persen mendukung reformasi subsidi LPG.
Bagi mereka yang setuju, reformasi ini diharapkan dapat mengalihkan subsidi secara langsung kepada masyarakat miskin dan disertai dengan kompensasi seperti bantuan sosial, peningkatan infrastruktur transportasi publik, serta pengembangan bahan bakar ramah lingkungan.
Di sisi lain, ada pula kelompok masyarakat yang ragu terhadap manfaat signifikan dari perubahan kebijakan ini.
Agar reformasi subsidi energi dapat berjalan tepat sasaran dan tepat guna, beberapa langkah perlu diambil. Pertama, transparansi dan kepastian informasi dari pemerintah harus ditingkatkan.
Selain itu, dukungan teknologi dan keterlibatan pemerintah daerah diperlukan untuk memperbarui data sosial dan ekonomi masyarakat secara akurat.
Terakhir, sosialisasi kebijakan subsidi energi melalui berbagai media menjadi kunci penting agar masyarakat dapat memahami dan mendukung kebijakan reformasi ini.
