Memastikan Transisi Energi Inklusif dan Berkeadilan

Berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, Indonesia menargetkan peningkatan bauran energi terbarukan dalam sistem kelistrikan menjadi sekitar 16,4% melalui percepatan pembangunan pembangkit energi baru dan terbarukan (EBT) dan infrastruktur pendukungnya pada tahun ini.

Berdasarkan skenario Accelerated Renewable Energy Development (ARED), Pemerintah Indonesia mendorong percepatan EBT dan berfokus menurunkan 151 juta ton CO2eq emisi pada 2030. Dari rentang 2026-2034, skenario ARED memperlihatkan penurunan bauran batu bara pada 2034.

Tidak hanya berfokus pada penurunan emisi dan bauran EBT, transisi energi Indonesia perlu didukung dengan aspek inklusif dan berkeadilan, khususnya bagi masyarakat yang merasakan dampaknya. Beberapa strategi di antaranya seperti membagi risiko dan peluang sosial, ekonomi, serta lingkungan, hingga keterlibatan organisasi akar rumput dan akademisi dalam proses pembuatan kebijakan.

Belajar dari Sumba Barat Daya, investasi pada perluasan akses listrik yang inklusif dengan melibatkan masyarakat setempat. Upaya ini memperkuat aspek ekonomi hingga pemberdayaan perempuan di sana.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol pada pidatonya di forum COP30 Brazil juga mengatakan pentingnya transisi energi yang inklusif. “Perempuan, pemuda, dan pelaku usaha kecil harus menjadi bagian dari perubahan ini,” ujarnya, Kamis (6/11/25).