PeduliLindungi Diarahkan Jadi Dompet Digital, Waspadai Kebocoran Data
Pemerintah perlu memastikan sistem keamanan PeduliLindungi, sebelum mendorong aplikasi tersebut sebagai dompet digital. Peneliti ekonomi senior Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy tidak menampik bahwa PeduliLindungi mampu meraih keuntungan besar jika diintegrasikan sebagai aplikasi dompet digital.
Tapi, dia mengingatkan pemerintah agar membenahi masalah keamanan data terlebih dahulu, menyusul kebocoran data akhir-akhir ini. Sejumlah data masyarakat Indonesia selama satu tahun terakhir berhasil diakses pihak tidak bertanggung jawab, termasuk pada aplikasi PeduliLindungi.
Di samping itu, masih terdapat beberapa kelompok masyarakat yang belum memahami sistem pembayaran nontunai, beserta risikonya. "Memang risiko dan masalah keamanan data ini masih harus dibenahi terlebih dahulu," ujar Yusuf seperti dikutip Antara, Minggu (26/9).
Sebelumnya, Menko Luhut menginginkan aplikasi PeduliLindungi yang dikembangkan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) menjadi alat pembayaran digital, karena Indonesia telah berhasil menggarap QRIS yang digagas Bank Indonesia (BI).
Menko menilai, pemanfaatan PeduliLindungi sebagai sistem pembayaran merupakan dukungan untuk meningkatkan inklusi keuangan digital. Itu termasuk untuk memperluas pasar produk-produk lokal, seperti UMKM, sehingga pasar digital Tanah Air lebih siap dan berdaya saing baik dari sisi hulu maupun hilir.
"Potensinya cukup luas, karena Indonesia diproyeksikan sebagai salah satu negara ekonomi digital terbesar dalam beberapa tahun ke depan. Jadi, penggunaan mata uang digital pembayaran non-cash akan semakin banyak diminati oleh masyarakat," kataYusuf
Yusuf menyebut pembayaran nontunai sudah menjadi pilihan masyarakat. Kondisi tersebut seiring dampak pandemi Covid-19, di mana banyak orang mulai menghindari pembayaran secara tunai lantaran berpotensi menjadi sumber penyebaran virus corona.
Selain itu, perkembangan sistem pembayaran nontunai pada e-commerce turut memudahkan masyarakat. Alhasil, kondisi tersebut turut mendorong masifnya penggunaan pembayaran digital.
"Data terakhir menunjukkan nilai transaksi pembayaran non-cash mencapai sekitar Rp 160 triliun pada 2020, sementara volume transaksinya mencapai 12 miliar. Jadi, memang kenaikannya itu cukup signifikan," ujarnya.
