Menkominfo Pastikan Kesepakatan Ekonomi Digital Negara G20 Rampung
Menteri Kominfo Johnny G Plate menyatakan salah satu kendala dalam pembahasan sherpa track menjelang puncak KTT G20 Bali adalah masalah geopolitik. Meski begitu ia memastikan pembahasan utama dalam sherpa track dalam arsitektur kesehatan global, transformasi ekonomi berbasis digital, dan transisi energi tetap bisa berjalan.
"Proses pembahasan substansi berjalan dengan baik. Isu-isu geopolitik bukan isu prioritas G20, tapi itu bagian dari realita saat ini," kata Johnny di Bali International Convention Center atau BICC, Minggu (13/11).
Menurut Johny, tensi geopolitik yang tinggi menjadi hambatan komunikasi antara negara-negara anggota G20. Pada saat yang sama, Johnny berpendapat isu geopolitik yang terjadi membuat pembahasan dalam sherpa track menjadi seru karena harus diselesaikan.
Selama putaran G20, Sherpa track memiliki 11 kelompok kerja, 1 inisiatif, dan 10 kelompok perjanjian. Sebagian dari 11 kelompok kerja tersebut membahas ekonomi digital, kesehatan, perdagangan, investasi, industri, pendidikan, dan transisi energi.
Johnny mengatakan dokumen kesepakatan atau komunike dalam sherpa track hanya dapat tercapai jika semua unit yang tergabung menyerahkan komunike. Artinya, komunike dalam ekonomi digital tidak dapat dipisahkan dari persetujuan dalam isu transisi energi maupun arsitektur kesehatan global. Meski begitu, Menurut Johny, berdasarkan informasi terakhir dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, pembahasan mengenai ekonomi digital telah rampung.
Sebelumnya, petinggi negara anggota G20 telah menyepakati hasil diskusi forum Digital Economic Ministers Meeting atau DEMM pada 1 September 2022. Pertemuan DEMM tersebut dihadiri oleh sembilan menteri atau wakil menteri serta 10 pejabat tinggi anggota G20.
Selain itu, ada pula lima menteri atau wakil menteri non-anggota G20 yang turut hadir sebagai undangan serta perwakilan dari organisasi internasional. Beberapa peserta tambahan adalah Persatuan Telekomunikasi Internasional (ITU) serta Komisi Ekonomi dan Sosial PBB untuk Asia dan Pasifik (ESCAP).
Dia menjelaskan dokumen tersebut terbagi menjadi dua bagian yang mencakup kesepakatan substantif yang tercapai antara para menteri bidang ekonomi digital di tiga isu prioritas DEWG presidensi Indonesia. Selain itu, dokumen tersebut juga berisi tentang rangkuman dinamika pembahasan para delegasi dalam menyikapi tantangan global.
