KOMIK: Tarik Ulur Nasib CASN
Nasib pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2024 sempat mengalami tarik ulur. Presiden Prabowo Subianto tengah menyiapkan instruksi untuk penyelesaian pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) paling lambat Juni 2025 dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paling lambat Oktober 2025.
Sebelumnya, pengangkatan CPNS dan PPPK 2024 yang rencananya dilakukan secara bertahap mulai April 2025 diundur oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) menjadi Oktober 2025 dan Maret 2026.
Penundaan ini sempat menuai protes dan demo CPNS & PPPK di berbagai daerah. Pasalnya, tidak sedikit dari mereka yang sudah melakukan berbagai persiapan, mulai dari mengajukan pengunduran diri di tempat bekerja saat ini, hingga menyiapkan kepindahan ke lokasi tempat mereka akan berkantor. Jutaan CASN terancam menganggur sepanjang periode penundaan.
Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menduga, salah satu alasan penundaan adalah terkait efisiensi anggaran. Namun KemenPAN-RB menampik isu tersebut. Kementerian beralasan, sejumlah instansi mengajukan penundaan karena belum siap secara administrasi untuk melakukan pengangkatan.
“Penundaan itu dalam rangka melindungi para CASN karena masih ada 213 (instansi) yang memang mengajukan penundaan,” kata MenPAN-RB Rini Widyantini, Senin, 17 Maret.
Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai, tarik ulur nasib CASN 2024 ini adalah bagian dari kebijakan pemerintah yang menunjukkan presiden sebagai “pemadam kebakaran.” Kebijakan-kebijakan lain yang serupa seperti saat polemik kelangkaan LPG 3 kilogram dan PPN 12% terjadi.
“Ini seperti testing the water. Begitu riak-riaknya muncul, Presiden membuat kebijakan yang seolah-olah memberi angin segar kepada pihak-pihak yang selama ini menjadi korban,” kata Trubus kepada Katadata.co.id.