Sah! Papua Barat Daya Resmi jadi Provinsi ke-38 di Indonesia
Pemerintah resmi mengundangkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Provinsi Papua Barat Daya. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan pengesahan Undang-undang ini membuat jumlah provinsi di Indonesia bertambah, menjadi 38.
"Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Provinsi Papua Barat Daya, maka secara de jure, Papua Barat Daya telah menjadi provinsi yang baru, provinsi ke-38," kata Tito di Jakarta, Jumat (9/12).
Peresmian Provinsi Papua Barat Daya juga diikuti dengan pelantikan pejabat gubernur. Peresmian dan pelantikan penjabat gubernur Papua Barat Daya di Ruang Sasana Bhakti Praja, Gedung Kemendagri.
"Kemudian, pelantikan ini merupakan de facto provinsi itu hadir, yaitu adanya penjabat gubernur, kami laksanakan hari ini, Jumat 9 Desember 2022. Mudah-mudahan adalah hari yang baik hari Jumat," ujar Tito.
Adapun sosok yang dilantik menjadi Penjabat Gubernur Provinsi Papua Barat Daya adalah Muhammad Musa'ad. Mendagri Tito meminta penjabat gubernur untuk mengemban amanah sebaiknya sesuai dengan sumpah jabatan dan kepercayaan yang telah diberikan.
Mendagri berharap setelah pelantikan Muhammad Musa'ad segera bergerak cepat untuk menentukan para pejabat di bawahnya. Beberapa struktur yang perlu diisi adalah sekda, kepala dinas dan pejabat lainnya, terutama BPKAD.
Lebih jauh Menteri Tito menjelaskan aspirasi pemekaran wilayah Papua Barat Daya sudah cukup lama disampaikan. Sejak 2006, usulan itu telah disampaikan langsung kepada presiden. Usulan juga disampaikan melalui mekanisme konstitusi yang ada yaitu ke DPR RI dan ke DPD RI.
"Karena memang Papua memiliki sedikit latar belakang sejarah yang agak berbeda, baru bergabung ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia secara resmi pada 1969," kata Tito.
Tito berharap lahirnya Provinsi Papua Barat Daya bisa mendorong pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kehadiran provinsi baru juga diharapkan bisa memotong birokrasi yang panjang di tengah medan geografi Papua yang tidak mudah.
“Kami berharap dengan adanya pemekaran ini terjadi percepatan pembangunan yang akan dapat mensejahterakan rakyat Papua terutama orang asli Papua," ujar Tito.
