Di B20 Summit OJK Soroti Komitmen Negara Dukung Ekonomi Berkelanjutan
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar menyoroti pentingnya komitmen negara di dunia untuk menjalankan prinsip ekonomi berkelanjutan. Komitmen ini diyakini bisa menghapus paradigma ketergantungan ekonomi negara berkembang pada negara maju seperti yang selama ini sering digaungkan.
“Di masa lalu tentu para pemimpin dunia membuat komitmen untuk menyelesaikan masalah global secara bersama. Namun sekarang kita sadari bahwa tensi geopolitik dunia tidak bisa mencapai komitmen untuk mengatasi masalah bersama, dan sekarang menjadi makin sulit,” ujar Mahendra saat menjadi pembicara pada B20 Indonesia Summit, Minggu (13/11).
Menurut Mahendra, komitmen negara untuk menerapkan ekonomi berkelanjutan akan mendorong ketahanan dalam menghadapi krisis. Negara tidak bisa lagi bergantung sepenuhnya kepada negara maju karena akan terjebak dengan persoalan geopolitik global yang tidak bisa diprediksi.
“Sekarang situasinya sudah tidak sama lagi. Sektor bisnis memiliki kesempatan yang lebih besar untuk menyelesaikan persoalan ekonomi dunia,” ujar Mahendra.
Mahendra mengatakan, dalam mewujudkan ketahanan ekonomi, negara berkembang saat ini tidak bisa lagi hanya bersandar pada bantuan dari negara maju. Oleh karena itu, negara dunia terutama negara berkembang harus mulai menunjukkan komitmen pada komitmen global untuk melaksanakan ekonomi berkelanjutan.
Ia mencontohkan, Indonesia saat ini telah melakukan berbagai langkah untuk memastikan terlaksananya ekonomi berkelanjutan. Salah satunya dengan menyiapkan regulasi yang mengatur dan mendorong terciptanya dunia usaha yang berorientasi pada tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs.
Komitmen untuk menghadirkan pembangunan berkelanjutan dari sektor keuangan menurut Mahendra telah mendorong terjadinya peningkatan literasi keuangan masyarakat Indonesia. Berdasarkan survei terakhir, skor indeks literasi keuangan Indonesia pada 2022 sebesar 49,68%, naik dibanding 2019 yang hanya 38,03%. Sementara skor indeks inklusi keuangan tahun ini mencapai 85,1%, naik dibanding 2019 yang masih 76,19%.
“Kami telah meningkatkan literasi keuangan. Semoga ini menjadi solusi jangka panjang untuk kami meningkatkan kemampuan ekonomi di masa datang,” ujar Mahendra.
Di sisi lain ia mengatakan saat ini pemerintah Indonesia terus mendorong transformasi digital sebagai bagian dalam menyelesaikan masalah pembangunan berkelanjutan. Dengan adanya transformasi digital, dukungan internasional akan masuk.
“Jadi saya kira ini lebih bagaimana kita memanfaatkan kehadiran solusi dan jaringan bisnis global dalam memecahkan masalah lokal,” tutur Mahendra.
