Resep Baru Pemerintah Menghimpun Pajak Pasca Tax Amnesty

Penulis: Amal Ihsan Hadian

Senin 17/9/2018, 23.30 WIB

Pemerintah memanfaatkan keterbukaan data keuangan lewat program AEoI untuk meningkatkan penerimaan pajak. Targetnya wajib pajak yang tak ikut tax amnesty dan mengungkapkan asetnya secara tidak benar.

pajak
123rf.com | zasabe

Akhir September ini, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mulai menjalankan pertukaran data perpajakan otomatis antarnegara atau Automatic Exchange of Information (AEoI). Pemerintah akan menggunakan limpahan data dari AEOI untuk mengejar wajib pajak yang tidak mengikuti program pengampunan pajak (tax amnesty) dan mereka yang ikut program tersebut tetapi tidak menyampaikan deklarasi aset secara benar.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (Humas) Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama menyatakan, Indonesia sudah siap melaksanakan program pertukaran informasi perpajakan yang diikuti 147 negara tersebut karena sudah menyiapkan diri selama 3 tahun. "Proses implementasi AEOI sudah kami jalankan sejak Indonesia ikut meneken komitmen pertukaran data dalam Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes pada 2015," katanya, Jumat (14/9) lalu.

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Setelah menandatangani komitmen, setiap negara harus menyiapkan serangkaian regulasi dan infrastruktur untuk mengimplementasikan AEoI. Misalnya, ratifikasi regulasi domestik sesuai dengan ketentuan perjanjian AEoI, tersedianya sistem teknologi pertukaran data yang handal, serta terjaminnya kerahasiaan dan pengamanan data yang dibuktikan lewat proses pemeriksaan atau assessment on confidentiality and data safeguards dari negara lain.

Tonggak penting dalam proses implementasi AEoI adalah keluarnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan yang kemudian disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi UU Nomor 9 Tahun 2019.

UU tersebut menghapus ketentuan kerahasiaan perbankan yang sebelumnya diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Setelah keluarnya payung hukum berupa UU, barulah peraturan pelaksana lainnya bisa dikeluarkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Ditjen Pajak.

Inti pertukaran informasi itu adalah lembaga keuangan domestik wajib melaporkan data nasabahnya secara reguler dan tanpa diminta ke Ditjen Pajak untuk kepentingan perpajakan. Data yang harus dilaporkan tersebut adalah identitas nasabah, nomor rekening atau akun nasabah, identitas lembaga keuangan, saldo akun/rekening, dan penghasilan yang diperoleh dari akun.

Data inilah yang akan dipertukarkan dengan informasi serupa yang diperoleh otoritas pajak di negara lain. Dengan demikian, otoritas pajak setiap negara yang terlibat dalam perjanjian AEoI bisa mendapatkan informasi yang utuh mengenai penghasilan dan aset wajib pajak yang ada di negerinya sendiri dan yang disimpan di negara lain.

Menurut Direktur Perpajakan Internasional Ditjen Pajak John Liberty Hutagaol, saat ini sudah ada 5.182 lembaga keuangan domestik yang telah melaporkan informasi nasabahnya ke Ditjen Pajak. Adapun otoritas pajak negara lain yang sudah siap melakukan pertukaran informasi mencapai 88 yurisdiksi.

Mereka antara lain Australia, Belanda, Bermuda, British Virgin Island, Cayman Islands, Hong Kong, Inggris, Jepang, Luxembourg, Panama, Republik Rakyat Tiongkok, dan Singapura. Begitu AEOI dijalankan akhir September ini, Ditjen Pajak bisa mengetahui informasi aset wajib pajak Indonesia yang ada di 88 yurisdiksi tersebut.

Sasaran pertama adalah wajib pajak (WP) yang memiliki harta yang selama ini belum dilaporkan dalam surat pemberitahuan (SPT) pajak tetapi tidak mengikuti program tax amnesty. Kedua, mereka yang ikut pengampunan pajak tetapi tidak melaporkan hartanya dengan benar.

Mereka yang memiliki harta berlimpah tetapi selama ini belum dilaporkan dalam surat pemberitahuan (SPT) pajak dan tidak mengikuti program tax amnesty menjadi target pertama karena jumlahnya diduga lumayan banyak. Ini lantaran program tax amnesty sebenarnya di targetkan akan diikuti sekitar 2 juta WP. Kenyataannya, hanya 973.426 wajib pajak yang ikut dalam program tersebut.

Sedangkan untuk WP yang ikut tax amnesty tetapi tidak melaporkan harta dengan benar, sudah lama menjadi kecurigaan Ditjen Pajak. Sebab, dari total deklarasi aset peserta pengampunan pajak yang mencapai Rp 4.884 triliun, sebagian besar justru didominasi oleh deklarasi harta dalam negeri yang mencapai sekitar Rp 3.660 triliun. Sedangkan deklarasi harta atau aset yang berasal dari luar negeri hanya sekitar Rp 1.224 triliun.

Padahal, menurut kajian Kemenkeu, jumlah aset WP super kaya atau yang biasanya disebut high net worth individual (HNWI) yang ada di luar negeri mencapai US$ 250 miliar atau jika dikalikan dengan kurs Rp 14.000 per dollar, maka nilainya mencapai Rp 3.500 triliun. Jika dibandingkan dengan deklarasi aset di dalam negeri yang lebih kecil, artinya WP yang ikut tax amnesty kemungkinan belum melaporkan seluruh hartanya yang ada di luar negeri.

Harta yang disimpan di luar negeri tersebut, 75% diduga berada di Singapura. Artinya, ada aset WP dalam negeri senilai kurang lebih Rp 2.625 triliun yang ditaruh di Singapura. Nyatanya, deklarasi harta dari Negeri Singa di program pengampunan pajak, meski yang terbesar dibanding negara lain, hanya mencapai Rp 766,05 triliun. Maknanya, WP yang ikut tax amnesty kemungkinan belum melaporkan seluruh hartanya yang ada di Singapura.

Program pengampunan pajak berakhir 31 Maret 2017 silam. Sesuai ketentuan, setelah program berakhir, Ditjen Pajak berhak memeriksa kepatuhan WP yang ikut dalam program tax amnesty tetapi tidak melaporkan hartanya dengan benar. Ditjen Pajak juga berhak memeriksa WP yang diduga memiliki harta yang belum dilaporkan tetapi tidak ikut tax amnesty.