Didominasi Proyek Swasta, PTPP Catat Kontrak Baru Rp 6,7T per Mei 2021

Pertumbuhan kontrak baru emiten konstruksi BUMN, termasuk PTPP hingga akhir 2021 diperkirakan 10%-15%. Sedangkan untuk order book diperkirakan tumbuh 5%-10%.
Image title
21 Juni 2021, 16:23
Foto udara pembangunan hotel Pullman di Kawasan pariwisata The Mandalika, Pujut, Praya, Lombok Tengah, NTB, Minggu (20/12/2020). Hingga Desember 2020 ITDC mencatat ada 13 investasi senilai Rp.2,885 triliun untuk The Mandalika guna membangun sebelas akomod
ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi/hp.
Foto udara pembangunan hotel Pullman di Kawasan pariwisata The Mandalika, Pujut, Praya, Lombok Tengah, NTB, Minggu (20/12/2020). Hingga Desember 2020 ITDC mencatat ada 13 investasi senilai Rp.2,885 triliun untuk The Mandalika guna membangun sebelas akomodasi berupa hotel oleh Pullman, Royal Tulip, Paramount, Golden Tulip, Marriot, Aloft, Mandalika Beach Club, Marta, Grand Aston, Cocomart, Laza, serta dua fasilitas pendukung berupa Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) atau pengolahan air bersih dan pompa bensin.

PT PP Tbk (PTPP) mencatatkan perolehan kontrak baru sampai dengan akhir Mei 2021 sebesar Rp 6,7 triliun. Perolehan kontrak baru tersebut terdiri dari kontrak induk perusahaan sebesar 60,85% atau Rp 4,08 triliun dan anak perusahaan sebesar 39,15% atau Rp 2,62 triliun.

Adapun rincian kontrak yang berhasil diperoleh per akhir Mei tersebut yakni, pembangunan proyek Junction Dawuan Tol Cisumdawu sebesar Rp 825 miliar, Pegadaian Tower Rp. 594 miliar, Jalan KIT Batang Paket 1.4 senilai Rp 350 miliar, Infrustruktur Kawasan Mandalika Rp 342 miliar, dan RSUD Banten Rp 241 miliar.

Selain itu, ada juga kontrak proyek Taman Ismail Marzuki Rp 190 miliar, Jembatan Bogeg & Fly Over KA Bogeg Banten Rp 180 miliar, Rehab Jaringan Irigasi Rawa Kuala Kapuas Rp 178 miliar, LIPI Bandung Rp 172 miliar, RSIA Grha Waron Surabaya Rp 164 miliar, VO SGAR Mempawah (Inner Route) Rp 164 miliar, dsb.

Corporate Secretary PT PP Yuyus Juarsa menjelaskan, perolehan kontrak baru hingga Mei 2021 berdasarkan kepemilikannya (owner) didominasi proyeks swasta sebanyak Rp 3,78 triliun atau setara 56,34%. Sedangkan proyek pemerintah yakni 28,34% atau senilai Rp 1,9 triliun. Adapun, BUMN berkontribusi 15,32% atau sekitar Rp 1 triliun.

Advertisement

Sedangkan untuk perolehan kontrak baru berdasarkan jenis atau tipe pekerjaan terbagi menjadi, proyek jalan dan jembatan sebesar 53,74%, gedung sebesar 32,78%, industri 5,26%, irigasi 4,99%, Airport 1,36%, minyak dan gas 1,17%, dan power plant 0,70%.

“PTPP masih terus mengejar perolahan kontrak baru di tahun ini untuk mencapai target yang telah ditetapkan,” kata Yuyus dilansir dari keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (21/6).

PTPP dipercaya untuk mengerjakan proyek pembangunan Junction Dawuan Tol Cisumdawu, Jalan KIT Batang Paket 1.4, Daerah Irigasi Wawotobi, RSUD Krian, dan RSUD Batang I. Sementara itu, PTPP juga mulai memasuki area pertambangan melalui anak usahanya yaitu PT PP Presisi Tbk, dan merupakan  bentuk pengembangan new market PTPP.

Dalam risetnya Senin (21/6), Analis Mirae Asset Sekuritas Indonesia Joshua Michael memperkirakan, pertumbuhan kontrak baru perusahaan konstruksi BUMN hingga akhir 2021 sekitar 10%-15%. Sedangkan untuk order book diperkirakan tumbuh 5%-10%.

“Kami memperkirakan pertumbuhan pendapatan agregat sepanjang 2021 (PTPP, WIKA, WSKT, dan ADHI) sebesar 5%-10%,” ujarnya.

Ke depan, pertumbuhan kontrak baru agregat untuk emiten konstruksi BUMN di 2022 bergerak tanpa sentimen positif. Untuk itu, Joshua merekomendasikan netral untuk prospek emiten sektor konstruksi.

Pada awal Mei 2021, pemerintah mengumumkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022 sebesar Rp 450 triliun. Angka tersebut lebih tinggi 7,8% dibandingkan anggaran 2021 yakni Rp 417,4 triliun. Alokasi untuk anggaran infrastruktur direncanakan akan lebih tinggi di tahun depan.

Di sisi lain, kenaikan RAPBN berdampak pada pemangkasan pagu anggaran Kementerian PUPR sekitar 32,9%, dari Rp 149,8 triliun di 2021 menjadi Rp 100,5 triliun di 2022. Sedangkan pagu anggran untuk Kemenhub turun 27,9% dari Rp 45,7 triliun menjadi Rp 32,9 triliun.

Joshua menilai, secara historis realisasi kontrak baru kontraktor BUMN erat kaitannya dengan fluktuasi anggaran Kementerian PUPR dan Kemenhub. “Oleh karena ini, kami memperkirakan pertumbuhan kontrak baru agregat emiten kontraktor BUMN meredup di 2022,” kata Joshua.

Di sisi lain, Otoritas Investasi Indonesia (INA) terus melakukan diskusi terkait kemungkinan kemitraan dengan mitra investasi lokal dan asing. Peluang investasi awal jalan tol bakal menjadi katalis tunggal untuk sektor konstruksi di 2022. Hal tersebut diyakini mampu memberikan dampak positif bagi keuangan emiten sektor konstruksi BUMN.

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait