Tren Penurunan Kepuasan Kinerja Presiden Jokowi Berlanjut Jadi 58%

Intan Nirmala Sari
26 September 2021, 18:40
Survei, Jokowi, ppkm, presiden
ANTARA FOTO/Biro Pers dan Media Setpres/Handout/wsj.
Presiden Joko Widodo memberikan pernyataan pers tentang perkembangan terkini pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (30/8/2021). Presiden Joko Widodo memutuskan tetap memperpanjang kebijakan PPKM hingga 6 September 2021 meskipun perkembangan kasus COVID-19 semakin menunjukan tren penurunan. ANTARA FOTO/Biro Pers dan Media Setpres/Handout/wsj.

Indikator Politik Indonesia memperkirakan tren penurunan kepuasan masyarakat terhadap kinerja presiden masih akan berlanjut. Survei Indikator Politik Indonesia hingga September 2021 menunjukkan kepuasan masyarakat terhadap kinerja presiden turun ke 58,1%, akibat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat alias PPKM.

“Tren penurunan belum berhenti. Kepuasan terhadap kinerja presiden cenderung menurun, terutama dalam dua tahun terakhir,” kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam paparan virtualnya, Minggu (26/9).

Advertisement

Berdasarkan survei, mayoritas atau 58,1% merasa sangat atau cukup puas dengan dengan kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sedangkan sekitar 36,4% cenderung tidak puas. Tingkat kepuasan cenderung merata pada kelompok gender.

Burhanuddin menjelaskan, tren penurunan kepuasan tersebut berkaitan dengan kebijakan PPKM yang diterapkan pemerintah. Kondisi tersebut memberikan persepsi positif untuk dimensi kesehatan, sedangkan untuk dimensi ekonomi memburuk.

Tingkat kepuasan kinerja presiden pada September 2019 tercatat masih di level 72%, level tersebut menurun drastis di tahun ini. Meskipun begitu, Burhanuddin menilai tingkat kepuasan Presiden Indonesia masih di atas 50% atau lebih baik dibandingkan dengan Mexico dan Brazil yang turun lebih dalam.

“Dalam konteks ini (penurunan kepuasan), presiden lebih menitik beratkan pada kesehatan, seperti yang disampaikan pada sidang kenegaraan 16 Agustus 2021, bahwa hukum tertinggi adalah menyelamatkan nyawa, meskipun efeknya memukul kepuasan publik terhadap kinerja presiden,” ujarnya.

Indikator Politik Indonesia menyadari, dalam hal ini PPKM memiliki dampak pada sisi ekonomi, termasuk penurunan kepuasan masyarakat. Hal itu umumnya terjadi pada masyarakat kelas menengah bawah, di mana mereka hanya melihat dari sisi ekonomi saja.

Survei menunjukkan 64,3% masyarakat Indonesia tidak setuju jika Pembatasan Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat (PPKM) diperpanjang. Hal itu mempertimbangkan dampak ekonomi yang dialami masyarakat ke depan.

Halaman:
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...
Advertisement