Politikus Gerindra Buka Opsi Pembentukan Pansus Meikarta di DPR

Ade Rosman
25 Januari 2023, 19:21
Gerindra meikarta
Adi Maulana Ibrahim|Katadata
Pembangunan tower apartment Meikarta Distrik 1 di Jl. Orange County Boulevard, Cibatu, Cikarang Selatan, Bekasi, Jawa Barat, Jumat (11/9/2020).

Politikus Partai Gerakan Indonesia Raya Andre Rosiade mengusulkan pembentukan panitia khusus (pansus) penyelesaian kasus Meikarta. Menurut Andre pansus bisa digulirkan lantaran adanya dugaan perlakuan tidak tepat dari manajemen Meikarta terhadap keluhan dari konsumen. 

Wacana pembentukan Pansus disampaikan Ade saat mengikuti rapat dengar pendapat umum (RDPU) komisi VI di DPR. Agenda RDPU semula beragendakan mendengar penjelasan Direktur PT Mahkota Sentosa Utama (SMU) yang merupakan pengelola Apartemen Meikarta. Namun rapat dilanjutkan meski manajemen Meikarta tidak hadir. 

"Tentu nanti kalau teman-teman kalau mau membuat pansus akan berkomunikasi dengan pimpinan fraksi masing-masing," kata Andre.

Menurut Andre pembentukan Pansus sangat dimungkinkan lantaran tidak melihat adanya itikat baik dari manajemen Meikarta untuk memberi penjelasan pada DPR. Namun, dia menyebut sebelum pembentukan pansus DPR digulirkan, Komisi VI akan kembali memanggil PT SMU selaku developer bersama dengan manajemen PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK). 

"Karena agenda padat, kemungkinan tanggal 13 februari (RDPU susulan)," kata Andre .

Lebih jauh, Andre mengatakan pembentukan pansus bisa saja dilakukan dengan melibatkan komisi lain. Meski begitu usulan pansus akan menjadi opsi lanjutan bila upaya awal tidak berhasil. Saat ini Komisi mengagendakan akan menggelar rapat gabungan dengan Komisi III yang membidangi persoalan hukum dan Komisi XI yang membidangi keuangan setelah mendapat izin dari pimpinan DPR. 

"Komisi III karena ada permasalahan PKPU ya, di mana PKPU itu disinyalir diduga ada permainan karena tidak melibatkan konsumen kok tiba-tiba bisa PKPU dan homologasi," kata Andre. 

Lalu, untuk Komisi XI, dikarenakan pembayaran cicilannya ke bank Nobu teraviliasi dengan Lippi l Group. Dalam pembicaraan terbatas, Komisi VI menerima adanya informasi bahwa konsumen sudha dikenai  pajak ppn. 

"Nah permasalahannya pajak PPN itu setor gak ke negara," kata Andre 

 

Reporter: Ade Rosman
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait