Kontroversi Tuntutan Richard Eliezer, Geram LPSK hingga Respons Jokowi

LPSK menilai tuntutan 12 tahun penjara untuk Richard Eliezer atau Bharada E tidak tepat karena posisinya sebagai saksi pelaku atau justice collaborator.
Ira Guslina Sufa
25 Januari 2023, 07:46
Tuntutan Richard Eliezer atau Bharada E
ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/YU
Tampilan layar terdakwa Richard Eliezer saat mengikuti sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nopriansyah Yosua Hutabarat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Kamis (5/1/2023).

 

Richard Eliezer Pudihang Lumia atau Bharada E hari ini Rabu (25/1) akan mengikuti sidang lanjutan pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat. Adapun agenda sidang hari ini adalah pembacaan pembelaan atau pledoi dari Eliezer yang merupakan salah satu terdakwa pembunuhan Brigadir J. 

Pada sidang tuntutan yang berlangsung Rabu (18/1) lalu, jaksa telah membacakan tuntutan 12 tahun untuk Eliezer. Tuntutan ini lebih tinggi dari tiga tersangka lain yaitu Ricky Rizal. Kuat Ma’ruf, dan Putri Candrawathi yang hanya dituntut 8 tahun penjara. 

Dalam tuntutannya, Jaksa menyebut eliezer merupakan eksekutor pembunuhan Brigadir J sehingga mendapat tuntutan lebih. Selain itu Jaksa menyebut status saksi pelaku atau justice collaborator yang diterima Eliezer dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban belum berkekuatan hukum formal karena ditetapkan oleh hakim. 

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung, Fadil Zumhana mengatakan jaksa memiliki pertimbangan tertentu sebelum membacakan tuntutan. Ia memastikan tuntutan telah disusun dengan teliti. Menurut Fadil dalam menyusun dokumen tuntutan, Jaksa telah menghitung sejumlah aspek baik yang muncul di persidangan atau di luar sidang. 

"Kami tahu apa yang harus kami lakukan, benar tahu, karena pengalaman, pengetahuan, dan ada aturan, tahu persis saya itu, Kajati tahu persis, Kajari tahu persis, Jaksa tahu persis," kata Fadil. 

Wakil Ketua LPSK Susilaningtyas mengatakan Richard Eliezer seharusnya mendapat tuntutan lebih ringan dari tiga terdakwa lain yaitu Putri Candrawathi, Ricky Rizal, dan Kuat Ma’ruf. Dalam persidangan berbeda, ketiga terdakwa hanya mendapat tuntutan 8 tahun penjara. 

Susilaningtyas mengatakan faktor peringan hukuman Eliezer adalah adanya rekomendasi sebagai justice collaborator dari LPSK. Peringan hukuman itu menurut dia seharusnya tercermin dari tuntutan yang lebih rendah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi Korban Nomor 31 Tahun 2014. 

Merujuk pasal 10 A Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban,keringanan hukuman yang bisa diperoleh oleh justice collaborator adalah pidana bersyarat, pidana percobaan dan pidana paling ringan dari para terdakwa. Selama proses persidangan LPSK juga telah mengirimkan surat rekomendasi keringanan hukuman Richard Eliezer kepada hakim.  

Menanggapi adanya keberatan LPSK, Fadil mengatakan Kejaksaan Agung dapat memahami situasinya, Menurut Fadil hal itu merupakan bagian dari tugas LPSK dalam memberi perlindungan kepada saksi dalam hal ini Richard Eliezer. Meski begitu ia memastikan Kejagung tidak akan merevisi tuntutan karena dinilai sudah tepat.  

“Masalah meninjau, merevisi, kami tahu kapan akan merevisi. Ini sudah benar, tidak perlu direvisi,” ujar Fadil.  

Jokowi Diminta Turun Tangan 

Dalam tuntutan, Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 340 subsider Pasal 338 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dari penjelasan jaksa,  Richard Eliezer merupakan orang yang turut menembak Brigadir J.

Atas tuntutan yang dibacakan jaksa, keluarga Richard Eliezer mencoba meminta pertolongan Presiden Joko Widodo. Ibu Eliezer, Rineke Alma Pudiang  pun menyatakan kekecewaannya atas tuntutan jaksa yang tak memberi keringanan atas anaknya yang sudah berkata jujur dan menjadi justice collaborator. 

“Bapak presiden yang sangat kami hormati tolonglah anak kami, kami tak bisa berbuat apa-apa untuk menemui bapak presiden kami tidak bisa tapi semoga bapak presiden bisa mendengar suara hati  kami berdua, kami orang kecil kami melihat tidak ada keadilan terhadap anak kami,” ujar Ibu Eliezer seperti dikutip dari tayangan Kompas TV. 

Presiden Jokowi pun memberikan respons atas permohonan yang disampaikan ibu Richard Eliezer. Jokowi mengatakan dirinya tidak bisa mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan, termasuk soal Bharada Richard Eliezer yang dituntut 12 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum. 

"Saya tidak bisa mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan," kata Jokowi usai meninjau proyek sodetan Kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur, Jakarta Timur, Selasa (24/1). .

Jokowi menekankan semua pihak harus menghormati proses hukum yang sedang berjalan di masing-masing lembaga negara. Dia menyampaikan hal itu berlaku untuk semua kasus hukum yang sedang berjalan. 

"Bukan hanya kasus FS saja, untuk semua kasus, tidak (bisa mengintervensi); karena kita harus menghormati proses hukum yang ada di lembaga-lembaga negara yang sedang berjalan," kata Jokowi.

Dalam tuntutannya jaksa menyebut Bharada E terbukti secara sah terlibat kasus pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Hutabarat. Eliezer didakwa melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap Yosua. Hal itu dilakukan bersama dengan terdakwa Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, Ricky Rizal, Kuat Ma’ruf, dan Ferdy Sambo.

Mereka didakwa terlibat dalam kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Yosua pada 8 Juli 2022 di rumah dinas Komplek Polri Duren Tiga Nomor 46, Jakarta Selatan. Dalam perkara ini Ferdy Sambo yang disebut sebagai pelaku utama mendapat tuntutan hukuman pidana penjara seumur hidup. 

 

 

 

Reporter: Ade Rosman, Antara
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait