KOMIK: Geliat Buku Pejabat, Lupa Literasi Rakyat

Para pejabat lagi gemar-gemarnya berkutat dengan buku. Pada 7 Agustus lalu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia merilis buku-buku yang ditulisnya. Tak tanggung-tanggung, ada 10 buku yang ia luncurkan.

Sementara itu, Asisten Khusus Presiden Dirgayuza Setiawan juga aktif menerbitkan buku yang merekam gagasan, kebijakan, dan sosok Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya, Presiden Solusi, yang ditulis bersama Muhammad Qodari dan Agung Gumilar Saputra. Buku-buku lain yang ditulis atau disunting Dirgayuza antara lain Taste of Nusantara dan Inilah Prabowo Apa Adanya.

Buku, tak dapat dimungkiri, berfungsi sebagai bagian dari pembentukan citra dan komunikasi politik pejabat negara. Presiden Prabowo sendiri dikenal gemar membaca dan hobi membeli buku. Ia pernah berujar bahwa ia menghabiskan dua hingga empat jam setiap hari membaca sebelum tidur. 

Namun, geliat penerbitan dan distribusi buku-buku yang ditulis pejabat dan lingkarannya berbanding terbalik dengan persoalan akses bacaan bagi warga. Kesenjangan distribusi buku masih menjadi salah satu tantangan literasi di Indonesia. 

Pada 2026, Perpustakaan Nasional (Perpusnas) mesti ikat pinggang sebab efisiensi anggaran pemerintah. Anggarannya dijatah hanya sebesar Rp378 miliar, susut 47,6% dibandingkan tahun 2025 yang mencapai Rp721,7 miliar.

Efisiensi anggaran berdampak pada kemampuan Perpusnas menyalurkan bantuan bacaan bermutu untuk perpustakaan desa, taman bacaan masyarakat, lembaga pemasyarakatan, dan puskesmas, serta DAK Fisik untuk sarana perpustakaan daerah. 

Dalam Programme for International Student Assessment (PISA) 2022, skor membaca Indonesia tercatat 359 poin, terdampar di peringkat ke-63 dari 81 negara. Adapun rasio ketersediaan buku, menurut Perpusnas pada 2021, juga amat timpang: satu buku ditunggui sekitar 90 penduduk.