Twitter Dibeli Elon Musk, Otoritas AS Tinjau Risiko Monopoli
Komisi Perdagangan Federal Amerika Serikat (AS) atau FTC sedang meninjau pembelian Twitter oleh CEO Tesla Elon Musk senilai US$ 44 miliar atau Rp 636 triliun. Peninjauan itu dilakukan lantaran FTC khawatir pembelian Twitter oleh Musk bakal melanggar Undang-Undang Anti-monopoli AS.
Dikutip dari Bloomberg, berdasarkan seseorang yang mengetahui masalah tersebut, bulan depan FTC akan memutuskan apakah akan melakukan penyelidikan mendalam terhadap pembelian Twitter itu, atau tidak. Sedangkan, penyelidikan semacam itu akan menunda penutupan kesepakatan selama berbulan-bulan.
Sebelum peninjauan terhadap kesepakatan pembelian 100% saham Twitter oleh Musk, FTC sudah menyelidiki pembelian awal Musk atas 9% saham di Twitter. "FTC menyelidiki apakah dia mematuhi persyaratan pelaporan anti-monopoli ketika dia mengakuisisi saham atau tidak," demikian dikutip dari Bloomberg, Kamis (5/5).
Peninjauan FTC terhadap tindakan Elon Musk itu dilakukan berdasarkan masukan dari pakar anti-monopoli, yang menyatakan ada kemungkinan kecil ditemukan bukti, bahwa pembelian Twitter oleh Elon Musk ilegal.
Open Markets Institute juga sebelumnya menyebutkan, kesepakatan pembelian 100% saham Twitter dihentikan untuk menghindari adanya kontrol penuh platform media sosial oleh satu orang yang berkuasa. "Kontrol langsung atas salah satu platform paling penting di dunia untuk komunikasi dan debat publik ini akan berbahaya," kata Open Market Institute.
Sebelumnya, direktur kebijakan di kelompok hak digital internasional Access Now Javier Pallero juga khawatir Musk akan mengambil pendekatan yang lebih bebas dalam moderasi konten setelah membeli Twitter.
Pallero mengatakan, akun yang mengunggah konten eksplisit ilegal seperti pornografi dapat dengan mudah beredar. Konten ini juga diperkuat tanpa ada yang membedakannya dari unggahan lain.
