12 Alasan Aliansi Masyarakat Sipil Tolak Pengesahan RUU KUHP oleh DPR
Sejumlah organisasi masyarakat sipil menggelar aksi gabungan di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Senayan, Jakarta, Senin (5/12). Isu utama yang diangkat adalah menolak pengesahan Rancangan Undang-Undang KUHP yang akan dilakukan DPR pada sidang paripurna hari ini Selasa (6/12).
Aksi penolakan pengesahan RUU KUHP ini diwarnai dengan orasi dan tabur bunga. Mass aksi juga memasang spanduk rasa bertuliskan ‘Tolak Pengesahan RKHUP’. Juga ada karangan bunga bertuliskan ‘Turut Berduka Cita atas Kebangkitan Pasal Kolonial dalam RKUHP’.
Pegiat Aliansi Nasional Reformasi KUHP Adhitya Augusta mengatakan masyarakat menggelar aksi simbolik tabur bunga dan membakar kitab RKUHP sebagai tanda atas kematian demokrasi di Indonesia. Menurut Adhithya draft terbaru RUU KUHP tertanggal 30 November 2022 masih memuat sederet pasal bermasalah yang selama ini ditentang oleh publik.
“[RKUHP yang baru] akan membawa masyarakat Indonesia masuk ke masa penjajahan oleh pemerintah sendiri,” ujar Adhitya, Senin (5/12).
Menurut Adhitya, berdasarkan pemantauan sementara Aliansi Nasional Reformasi KUHP, pasal-pasal yang terkandung dalam draf akhir RKUHP masih memuat pasal-pasal anti demokrasi dan melanggengkan korupsi di Indonesia. Beberapa pasal juga membungkam kebebasan pers dan menghambat kebebasan akademik.
Selain itu, aliansi melihat sejumlah pasal dalam RUU KUHP mengatur ruang privat masyarakat dan menyebabkan diskriminasi terhadap perempuan dan kelompok marginal. Bahkan dia menilai RUU KUHP mengancam keberadaan masyarakat adat, dan memiskinkan rakyat.
