KOMIK: Ketimpangan yang Memicu Protes

Gelombang demonstrasi yang terjadi di Jakarta dan merembet ke kota-kota lain dinilai akibat akumulasi tekanan ekonomi berkepanjangan yang dialami masyarakat. Protes yang berkembang menjadi kerusuhan di sejumlah wilayah pada akhir Agustus tersebut merupakan buntut dari ketimpangan yang semakin melebar akibat kebijakan pemerintah. 

Center for Strategic and International Studies (CSIS) memberikan contoh, pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) menyebabkan pemerintah daerah (pemda) kesulitan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Akhirnya, untuk memenuhi kekurangan anggaran, pemda menaikkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). 

Masyarakat pula yang kemudian dibebankan kenaikan tarif tersebut. Namun di tengah kenaikan pajak dan kebijakan efisiensi pemerintah, anggota DPR ditengarai memperoleh kenaikan gaji dan tunjangan.

“Rakyat diminta bayar pajak dan menerima efisiensi belanja. Di sisi lain pemerintah boros, menambah jumlah kementerian dan lembaga hingga menaikkan tunjangan pejabat dan anggota DPR,” kata peneliti CSIS Deni Friawan dalam konferensi pers, Selasa, 2 September.

Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) menyebut, akumulasi keresahan masyarakat ini tidak digubris oleh pemerintah hingga demonstrasi pecah. 

Badan Pusat Statistik misalnya mengklaim bahwa ekonomi Indonesia tumbuh 5,12% pada kuartal II- 2025. Angka ini lebih tinggi dibandingkan prediksi para peneliti dan dinilai tidak mencerminkan kondisi lapangan yang sebenarnya.

“Banyak angka statistik itu menjadi sebuah kosmetik. Artinya angka dan apa yang dirasakan masyarakat itu berbeda. Sehingga ketika angka dan rasa tidak lagi sama, yang terjadi adalah unjuk rasa,” kata Dekan FEB UI Teguh Dartanto, Kamis, 4 September.

Aksi demonstrasi yang terjadi pada akhir Agustus lalu dipantik oleh isu kenaikan gaji dan tunjangan DPR. Demonstrasi kemudian memanas di sejumlah daerah setelah seorang driver ojol Affan Kurniawan tewas dilindas rantis Brimob Polri.

Hingga 31 Agustus, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mencatat korban jiwa akibat demonstrasi mencapai 10 orang. 

Akibat desakan berbagai elemen masyarakat, DPR melakukan penyesuaian tunjangan dan sejumlah fasilitas. Salah satunya adalah penghentian tunjangan perumahan untuk anggotanya. Kementerian Keuangan juga memastikan, tidak akan ada kenaikan tarif pajak pada 2026.