Greenpeace Nilai Upaya Pemerintah Tekan Emisi Masih Setengah Hati
Greenpeace Indonesia memandang pemerintah masih setengah hati membahas upaya transisi energi di Tanah Air. Hal itu tercermin dari kerapnya pemerintah mengulangi kebijakan, seperti penggunaan teknologi dalam menekan emisi batu bara.
Regional Climate and Energy Campaign Coordinator Greenpeace Indonesia Tata Mustasya menilai pemerintah lagi-lagi mengulangi kebijakan setengah hati dan kontradiksi. Hal itu sering dilakukan pemerintah ketika membicarakan transisi energi.
Tata menyebutkan, penggunaan teknologi tidak akan mengurangi emisi dari batu bara secara signifikan. Menurut dia pengurangannya sangat kecil sekali dan membutuhkan biaya yang cukup mahal.
Oleh karena itu, Greenpeace mendesak pemerintah agar melakukan transisi langsung ke energi bersih dan terbarukan. Misalnya, seperti energi surya yang memiliki potensi cukup besar di Indonesia.
Apalagi berdasarkan perhitungan konservatif Kementerian ESDM potensinya sekitar 200 GW dan baru dimanfaatkan sekitar 0,112 GW. Menurut Tata, menunda transisi dengan bermain retorika mengenai batu bara akan membuat Indonesia semakin tertinggal dari negara-negara Asia Tenggara dan berpotensi gagal mengatasi krisis iklim.
"Menunda transisi energi, berarti kita gagal lepas dari resource curse (kutukan sumber daya) batu bara," katanya kepada Katadata.co.id, Rabu (28/7).
Selain itu, dia menilai sumber daya alam yang melimpah juga bisa menyebabkan Indonesia gagal mewujudkan transisi dan ketahanan energi. Pada akhirnya ini akan mengancam ekonomi dan masa depan Indonesia, serta kerusakan lingkungan.
"Seperti halnya pengalaman Indonesia dengan minyak bumi, batu bara juga akan habis," ujarnya.
Indonesia sendiri berkomitmen di 2025 tidak akan membangun PLTU batu bara baru. Di sisi lain hingga 2025 Indonesia akan menambah 28 GW PLTU batu bara baru jika semua PLTU batu bara baru dilanjutkan.
