Bola Salju Masalah Defisit Menahun BPJS Kesehatan

Penulis: Martha Ruth Thertina

Rabu 19/9/2018, 23.19 WIB

Defisit BPJS Kesehatan semakin membesar. Meski pemerintah menyuntikkan dana talangan dan membuat sederet aturan baru, solusi tersebut belum akan mampu menyehatkan keuangan badan itu secara permanen.

Farmasi retail
123rf.com | olegdudko

Defisit keuangan menahun membelit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan selama beroperasi empat tahun. Meski pemerintah mengucurkan terus dana talangan (bail out)  dan menolong lewat berbagai aturan baru, belum ada solusi permanen mengatasi mismatch keuangan badan tersebut. Persoalan ini pun bergulir seperti bola salju yang membesar dan mengganggu pemerintah.

Paling cepat akhir pekan ini, pemerintah bakal mengucurkan bail out sebesar Rp 4,9 triliun bagi BPJS Kesehatan. Dananya diambil dari dana cadangan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Ketentuan teknis mengenai tata cara penyediaan, pencairan dan pertanggungjawaban dana tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 113/PMK.02/2018 yang terbit 10 September lalu.

D-Inside mendapat informasi bahwa BPJS Kesehatan mengajukan opsi ini kepada Kementerian Keuangan sejak beberapa bulan lalu. Hal ini dipicu oleh ramainya keluhan manajemen rumah sakit hingga pelaku industri farmasi soal pembayaran klaim yang semakin lambat hingga mengganggu arus dana perusahaan.

Bahkan, Gabungan Perusahaan Farmasi lndonesia (GPFI) sempat menyampaikan keluhan tersebut melalui surat ke Kementerian Keuangan. Berdasarkan data GFPI, imbas lambatnya pembayaran klaim layanan medis, para pelaku industri farmasi dana alat kesehatan kena getahnya. Total utang obat dan alat kesehatan mencapai Rp 3,5 triliun per akhir Juli lalu.

Keputusan bailout akhirnya diambil agar layanan jaminan kesehatan untuk peserta BPJS tak terganggu. Selain itu, menurut Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar, ada denda 1% per bulan yang harus ditanggung BPJS Kesehatan bila telat membayar tagihan ke para mitranya. Artinya, jika pembayaran klaim telat sebesar Rp 1 triliun saja, maka denda per bulan bisa mencapai Rp 100 miliar.

Defisit BPJS Kesehatan mirip bola salju yang akan semakin membesar. Dalam rapat gabungan antara Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan BPJS Kesehatan, Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, dan asosiasi usaha terkait, pada Senin (17/9) lalu, Kepala BPJS Fachmi Idris mengaku defisit belum mencapai puncaknya.

Berdasarkan prognosis BPJS Kesehatan, defisit arus kas bisa mencapai Rp 16,58 triliun tahun ini, yang terdiri dari akumulasi defisit tahun lalu Rp 4,4 triliun, ditambah proyeksi defisit tahun ini yang mencapai Rp 12,1 triliun. Meskipun, dengan memasukkan bauran kebijakan, Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP) memproyeksikan defisit bisa lebih rendah yaitu Rp 10,58 triliun.

Dengan proyeksi tersebut, tangga defisit BPJS Kesehatan berisiko semakin tinggi. Pada 2014, defisit kesehatan mencapai Rp 3,3 triliun, pada 2015 defisit menjadi Rp 5,7 triliun, 2016 defisit mencapai Rp 9,7 triliun, dan tahun lalu Rp 9,75 triliun. “Defisit belum mencapai puncaknya karena pemanfaatan program ini belum sampai tingkat maturitasnya,” kata Fachmi.

Menurut Fachmi, akar persoalan defisit yaitu iuran peserta BPJS Kesehatan yang terlalu rendah (underpriced), yang tidak sepadan dengan rata-rata biaya klaim per orang per bulan. Solusi yang diusulkan adalah kenaikan iuran yang dilakukan secara bertahap.

Pada 2016, rata-rata premi Rp 33.776 per bulan, sedangkan rata-rata biaya Rp 35.802 per bulan. Tahun lalu, rata-rata premi Rp 34.119 per bulan, sedangkan rata-rata biaya Rp 39.774 per bulan. Jadi, tiap bulan pada 2016 terdapat selisih Rp 2.026 dan meningkat dua kali lipat setahun kemudian menjadi Rp 5.625.

Bila mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 87 Tahun 2013 dan PP Nomor 84 Tahun 2015, penyesuaian iuran dimungkinkan bila aset dana jaminan sosial kesehatan negatif. Namun, Presiden Joko Widodo sudah menegaskan tidak ada kenaikan iuran tahun ini.

Opsi lainnya adalah suntikan dana dari pemerintah dan penyesuaian manfaat. Opsi terakhir inilah yang terus menuai polemik.

Jenis Kepesertaan

Hitungan Aktuaria DJSN

Perpres Nomor 16/2016

1. Penerima Bantuan Iuran (PBI)

Rp 36.000

Rp 23.000

2. Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU)

 

 

-          PBPU Kelas I

Rp 80.000

Rp 80.000

-          PBPU Kelas II

Rp 63.000

Rp 51.000

-          PBPU Kelas III

Rp 53.000

Rp 25.500

3. Peserta Penerima Upah (PPU)

Potongan upah 6% dengan batas atas upah untuk PPU yaitu 6 kali Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Potongan upah 5% dengan batas atas upah untuk PPU yaitu Rp 8 juta.

Sumber: materi paparan BPJS Kesehatan, dan Perpres Nomor 16 Tahun 2016 (Diolah)

 

Banyak Persoalan

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menyebut penyebab tekornya BPJS Kesehatan bukan hanya iuran yang tidak naik. Masalah lainnya adalah tingginya rujukan ke rumah sakit hingga kurangnya pengawasan dari manajemen BPJS Kesehatan. Alhasil, banyak peserta menunggak pembayaran dan fraud oleh oknum rumah sakit.

Timboel memaparkan, persentase pasien yang datang ke Puskesmas atau klinik swasta (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama/FKTP) lalu dirujuk ke rumah sakit (Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut/FKRTL) mencapai 12,5% pada 2017, lalu naik menjadi 15% tahun ini. Menurut dia, tingkat rujukan semestinya bisa ditekan bila FKTP bisa menyembuhkan 144 kode diagnosa (penyakit), sesuai ketentuan. “Jangan gampang rujukan."

Di sisi lain, Timboel mengkritisi pengawasan yang dijalankan BPJS Kesehatan selama ini. Hal itu terlihat dari tingginya jumlah peserta yang menunggak pembayaran premi dan dugaan fraud yang dilakukan oknum rumah sakit.

Dugaan fraud yang dimaksud adalah pasien diminta pulang sebelum sembuh hingga beberapa hari kemudian harus kembali lagi ke rumah sakit. Alhasil, satu pasien bisa memiliki banyak klaim INA-CBGs (Indonesia - Case Base Groups). INA-CBGs adalah sistem pengajuan klaim dari rumah sakit kepada BPJS Kesehatan. Klaim diajukan berdasarkan pengelompokan diagnosis penyakit dan prosedur.

Menurut Timboel, pengawasan atas hal ini semestinya bisa dilakukan petugas BPJS Center di rumah sakit. “Harus ditagih kinerja direksi buat pengawasan,” kata dia.

Solusi Pemerintah dan DPR

Pemerintah tampak optimistis bisa menekan defisit dan menopang keuangan BPJS Kesehatan melalui suntikan dana dan pelaksanaan sederet peraturan. Dalam rapat dengan Komisi IX DPR, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo memaparkan beberapa aturan yang sudah dan segera terbit.

Sebelumnya, telah terbit PMK Nomor 183 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Tunggakan Iuran Jaminan Kesehatan Pemerintah Daerah Melalui Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil. Lewat ketentuan tersebut, pemerintah pusat siap mendisiplinkan Pemda yang masih menunggak pembayaran BPJS Kesehatan.

Selain itu, PMK 222 Tahun 2017 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT). Dengan aturan tersebut, DBH-CHT sebesar Rp 1,48 triliun akan mendukung sisi suplai dari BPJS Kesehatan.

Kemudian, ada juga Peraturan Presiden (Perpres) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan kesehatan, serta PMK Nomor 2019 Tahun 2017 untuk mengefisienkan dana operasional BPJS Kesehatan.

Belakangan, terbit PMK Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan PBI. Lewat peraturan ini, pencairan dana iuran penerima bantuan iuran (PBI) diharapkan bisa lebih cepat.

Saat ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani tengah mempersiapkan PMK untuk mendorong sinergi antara BPJS Kesehatan dengan penyelenggara jaminan sosial lainnya, seperti PT Jasa Raharja, PT Taspen, dan PT Asabri dalam penanganan persoalan kesehatan. Dengan begitu, beban tidak menumpuk di BPJS Kesehatan.

Pemerintah juga berencana meninjau ulang Perpres 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP milik Pemda. Tujuannya untuk memperbaiki pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi.

Di sisi lain, Komisi IX DPR mendukung sokongan dana yang lebih besar dari pemerintah untuk menutup defisit BPJS Kesehatan. Harapannya layanan kesehatan masyarakat tidak terganggu. “Menurut saya angka Rp 10 triliun sampai dengan Rp 11 triliun jika ingin menyelamatkan defisit bukan suatu hal yang besar, karena yang merasakan itu juga ratusan juta masyarakat,” kata Ketua Komisi IX Dede Yusuf.

Hal senada diungkapkan Anggota Komisi IX Ribka Tjibtaning. “Dana desa bisa Rp 60 triliun, buat kesehatan masa enggak bisa,” kata dia. Secara khusus, ia juga meminta agar tidak adanya penyesuaian manfaat lantaran hanya membuat ruwet masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan.

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha