Dukung Puan Capres, PDIP Sanksi Keras Pentolan Dewan Kolonel
Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun menyatakan partainya tak hanya memberikan sanksi kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. PDIP juga menjatuhkan sanksi keras pada politisi PDIP yang tergabung di Dewan Kolonel.
"Supaya sama, juga kami jatuhkan sanksi kepada teman-teman yang menamakan diri sebagai Dewan Kolonel,” ujar Komarudin di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (24/10).
Dewan Kolonel merupakan kelompok yang dibentuk oleh sejumlah politisi PDIP yang juga anggota parlemen di Senayan dan menyatakan dukungan kepada Puan Maharani sebagai calon presiden. Menurut Komarudin pentolan Dewan Kolonel yang dijatuhi sanksi antara lain Trimedya Panjaitan, Johan Budi, Masinton Pasaribu, dan Hendrawan Supratikno.
Menurut Komarudin teguran diberikan karena keberadaan Dewan Kolonel telah berada di luar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PDIP. Berbeda dengan Ganjar, para pentolan Dewan Kolonel akan dijatuhi sanksi yang lebih keras.
“Mereka lakukan kegiatan di luar AD/ART Partai, dan sudah pernah diberi peringatan pertama, kemudian ini peringatan ketiga keras dan terakhir," ujar Komaruddin.
Sebelumnya, Komarudin telah mengumumkan pemberian sanksi pada Ganjar Pranowo. Sanksi diberikan lantaran pernyataan Ganjar yang menyebut siap maju dalam pilpres dinilai multitafsir sehingga bisa menimbulkan kegaduhan. Meski begitu Komarudin mengatakan pernyataan ganjar tak melanggar aturan partai.
"Kemudian pak Ganjar, tadi kami sampaikan meskipun pernyataan itu tidak melanggar aturan, tapi menimbulkan multitafsir maka kami jatuhkan teguran lisan," katanya.
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan pihaknya akan memanggil Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo. FX Rudy dipanggil lantaran menyatakan dukungan atas pencalonan Ganjar sebagai capres.
"Pak Rudy dipanggil hari Rabu ya. Jam 11," kata Hasto singkat.
Hasto menegaskan penegakan disiplin merupakan bentuk kepatuhan partai pada instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bahwa PDIP tak akan terburu-buru menetapkan capres dan cawapres.
"Jadi, semua tegak lurus disiplin, tidak hanya Dewan Kolonel. Pak FX Rudy dari Solo pun ketika nyatakan dukungan capres, itu kewenangan dari ketum, sebagai partai akan menegakkan disiplin partai, kepada semua pihak tanpa terkecuali," kata Hasto.
Hasto mengatakan, PDIP sepenuhnya menyerahkan kepada Megawati untuk penetapan capres dan cawapres. Pengumuman nama yang akan diusung akan dilakukan pada waktu yang tepat. Meski begitu, menurut Hasto tidak ada yang mengetahui waktu yang tepat tersebut kecuali Megawati.
