Kementerian PUPR Lelang Paket Pembangunan IKN Senilai Rp 23,7 Triliun
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR menyatakan bahwa akan melelang paket proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dengan total nilai sebesar Rp 23,7 triliun. Paket pembangunan akan berlangsung pada 2023.
"Semua nilainya ada Rp 23,7 triliun, itu untuk 30-an paket, belum termasuk KPBU (Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha)," ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (17/1).
Basuki menuturkan, paket proyek yang akan dilelang ditujukan untuk pembangunan infrastruktur dasar di IKN. Pendanaan akan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN melalui Kementerian PUPR.
Sementara itu, Kementerian PUPR juga telah menyusun rencana atau tahapan pembangunan infrastruktur dasar di IKN Nusantara pada periode 2022-2024. Tahapan pembangunan tersebut dengan menggunakan total anggaran sebesar Rp 43,73 triliun. Sedangkan pada 2022, anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan IKN sebesar Rp 5,1 triliun.
Tak hanya itu, Kementerian PUPR mengatakan terdapat 40 kegiatan konstruksi pembangunan infrastruktur di kawasan IKN yang sudah selesai kontraknya. Empat puluh proyek tersebut menghabiskan anggaran sebesar Rp 25,98 triliun, termasuk dari anggaran reguler kementerian PUPR 2022.
“Hingga minggu ketiga Desember telah terkontrak 24 kegiatan sebesar Rp 15,8 triliun dan pada akhir Desember telah terkontrak 16 kegiatan sebesar Rp 8,89 triliun. Beberapa kontrak lainnya gagal lelang sehingga harus melakukan pelelangan ulang pada 2023 ini,” ujar Basuki dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI, pada Selasa (17/1).
Basuki mengatakan, alasan mengapa terdapat kontrak yang gagal lelang akibat beberapa kendala. Salah satu kendala adalah kurangnya kelengkapan dokumen. Ia menyebutkan, fokus konstruksi IKN pada tahun ini adalah pembangunan kompleks kantor wakil presiden dan jalan nasional akses ke KIPP IKN.
Kementerian PUPR juga menggesa pembangunan jalan tol sepanjang 11 kilometer sebagai akses kawasan pusat IKN. Sejauh ini, pembangunan seluruh Ibu Kota Negara dijadwalkan terus berlangsung hingga 2045.
Adapun total biaya pembangunan IKN diperkirakan mencapai Rp 466 triliun dengan dana dari APBN kurang dari 20%. Penggunaan uang negara bisa secara langsung maupun dengan skema pengelolaan aset negara dengan mekanisme PNBP. Sementara lebih dari 80% pembiayaan ibu kota baru akan melalui skema KPBU, investasi swasta, maupun BUMN dan BUMD.
