Harapkan Penerimaan Negara, TMII Resmi Lepas dari Keluarga Cendana

Pengelolaan TMII diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan pada pendapatan negara. Objek KSP tetap menjadi milik Kemensetneg dan TWC tidak mengalihkan atau menjaminkan ke pihak lain.
Image title
1 Juli 2021, 18:49
Dua wisatawan mengenakan baju adat saat mengunjungi anjungan Sumatera Barat di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Sabtu (15/5/2021). Pada H+2 libur lebaran, pihak pengelola TMII membatasi jumlah pengunjung sebanyak 18 ribu wisatawan atau 30 perse
ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso.
Dua wisatawan mengenakan baju adat saat mengunjungi anjungan Sumatera Barat di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Sabtu (15/5/2021). Pada H+2 libur lebaran, pihak pengelola TMII membatasi jumlah pengunjung sebanyak 18 ribu wisatawan atau 30 persen dari total kapasitas.

Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) bersama dengan PT Taman Wisata Candi (PT TWC) Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko (Persero) melakukan penandatanganan Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) pada Kamis (1/7). Kesepakatan tersebut menjadikan pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) ke depan bakal dilakukan TWC.

Dalam keterangan resmi hari ini disampaikan, penandatangan perjanjian KSP TMII dilakukan oleh Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara, Setya Utama dan Direktur Utama PT TWC, Edy Setijono. Disaksikan juga Menteri Sekretaris Negara, Pratikno,  Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo, dan perwakilan  Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Terpilihnya TWC merujuk Peraturan Perundang-undangan, di mana perusahaan merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang pengembangan pariwisata. Dalam perjanjiannya, pengelolaan TMII dilaksanakan sepanjang 25 tahun terhitung sejak 1 Juli 2021.

Kerja sama itu juga menyepakati kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berupa kontribusi tetap dan kontribusi berdasarkan proporsi pembagian keuntungan. Dengam begitu, ke depan pengelolaan TMII diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan pada pendapatan negara.

Advertisement

Kemensetneg mengharapkan TWC melakukan sinergi untuk membangun potensi TMII agar menarik lebih banyak wisatawan. Termasuk, menjadikan masukan atau aspirasi masyarakat sebagai salah satu dasar pengembangan TMII yang lebih baik ke depan.

Selanjutnya, transformasi  TMII ke depan diarahkan dengan memanfaatkan fasilitas yang ada secara optimal. Dengan begitu, TMII dapat membawa kemanfaatan bagi publik, utamanya sebagai wahana menuangkan inovasi dan kreatifitas, serta menjadikan TMII sebagai The Ultimate Showcase of Indonesia.

“Bagaimana kita bisa mengembalikan keindahan kebhinnekaan Indonesia, kekayaan kebudayaan Indonesia, dan keindahan alamnya Indonesia melalui TMII sebagai The Ultimate Showcase of Indonesia,” ujar Pratikno dalam sambutannya, Kamis (1/7).

Selama berlangsungnya KSP, objek KSP tetap menjadi milik Kemensetneg dan TWC tidak boleh mengalihkan atau menjaminkan kepada pihak lain. Selain itu, TWC wajib menyampaikan laporan-laporan kepada Kemensetneg terkait dengan pelaksanaan pengelolaan Objek KSP.

Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo menjelaskan, TWC  memiliki visi untuk menjadikan TMII sebagai heritage destination management (destinasi pengelolaan warisan) di tingkat global. TWC bakal mentransformasi TMII opera yang tetap mengangkat keberagaman budaya Indonesia dengan menampilkan sisi lebih kekinian, relevan, dan inspiratif.

“TWC telah memiliki rencana jangka pendek ataupun jangka panjang, termasuk di antaranya community engagement, cultural entertainment, education & preservation, tourism dan international events yang akan dilakukan di wajah baru TMII sebagai Indonesia Opera," kata pria yang akrab disapa Tiko tersebut. 

Melalui kerja sama pemanfaatan TMII, diharapkan tercipta sebuah landmark Indonesia yang dapat mengoptimalisasi wisatawan global. Selain itu, pengembangan TMII ke depan dapat dilakukan secara lebih profesional. Itu termasuk, mendorong TMII bertransformasi menjadi cultural theme park berstandar internasional.

TMII juga diharapkan dapat melakukan inovasi baru, memaksimalkan penggunaan IT dan mengombinasikan budaya, taman wisata, atraksi, serta ruang publik kreatif. Dengan begitu, TMII dapat bermanfaat optimal bagi masyarakat luas dan memberikan kontribusi signifikan bagi keuangan negara.

Sebelumnya, TMII dikelola oleh Yayasan Harapan Kita yang masih terafiliasi dengan keluarga Cendana. Adapun Ketua Umum yayasan tersebut yakni Siti Hardiyanti Rukmana alias Tutut yang merupakan anak sulung Soeharto.

Direktur BMN Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Encep Sudarwan menyatakan, pengaturan PNBP dari pengelolaan TMII belum termaktub dalam Keputusan Presiden Nomor 51 tahun 1977 yang mengatur pemberian kuasa TMII kepada yayasan keluarga Soeharto tersebut. Namun, ia mengatakan selama ini TMII tetap menyetorkan penerimaan pajak. 

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menghitung nilai tanah di kawasan TMII mencapai Rp 20,5 triliun dengan nomor urut pendaftaran (NUP) pada angka 6. Sementara, nilai aset seperti bangunan dan lain-lain masih dalam proses penghitungan.

Secara perinci, terdapat 10 bangunan milik kementerian/lembaga, 31 bangunan milik pemerintah daerah yang kebanyakan berupa anjungan, 12 bangunan milik mitra, dan 18 bangunan milik badan pengelola TMII.

Encep menjelaskan, seluruh barang milik negara (BMN) yang dimanfaatkan seharusnya memberikan kontribusi berupa PNBP. KKerja sama pemanfaatan BMN seharusnya memberikan masukan negara berupa kontribusi tetap per tahun dan pembagian untung atau profit sharing.

Adapun bentuk pemanfaatan yang dapat dilakukan terhadap BMN yakni sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah atau bangun serah guna, kerja sama penyediaan infrastruktur, serta kerja sama terbatas untuk penyediaan infrastruktur.

Pemerintah menargetkan PNBP 2021 sebesar Rp 298,2 triliun. Dari jumlah tersebut, PNBP dari BMN diharapkan bisa mencapai Rp 4,13 triliun. Tahun lalu, pemerintah mengantongi PNBP Rp 338,5 triliun. Nominal tersebut setara 115,1% terhadap target Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020.

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait