Insentif Beli Rumah Bebas PPN Diperpanjang hingga Akhir 2021

Insentif sebesar 100% dari PPN alias bebas PPN atas penyerahan rumah tapak atau unit hunian rumah susun dengan harga jual paling tinggi Rp 2 miliar.
Image title
8 Agustus 2021, 13:16
PPN, DJP, insentif pajak
ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra/rwa.
Pekerja melanjutkan pekerjaan pembangunan rumah di kawasan perumahan KPR bersubsidi Ulu Gadut, Padang, Sumatera Barat, Selasa (1/6/2021). Data Kementerian PUPR, realisasi program sejuta rumah di Indonesia hingga Mei 2021 mencapai 280.490 unit, meliputi 91 persen rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan 9 persen non MBR.

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak atau DJP memperpanjang waktu pemberian insentif pajak pembelian rumah bagi masyarakat hingga Desember 2021. Insentif diberikan melalui pajak pertambahan nilai alias PPN ditanggung pemerintah (DTP) atas penyerahan rumah tapak dan unit hunian rumah susun. 

"Ketentuan ini menggantikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.010/2021 yang mengatur tentang pemberian insentif PPN yang semula berlaku untuk periode Maret 2021 hingga Agustus 2021," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Neilmaldrin Noor. Lebih lanjut, Neilmaldrin dalam keterangan resminya, Minggu (8/8).

Selain itu, Neil menjelaskan kalau ketentuan baru juga mempertegas rumah toko dan rumah kantor sebagai cakupan dari rumah tapak. Upaya ini diharapkan mampu mempertahankan daya beli masyarakat di sektor industri perumahan, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Sektor properti merupakan sektor strategis dan memiliki efek pengganda (multiplier effect) yang kuat keterkaitannya dengan berbagai sektor dalam perekonomian. Melalui perpanjangan insentif pajak, pemerintah berharap mampu mendorong kinerja sektor properti dalam menyerap tenaga kerja secara besar. 

Untuk kepentingan evaluasi dan monitoring realisasi PPN DTP, berita acara serah terima rumah tapak atau unit hunian rumah susun harus didaftarkan dalam aplikasi Sikumbang yang dikeluarkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Selain itu, rumah tapak atau unit hunian rumah susun harus memenuhi persyaratan, di antaranya harga jual maksimal Rp 5 miliar. Selanjutnya, rumah tapak atau unit hunian rumah susun dalam kondisi siap huni, mendapatkan kode identitas rumah, pertama kali diserahkan oleh pengembang, serta belum pernah dilakukan pemindahtanganan.

Syarat lainnya untuk bisa mendapat insentif, diberikan maksimal satu unit properti per satu orang dan tidak boleh dijual kembali dalam jangka waktu satu tahun.

Adapun besaran insentif PPN DTP diberikan atas penyerahan rumah tapak atau unit hunian rumah susun dengan harga jual paling tinggi Rp 5 miliar dengan ketentuan sebagai berikut: 

  1. Insentif sebesar 100% dari PPN yang terutang atas penyerahan rumah tapak atau unit hunian rumah susun dengan harga jual paling tinggi Rp 2 miliar.
  2. Insentif 50% dari PPN yang terutang atas penyerahan rumah tapak atau unit hunian rumah susun dengan harga jual di atas Rp 2 miliar hingga Rp 5 miliar.

Untuk menikmati insentif tersebut pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan rumah tapak atau unit hunian rumah susun mempunyai kewajiban membuat faktur pajak. Selanjutnya, pengusaha kena pajak perlu melaporkan realisasi PPN DTP kepada DJP.

Ketentuan lebih lanjut terkait pemberian insentif PPN rumah tapak dan rumah susun dapat dilihat di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.010/2021 yang berlaku sejak 30 Juli 2021. Saat ini, PPN atas penjualan rumah ditetapkan sebesar 10% dari harga jual.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan rumah baru yang diberikan insentif merupakan hunian yang siap huni.

"Ini agar stock rumah berkurang sehingga memacu kembali produksi rumah dan menggerakan ekonomi," ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Pemberian Insentif Kendaraan Bermotor dan Perumahan, Senin (1/3).

Menurut Bendahara Negara, insentif PPN DTP perumahan diperkirakan mengurangi potensi penerimaan negara Rp 5 triliun. Anggaran tersebut telah dialokasikan dalam pos insentif usaha pada program pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2021.

PEN 2021 membutuhkan anggaran sebesar Rp 699,43 triliun, naik dari proyeksi sebelumnya Rp 688 triliun maupun alokasi awal dalam APBN 2021 Rp 372 triliun. Dana jumbo tersebut dialokasikan untuk bidang kesehatan Rp 176,3 triliun, perlindungan sosial RP 157,41 triliun, program prioritas RP 122,44 triliun, dukungan UMKM dan korporasi Rp 184,83 triliun, serta insentif usaha Rp 58,46 triliun.

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait