Serbuan Fintech Ilegal Mengepung Indonesia

Penulis: Hari Widowati

Kamis 13/9/2018, 18.48 WIB

OJK melalui Satgas Waspada Investasi menertibkan 407 fintech ilegal yang berasal dari kawasan Asia hingga Amerika. Mereka mengincar potensi pasar pembiayaan yang besar di Indonesia.

Fintech
123RF

Pesatnya perkembangan perusahaan keuangan berbasiskan teknologi atau financial technology (fintech) di Indonesia dibayangi oleh serbuan fintech ilegal asing, khususnya di sektor pembiayaan (peer to peer lending). Selain mengincar potensi pasar peer to peer (P2P) lending Indonesia yang sangat besar, ekspansi fintech asing tersebut dipicu oleh pengetatan aturan yang terjadi di negaranya.

Kepala Satuan Tugas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tongam Lumban Tobing mengatakan, Satgas menemukan 182 perusahaan fintech ilegal yang beroperasi di Indonesia. Mayoritas berasal dari Tiongkok tetapi ada juga yang berasal dari Malaysia, Thailand, dan Amerika Serikat (AS).

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Jika ditambah dengan 227 perusahaan fintech ilegal yang telah ditutup operasinya oleh Satgas Waspada Investasi pada Juli lalu, hanya dua bulan berselang ada 407 fintech ilegal yang bermunculan di Indonesia.

Sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 77 Tahun 2016 tentang Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi, perusahaan fintech yang beroperasi di Indonesia harus terdaftar di OJK. "Fintech P2P lending yang tidak terdaftar harus menghentikan kegiatannya. Semua bentuk aplikasi yang terdapat dalam Google Playstore, iStore, dan media sosial lainnya harus dihapus," kata Tongam, akhir pekan lalu.

OJK juga bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk menertibkan situs dan aplikasi milik perusahaan-perusahaan fintech ilegal. Satgas Waspada Investasi mengultimatum fintech P2P ilegal agar segera menyelesaikan kewajiban kepada para pengguna (nasabah). Otoritas masih memberikan kesempatan bagi perusahaan fintech tersebut untuk mengurus pendaftaran di OJK.

Fintech ilegal merugikan masyarakat karena dikhawatirkan digunakan untuk tindak pidana pencucian uang atau pendanaan terorisme, menyalahgunakan data dan informasi konsumen, tidak memberikan perlindungan konsumen, dan menimbulkan potensi kehilangan penerimaan pajak. Selain itu, beroperasinya fintech ilegal dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap fintech P2P lending yang terdaftar di OJK dan menggerus pangsa pasar fintech P2P yang legal.

Tongam menjelaskan, perusahaan fintech P2P ilegal tersebut kerap beroperasi dengan modus menawarkan pinjaman tanpa agunan jangka pendek. Namun, mereka menerapkan bunga tinggi bahkan bunga-berbunga yang nilainya bisa melampaui pokok pinjaman.

Ketika pinjaman macet, perusahaan fintech ilegal menggunakan segala cara, termasuk menagih utang dengan mempermalukan konsumen. Akibatnya, ada konsumen yang dipecat dari pekerjaannya bahkan hampir bunuh diri karena dipermalukan oleh perusahaan tersebut.

Perusahaan-perusahaan fintech P2P lending ilegal ini juga lihai berkelit. Satgas menemukan indikasi beberapa perusahaan fintech muncul kembali dengan mengubah nama perusahaan dan aplikasi yang digunakan.

Untuk perusahaan-perusahaan fintech ilegal yang memiliki catatan buruk, OJK tidak akan memberi ampun. OJK memiliki catatan nama pemegang saham maupun manajemen dan pendiri perusahaan fintech tersebut. Ketika perusahaan mengajukan pendaftaran ke OJK, pihaknya tidak akan mengabulkan pendaftaran tersebut.

Berdasarkan ketentuan OJK, perusahaan fintech yang mendaftar wajib berstatus badan hukum di Indonesia dan memiliki modal minimum Rp 1 miliar. Perusahaan wajib melaporkan secara berkala kepada OJK mengenai perkembangan bisnisnya.

Perusahaan juga harus melakukan sertifikasi ISO 27001 yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi yang ditunjuk oleh OJK. Sertifikasi itu untuk memastikan keandalan sistem elektronik yang dimiliki perusahaan fintech untuk melindungi keamanan data penggunanya. Setelah beroperasi selama satu tahun dan teruji, fintech dapat mengajukan izin usaha kepada OJK.

Mengincar Potensi Pasar

Indonesia menjadi sasaran empuk bagi perusahaan-perusahaan fintech P2P lending asing mengingat rendahnya penetrasi layanan perbankan yang sebesar 36% dari jumlah penduduk. Artinya, masih ada 64% atau sekitar 160 juta penduduk yang membutuhkan akses terhadap pendanaan. Menurut OJK, kebutuhan pembiayaan yang belum terpenuhi oleh perbankan mencapai Rp 1.000 triliun.

Serbuan perusahaan fintech lending ilegal, khususnya dari Tiongkok, dimulai ketika negara tersebut memperketat regulasi P2P lending untuk mengatasi risiko di sektor keuangan. Praktik P2P lending menjadi bagian dari perbankan gelap (shadow banking) yang menerapkan suku bunga tinggi, menyalahgunakan dana nasabah, dan menggelembungkan laba perusahaan.

Data Yingcan Group menyebutkan ada sekitar 118 fintech P2P lending yang gagal memenuhi kewajibannya kepada pengguna. Ada ribuan platform P2P lending di Tiongkok dengan 50 juta pengguna dan jumlah pinjaman yang disalurkan US$ 192 miliar atau Rp 2.745 triliun. Tiongkok merupakan pasar P2P lending terbesar di Asia.

Sebanyak 8 perusahaan fintech P2P lending di negara tersebut tutup karena terindikasi melakukan skema Ponzi dengan nilai kerugian masyarakat diprediksi US$ 9 miliar. Ini menyurutkan kepercayaan para investor atau pemberi pinjaman (lender). Dampaknya, puluhan perusahaan P2P lending Tiongkok kesulitan likuiditas, tidak mampu memenuhi kewajiban kepada investor maupun melanjutkan operasionalnya.

Direktur Kebijakan Publik Asosiasi Fintech Indonesia M Ajisatria Sulaeman mengatakan, maraknya fintech P2P asing juga dipicu oleh kemudahan dalam membuat aplikasi. "Hari ini ditutup, besok bisa langsung ganti nama dan beroperasi lagi," ujar Ajisatria kepada D-Inside.

Menurutnya, regulasi fintech di Indonesia sudah diperketat. Oleh karena itu, yang diperlukan adalah ketegasan dari pemerintah untuk menegakkan hukum dan peraturan yang berlaku. "Asosiasi siap membantu pemerintah mengawasi munculnya perusahaan-perusahaan fintech ilegal ini," ujarnya.

Ketua Asosiasi Fintech Indonesia Adrian Gunadi mengatakan, besarnya potensi pasar Indonesia memang menjadi daya tarik utama bagi fintech asing. "OJK, Kominfo, dan Asosiasi Fintech Indonesia sudah memiliki aturan yang jelas. Fintech yang bisa beroperasi adalah yang secara legal terdaftar di OJK dan menjadi anggota asosiasi yang tentunya sudah melalui proses verifikasi," katanya.

Direktur Pengaturan Perizinan dan Pengawasan Fintech OJK Hendrikus Passagi mengatakan, pihaknya memperketat regulasi karena tidak ingin perkembangan fintech di Indonesia memburuk seperti di Tiongkok. Otoritas harus waspada karena gejolak di sektor finansial bisa memengaruhi kondisi perekonomian.

Oleh karena itu, OJK meminta perusahaan-perusahaan fintech memberikan laporan yang lengkap, termasuk mengenai pemegang saham dan pemegang saham pengendali. "Jangan sampai seperti krisis 1998 yang terjadi karena pengelola perusahaan ugal-ugalan. Harus jelas risiko bisnisnya, ekosistemnya seperti apa, dan siapa penerima pinjaman yang menjadi target mereka," ujar Hendrikus.

Untuk meningkatkan perlindungan terhadap konsumen, OJK juga meminta perusahaan fintech memiliki standar operasional untuk penanganan pengaduan konsumen.

OJK dapat mengkaji ulang model bisnis perusahaan fintech dan melarang perubahan pemegang saham tanpa izin OJK. Laporan keuangan perusahaan fintech juga akan dipantau secara ketat. Jika ditemukan adanya penyelewengan kewajiban keuangan yang tidak dicatatkan di laporan keuangan (off balance sheet) atau biaya operasional yang lebih besar dibandingkan dengan pendapatan berbasis biaya (fee based income), OJK bisa mencabut izin atau membatalkan pendaftaran perusahaan fintech tersebut.