BUMN Paparkan 4 Faktor Penyebab Membengkaknya Biaya Kereta Cepat Cina
Kereta Cepat Jakarta - Bandung kembali menuai kontroversi karena keterlibatan pemerintah untuk menutup kebutuhan pendanaan proyek yang membengkak tersebut. Pandemi Covid-19 dianggap menjadi penyebab membengkaknya anggaran proyek kereta cepat Indonesia - Cina (KCIC) tersebut.
Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga juga menyebutkan beberapa faktor lain yang membuat anggaran proyek tersebut membengkak. "Masalahnya adalah Corona datang, dan kita ingin pembangunan tepat waktu. Corona datang membuat beberapa hal menjadi terhambat," ujar Arya dalam keterangannya, Sabtu (9/10).
Kedua, terganggunya arus kas alias cash flow para perusahaan BUMN yang menjadi anggota konsorsium KCIC. Perusahaan itu adalah PT Wijaya Karya Tbk (WIKA), PT Kereta Api Indonesia (KAI), PT Jasa Marga Tbk dan PTPN VIII.
Contohnya, KAI dihadapkan pada masalah penurunan penumpang kereta selama pandemi. Alhasil, PT KAI tidak bisa menyetorkan dana sesuai yang direncanakan ke proyek tersebut.
Ketiga Arya juga menjelaskan perkembangan desain dan geografis selama pembangunan proyek turut memicu pembengkakan biaya. Di tengah perjalanan pembangunan terjadi perubahan-perubahan desain karena kondisi geologis dan geografis yang berbeda.
Arya menekankan bahwa hampir semua negara mengalami hal serupa dalam pembangunan kereta cepat, khususnya untuk langkah pertama. Hal tersebut dapat dipastikan membuat pembengkakan biaya proyek kereta cepat.
Keempat, kenaikan harga tanah. "Seiring waktu ada kenaikan-kenaikan, dan itu wajar terjadi, yang membuat pembengkakan dana anggaran," kata Arya.
Berbagai faktor tersebut membuat pemerintah turut turun tangan membantu pembangunan proyek kereta cepat dengan rute perdana Jakarta-Bandung bisa terlaksana dan tepat waktu. Saat ini pelaksanaan dan progres kereta cepat itu hampir 80%.
"Mau tidak mau, supaya kereta cepat berjalan baik, kita pemerintah harus ikut memberikan pendanaan. Di mana semua negara, pemerintahnya ikut campur dalam hal pembiayaan kereta cepat, hampir semua negara," ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengizinkan penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai salah satu sumber pendanaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Restu diberikan di tengah membengkaknya kebutuhan anggaran proyek kerja yang mencapai sekitar US$ 1,9 miliar atau setara Rp 27 triliun.
