APBN untuk Tambahan Anggaran Kereta Cepat Cina Akan Lewat Audit BPKP
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memutuskan untuk menutup kebutuhan membengkaknya biaya proyek tersebut dengan menggunakan dana APBN. Kementerian akan meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan alias BPKP untuk mengaudit penggunaan dana pemerintah untuk anggaran proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, BPKP akan melakukan audit terlebih dahulu. Berdasarkan hasil audit itulah baru dapat ditentukan jumlah dana tambahan untuk proyek kereta cepat itu.
Tambahan pendanaan juga berlaku bagi proyek kereta cepat yang terkendala masalah lahan dan perubahan desain karena kondisi geografis dan geologis. Tanpa ada hasil audit maka penambahan dana proyek tidak bisa dilakukan. Arya memperkirakan, proses audit akan selesai Desember 2021.
“Kami minta audit dulu, baru ditetapkan berapa angka yang dibutuhkan untuk menyelesaikan KCIC,” kata Arya dalam keterangannya, Minggu (10/10).
Arya menyebut angka atau nilai yang diajukan untuk suntikan dana tambahan proyek kereta cepat sudah bersih atau clear. Dengan begitu, ke depan tidak akan muncul angka-angka baru. “Saat kita minta bantuan ke pemerintah, angkanya sudah bersih,” ujarnya.
Sebelumnya dia menjelaskan ada beberapa faktor yang membuat anggaran proyek kereta cepat Indonesia-Cina alias KCIC membengkak. "Masalahnya adalah Corona datang, dan kita ingin pembangunan tepat waktu. Corona datang membuat beberapa hal menjadi terhambat," ujar Arya dalam keterangannya, Sabtu (9/10).
Kedua, terganggunya arus kas alias cash flow para perusahaan BUMN yang menjadi anggota konsorsium KCIC. Perusahaan itu adalah PT Wijaya Karya Tbk (WIKA), PT Kereta Api Indonesia (KAI), PT Jasa Marga Tbk dan PTPN VIII.
Contohnya, KAI dihadapkan pada masalah penurunan penumpang kereta selama pandemi. Alhasil, PT KAI tidak bisa menyetorkan dana sesuai yang direncanakan ke proyek tersebut.
Ketiga Arya juga menjelaskan perkembangan desain dan geografis selama pembangunan proyek turut memicu pembengkakan biaya. Di tengah perjalanan pembangunan terjadi perubahan-perubahan desain karena kondisi geologis dan geografis yang berbeda.
