Jalur Cepat Penerbitan Obligasi Papan Atas untuk Investor Kaya

Penulis: Hari Widowati

Rabu 19/9/2018, 16.51 WIB

Jalur cepat proses penerbitan obligasi ini hanya berlaku untuk perusahaan yang sebelumnya minimal mendapatkan peringkat kredit idAA atau peringkat layak investasi (investment grade).

grafik pasar
123rf.com | gopixa

Mencari pendanaan eksternal tampaknya bukan masalah yang rumit lagi bagi perusahaan-perusahaan berkinerja bagus. Kini,  Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempermudah proses penerbitan obligasi maupun sukuk korporasi yang ditawarkan kepada pemodal profesional tanpa melalui proses pemeringkatan. Jalur cepat penerbitan obligasi ini hanya berlaku untuk penerbit yang sebelumnya minimal mendapatkan peringkat idAA atau layak investasi (investment grade).

OJK mengatur hal tersebut dalam Peraturan OJK Nomor 11/POJK.04/2018 tentang Penawaran Umum Efek Bersifat Utang dan atau Sukuk Kepada Pemodal Profesional yang diundangkan 1 Agustus 2018. Berdasarkan POJK itu, investor profesional terdiri atas lembaga jasa keuangan seperti perbankan, dana pensiun, perusahaan asuransi, manajer investasi, dan perusahaan efek.

Investor individu juga bisa menjadi pemodal profesional dengan syarat berpengalaman minimal satu tahun berinvestasi di pasar modal dan memiliki kemampuan menganalisis risiko investasi di pasar modal. Investor individu juga harus memiliki aset bersih (net asset value) minimal Rp 10 miliar, tidak termasuk tanah, bangunan, dan aset tidak berwujud.

OJK juga mensyaratkan investor individu memiliki rata-rata portofolio investasi di pasar modal minimal Rp 3 miliar dalam satu tahun, sebelum penawaran surat utang maupun sukuk itu dilakukan.

Investor profesional berikutnya adalah badan hukum, usaha bersama, asosiasi atau kelompok yang terorganisasi dengan kemampuan untuk menganalisis risiko investasi atas efek dan berpengalaman berinvestasi di pasar modal minimal satu tahun.

Investor jenis ini harus memiliki aset bersih minimal Rp 20 miliar, yang di luar aset tanah, bangunan, dan aset tidak berwujud. Selain itu, investor badan hukum wajib memiliki rata-rata portofolio investasi di pasar modal minimum Rp 6 miliar dalam satu tahun sebelum penawaran surat utang tersebut.

Dalam menerbitkan surat utang, perusahaan tetap harus mengajukan pendaftaran kepada OJK, menyiapkan prospektus, dan dokumen-dokumen lain yang dibutuhkan. Perusahaan itu bisa menggunakan jasa penjamin emisi.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso mengatakan, POJK ini diterbitkan untuk meningkatkan akses pembiayaan perusahaan melalui pasar modal. "Salah satunya adalah penerbitan efek bersifat utang dan sukuk yang penawarannya lebih terbatas kepada pemodal profesional," kata Wimboh.

Masa penawaran surat utang kepada pemodal profesional ini paling cepat satu hari kerja dan maksimal tiga hari kerja. Padahal, proses penawaran umum biasanya memakan waktu berminggu-minggu.

Meski POJK 11/2018 tidak menyebutkan secara khusus mengenai pendanaan infrastruktur, ketentuan yang ada di dalam aturan ini sejalan dengan program pemerintah. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) besar yang mendapatkan tugas untuk membangun proyek-proyek infrastruktur memiliki peringkat investment grade sehingga memenuhi kriteria tersebut. Jadi, kebutuhan pendanaan infrastruktur bisa lebih cepat dipenuhi dengan skema ini.

Menurut Kementerian BUMN, penerbitan obligasi oleh perusahaan-perusahaan pelat merah tahun ini diperkirakan mencapai Rp 90 triliun. Jumlahnya lebih rendah dibandingkan realisasi penerbitan obligasi BUMN pada tahun lalu sebesar Rp 110 triliun.

Target penerbitan obligasi di dalam negeri diturunkan karena Kementerian BUMN menerima keluhan dari perusahaan-perusahaan swasta yang kesulitan bersaing dengan BUMN untuk mendapatkan pendanaan dari pasar. Karena itu, BUMN juga mencari pendanaan alternatif melalui penawaran umum saham perdana (IPO) anak usaha, sekuritisasi aset, penerbitan Reksadana Penyertaan Terbatas (RDPT), hingga Komodo Bonds.

Associate Director Research and Investment Division PT Kiwoom Sekuritas Indonesia Maximilianus Nico Demus melihat, POJK 11/2018 ini akan menjadi sentimen positif bagi perusahaan yang membutuhkan pendanaan cepat. "Biaya penerbitan obligasi dan sukuk lebih murah karena tidak melalui penawaran umum."

Surat utang yang diperingkat hanya akan mempermudah pelaku pasar dan investor untuk mengetahui risiko yang dihadapi. Namun, pemeringkatan tidak menjamin surat utang atau efek tersebut tidak akan gagal bayar.

Ia mencontohkan kasus gagal bayar bunga Medium Term Notes (MTN) yang terjadi beberapa waktu lalu. Aturan ini tidak meninggalkan prinsip kehati-hatian mengingat pemodal profesional mampu memahami tingkat risikonya. Namun, para pemodal profesional tetap perlu mencermati perkembangan dan kinerja perusahaan penerbit obligasi atau sukuk tersebut.

Bank Tabungan Negara (BTN) merupakan salah satu BUMN yang siap memanfaatkan kelonggaran peraturan OJK itu. Direktur Keuangan BTN Iman Nugroho Soeko mengatakan, pihaknya akan menerbitkan obligasi kepada pemodal profesional tahun depan.

Selama ini, mayoritas pembeli obligasi BTN adalah pemodal profesional sehingga skema penerbitannya lebih cocok diterapkan perusahaan. Tanpa proses pemeringkatan akan mempersingkat proses dan memangkas biaya dalam penawaran obligasi.

 

Minat Tinggi

Normalisasi kebijakan suku bunga di Amerika Serikat (AS) dan sentimen negatif perang dagang AS-Tiongkok membuat pasar keuangan bergejolak dalam beberapa bulan terakhir. Investor asing menarik dananya dari pasar negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

Sejak awal tahun ini, investor asing mencatat penjualan bersih (net sell) di pasar saham sebesar Rp 53,9 triliun sedangkan di pasar obligasi negara membukukan pembelian bersih (net buy) sebesar Rp 18,89 triliun per 17 September lalu.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), total emisi obligasi dan sukuk hingga 7 September 2018 mencapai 63 emisi dari 41 perusahaan dengan nilai Rp 77,71 triliun. Direktur Utama PT Bahana Sekuritas Feb Sumandar mengatakan, minat korporasi untuk menerbitkan obligasi sebagai sumber pendanaan masih tinggi.

Pada semester I 2018, Bahana menjadi penjamin emisi penerbitan obligasi PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), Bank Rakyat Indonesia (BRI), PT Waskita Karya Tbk, Pegadaian, PT Permodalan Nasional Madani (PNM), dan PT Wom Finance Tbk (WOMF) dengan total nilai Rp 16,7 triliun.

Pada semester II tahun ini, Feb memperkirakan ada lebih dari dua perusahaan yang memberikan mandat kepada Bahana untuk menjadi penjamin emisi IPO dan lebih dari empat perusahaan yang akan menerbitkan obligasi. "Kami yakin berbagai kebijakan fiskal untuk menjaga stabilitas pasar keuangan domestik menjadi sentimen positif bagi investor untuk kembali masuk ke pasar keuangan Indonesia," katanya dalam siaran pers.

Sementara itu, PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) mengatakan ada beberapa emiten yang batal menerbitkan surat utang pada paruh kedua tahun ini. Sebagian besar penerbitan yang tertunda itu adalah penerbitan MTN. Hingga Agustus lalu, Pefindo mendapatkan mandat pemeringkatan dalam rangka emisi obligasi senilai Rp 42,4 triliun.

Tiga sektor yang menjadi penerbit terbesar surat utang adalah sektor perbankan dengan 10 korporasi senilai Rp 18,5 triliun dari 10 perusahaan, sektor telekomunikasi tercatat satu perusahaan dengan nilai Rp 5 triliun, dan satu perusahaan dari sektor properti dengan nilai Rp 3,5 triliun.

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha