Menteri ESDM Dorong Pemda Dukung Energi Bersih Lewat RPJMD dan RUED
Kementerian ESDM meminta agar setiap provinsi di Indonesia dapat membuat kebijakan yang mendukung pengembangan energi bersih. Salah satunya melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah alias RPJMD.
Menteri ESDM, Arifin Tasrif mengatakan untuk menjalankan pembangunan rendah karbon serta energi hijau, dibutuhkan dukungan menyeluruh dari unsur pemangku kepentingan. Hal itu mencakup pemerintah pusat maupun pemerintah daerah alias pemda sangat penting.
Arifin berharap, pemerintah daerah dapat membuat kebijakan yang berpihak pada pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT), dukungan tersebut dapat tercermin dalam RPJMD yang disusun. Di mana, rencana pembangunan perlu disusun selaras dengan keinginan melakukan transisi energi di daerah atau sebaliknya.
"RPJMD yang berorientasi pada transisi energi dan berbasis energi hijau akan menjadi kunci keberhasilan transisi energi di daerah," kata Arifin dalam Governor's Forum on Energy Transition, Rabu (9/3).
Selain RPJMD, Rencana Umum Energi Daerah atau RUED juga akan menjadi acuan dalam melakukan transisi energi di daerah. Adapun hingga Maret 2022, Kementerian ESDM mencatat sebanyak 22 dari 34 provinsi telah merampungkan RUED.
"Satu provinsi dalam pengundangan daerah, dua provinsi sedang proses dengan DPRD, tiga provinsi sedang tahap fasilitasi di Kemendagri, dan enam lainnya akan menyelesaikan program pembentukan peraturan daerah tahun 2022," ujarnya.
Meski begitu, Arifin menilai penetapan RUED bukan hasil akhir, pasalnya pelaksanaan implementasi RUED juga harus dipersiapkan secara matang. Sehingga, transisi energi dapat berjalan dengan baik.
Setidaknya, menurut Arifin beberapa pemerintah provinsi sudah mulai mengimplementasikan RUED di wilayahnya. Antara lain dengan pembangunan pembangkit EBT skala kecil, membuat Peraturan Gubernur terkait aturan terkini pelaksanaan Perda RUED, Pergub tentang energi bersih dan kendaraan listrik, serta surat edaran Gubernur untuk penggunaan PLTS Atap dalam pembangunan kantor pemerintah, industri, hotel dan rumah tangga.
"Saya berharap mulai banyak daerah yang buat kebijakan untuk mendukung implementasi Perda RUED dalam pengembangan EBT," katanya.
Sebelumnya, Pemerintah tengah mendorong transisi energi fosil menjadi EBT. Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengatakan, sejumlah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) siap pensiun dini. "Saat ini ada 5,5 gigawatt (GW) PLTU yang siap untuk program early retirement (pensiun dini) ini," kata Jokowi dalam B20 Inception Meeting, akhir Januari lalu.
Dia menjelaskan, langkah tersebut sejalan dengan rencana pemerintah untuk beralih ke energi terbarukan, seperti geothermal dan solar panel. Pemerintah juga menaruh perhatian serius pada penurunan karbon di sektor transportasi. Caranya, dengan membangun mass urban transport, seperti LRT dan MRT.
Kementerian ESDM juga sudah lebih dulu merencanakan pembangkit listrik energi terbarukan, dengan total kapasitas 800 megawatt (MW) atau 0,8 gigawatt (GW) dan bakal beroperasi tahun ini. Ini termasuk dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) 2021 - 2030.
Dalam RUPTL PLN 2021 - 2030 pemerintah merencanakan tambahan kapasitas pembangkit listrik 40,6 gigawatt (GW). Rinciannya, porsi pembangkit energi baru terbarukan 51,6 % dan fosil 48,4 %.
Di sisi lain, akhir tahun lalu Bank Pembangunan Asia (ADB) menyetujui pinjaman kepada PLN sebesar US$ 600 juta atau setara Rp 8,6 triliun (kurs Rp 14.354 per dolar AS). Pinjaman tersebut bertujuan meningkatkan layanan PLN, termasuk mendorong adopsi energi terbarukan.
"Program ini akan meningkatkan akses ke energi berkelanjutan dan andal di kawasan barat dan tengah Pulau Jawa, wilayah yang dihuni 41 % penduduk Indonesia, termasuk sekitar 30 juta warga miskin atau yang hidup dekat garis kemiskinan,” kata Spesialis Keuangan Senior ADB Daniel Miller dalam keterangn resminya pertengahan Desember lalu.
