1 Tahun Pemerintahan Prabowo: Sinyal Positif Perekonomian Nasional

Beberapa sinyal positif dari sektor ekonomi hadir di setahun awal periode pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Itu mencakup angka pertumbuhan ekonomi, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), hingga angka kemiskinan.

Pertama, dalam hal pertumbuhan ekonomi, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II (Q2) 2025 mencapai 5,12 persen. Angka ini menjadi yang tertinggi sejak Q3 2023.

Jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN dan beberapa negara G20 di periode yang sama, angka pertumbuhan ekonomi Indonesia ini menjadi salah satu yang tertinggi. Di level kawasan Asia Tenggara, RI menjadi ketiga tertinggi di bawah Vietnam (8%) dan Filipina (5,5%).

Di antara negara-negara G20, tingkat pertumbuhan ekonomi RI ini menjadi yang keempat tertinggi di bawah India (7,3%), Argentina (6,7%), dan China (5,2%).

Perekonomian Indonesia tumbuh baik di saat kondisi global masih tak menentu. Menurut keterangan Kementerian Keuangan pada Agustus, pertumbuhan ini didorong oleh konsumsi domestik, peningkatan investasi dan ekspor, aktivitas dunia usaha, dan dukungan optimal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Kedua, defisit APBN terjaga di bawah 3% sesuai amanat UU nomor 2 tahun 2020 tentang Keuangan Negara. Per Agustus, defisit APBN 2025 mencapai Rp321,6 triliun atau 1,35% dari produk domestik bruto (PDB). Sementara, untuk APBN 2026 defisit mencapai Rp 689,1 triliun atau 2,6%.

Ketiga, rekor baru Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Pada penutupan perdagangan, Jumat (10/10), IHSG menguat hingga level 8.257 dan mencatatkan rekor tertinggi (all time high/ATH). Catatan ini setidaknya dimulai pada Agustus saat IHSG untuk pertama kalinya mulai menembus angka 8.000.

Keempat, penurunan angka kemiskinan menjadi 8,47%. Menurut BPS, jumlah penduduk miskin juga berkurang menjadi 23,85 juta orang.

"Tingkat kemiskinan ditekan menjadi 8,47%, terendah sepanjang sejarah," kata Prabowo, dalam pidato kenegaraannya di Sidang Paripurna MPR, Jakarta, Jumat (15/8).

Keempat, tingkat pengangguran terbuka (TPT) turun ke angka 4,76%, menurut data per Februari 2025. Pada pidato yang sama, Prabowo juga menyebut angka pengangguran ini menjadi "level terendah sejak krisis 1998."

Merujuk data BPS, angka pengangguran Agustus 1998 mencapai 5,46%. Nilainya terus meningkat hingga mencapai puncaknya pada November 2006, yakni 11,24%. Angka TPT baru menunjukkan stabilitas di level 5 mulai 2013.

Tantangan dan Target

Terlepas dari angka-angka itu, beberapa pekerjaan rumah (PR) masih menanti. Contohnya, ketimpangan kesejahteraan antarwilayah yang masih lebar.

BPS menyebut tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia per Maret 2025 mencapai 0,375, turun 0,004 poin year-on-year (YoY). Jika dirinci lebih lanjut, tingkat ketimpangan di perkotaan lebih tinggi dibanding di pedesaan (0,395 berbanding 0,299).

Ada pula masalah daya beli masyarakat, tingkat konsumsi, hingga serapan tenaga kerja yang lebih banyak terjadi di sektor informal.

Lewat laporan East Asia and Pacific Economic Update edisi Oktober 2025, Bank Dunia menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2025 ke 4,8%, dari sebelumnya 4,7%. Namun, Bank Dunia juga menyebut Indonesia punya tantangan fiskal. Itu lebih berkaitan dengan komposisi belanja pemerintah.

"Saat ini, alokasi anggaran pemerintah Indonesia difokuskan pada subsidi untuk sektor pangan, transportasi, dan energi, serta investasi yang digerakkan oleh negara guna mendorong peningkatan permintaan agregat dalam perekonomian," demikian menurut laporan tersebut.

Walau begitu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tetap optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 8% dalam beberapa tahun ke depan. Upaya yang dilakukannya adalah dengan menempatkan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun di himpunan bank milik negara (himbara).

“Untuk mencapai level pertumbuhan 6%, 6,5% kita bisa gunakan langkah-langkah dan kebijakan seperti ini, nanti kalau udah tercapai, buat naik ke 7% dan 8% kita bisalah pakai cara-cara lainnya,” ujar dia, di Jakarta, Kamis (11/9) mengutip Antara.