Rumit dan Alotnya Membentuk Tim Sukses untuk Prabowo-Sandiaga

Penulis: Amal Ihsan Hadian

Jum'at 14/9/2018, 16.29 WIB

Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno belum rampung menyusun daftar nama tim suksesnya meski sudah tenggat waktu penyerahan ke KPU akan berakhir. Para tokoh populer dan kader partai enggan masuk tim.

direksi manajemen
123rf.com | tomertu

Berbeda dengan pasangan pesaingnya Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, pasangan calon presiden (capres)-wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno belum rampung menyusun daftar tim sukses. Padahal, tenggat waktu penyerahan nama tim kampanye ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada akhir pekan depan. Kabarnya, banyak tokoh yang menolak masuk tim, termasuk dari kader partai pendukung. Kondisi ini mengindikasikan belum solidnya kubu koalisi penantang sang petahana.

Komisioner KPU Hasyim Asyari menyatakan, struktur dan daftar nama tim kampanye capres dan cawapres harus diserahkan paling lambat pada Sabtu pekan depan atau 22 September 2018. Sebab, masa kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 sudah dimulai pada 23 September. Ini berdasarkan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan Peraturan KPU No. 23/2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Sebenarnya, kedua tim pasangan capres-cawapres sudah harus menyerahkan daftar tim sukses sementara saat mendaftarkan diri ke KPU, 10 Agustus lalu. Namun, struktur sementara tim kampanye tersebut harus dilengkapi sebelum batas waktu yang ditentukan. Berkas visi dan misi sementara yang sudah diserahkan ke KPU juga harus dilengkapi dan diperbaiki sebelum 22 September mendatang.

Kubu pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin sudah melengkapi dan memperbaiki daftar nama tim suksesnya pekan lalu. Nama Ketua Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Kerja yang sebelumnya kosong, akhirnya diisi pengusaha Erick Thohir. Tim inti lain yang berubah adalah Wakil Bendahara Tim Kampanye, yang sebelumnya dijabat Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita, diganti oleh pengusaha Yusuf Hamka.

Kondisi berbeda dialami tim pasangan Prabowo-Sandiaga, yang hingga kini belum juga melengkapi daftar nama tim suksesnya. Kabarnya, kubu Prabowo kesulitan menyusun daftar tim suksesnya karena banyak figur terkenal yang menolak masuk dalam tim. Padahal, menurut informasi yang diperoleh D-Inside, kubu Prabowo berambisi menghimpun sebanyak mungkin tokoh publik untuk menggalang dukungan yang besar.

Ekonom senior Rizal Ramli misalnya, mengaku sudah diminta bergabung ke tim sukses Prabowo-Sandi. Namun mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman masa pemerintahan Presiden Jokowi ini menolak karena ingin berada di posisi netral untuk mengkaji program ekonomi kedua pasangan calon.

Penolakan juga datang dari advokat kondang Hotman Paris Hutapea, yang mengaku sebelumnya ditawari menjadi juru bicara kampanye kubu Prabowo-Sandiaga.

Tokoh populer lain yang didekati untuk bergabung adalah Zannuba Ariffah Chafsoh Rahman Wahid, atau lebih dikenal sebagai Yenny Wahid. Sandiaga mengaku sudah melobi langsung putri kedua mendiang Presiden Abdurrahman Wahid tersebut untuk bergabung di tim sukses. Namun, Yenny mengaku belum bisa memberikan jawaban.

Selain figur populer, para tokoh dari partai pendukung, yang sebenarnya diharapkan otomatis bisa bergabung, ternyata juga menolak. Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan putranya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menolak menjadi ketua tim sukses Prabowo-Sandiaga.

Menurut Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Hinca Panjaitan, posisi SBY sebagai ketua umum partai dan AHY sebagai Komandan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Pemenangan Partai Demokrat di Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 tidak memungkinkan untuk menjabat sebagai ketua tim sukses Prabowo-Sandi. "Meski demikian, beliau akan bersedia membantu dan memberikan masukan kepada tim kampanye Prabowo."

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Bima Arya juga menolak bergabung di timses Prabowo-Sandi. Dia lebih memilih fokus menjalankan tugas sebagai Wali Kota Bogor.

Sementara politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera, yang sebelumnya menjabat Ketua Tim Sukses Anies Baswedan-Sandiaga Uno di Pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun lalu, kabarnya juga menolak bergabung di timses. "Yang dibutuhkan adalah figur yang muda dan segar," katanya.

Sumber D-Inside membisikkan, penolakan banyak tokoh publik karena mereka tidak yakin dengan peluang pasangan Prabowo-Sandiaga memenangkan Pilpres. Seorang tokoh yang dilobi menjadi juru bicara misalnya, ketika ditawari, malah mempertanyakan elektabilitas Prabowo yang tidak pernah beranjak naik dari berbagai survei. Dihadapkan dengan kemungkinan kemenangan Prabowo yang tipis, mereka akhirnya menolak.

Sedangkan penolakan dari banyak kader partai pendukung terkait dengan sikap masing-masing partainya yang masih belum sepenuhnya menerima pasangan Prabowo-Sandiaga. Sebab, formasi pasangan tersebut menjadi Gerindra-Gerindra. "Partai-partai pendukung masih merasa cuma jadi penggembira," ujar sumber tersebut.

(Baca: Di Balik Terancam Kandasnya Koalisi Dua Jenderal Menantang Jokowi)

Dengan pertimbangan itulah, partai-partai pendukung tidak mau kadernya menjadi ketua tim sukses. Ketua tim sebaiknya dipilih dari orang di luar partai dan punya popularitas sehingga dapat menarik dukungan yang luas. "Kalau capres-cawapresnya Gerindra-Gerindra, ya masak kader partai kita jadi ketua timses? Kesannya kita cuma jadi pesuruh saja," kata seorang petinggi partai.