Demokrat Minta Kementerian PUPR Transparan Soal Data Pembangunan Jalan

Ade Rosman
26 Mei 2023, 19:07
Demokrat
ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/hp.
Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Herzaky Mahendra Putra memberikan keterangan pers di Jakarta, Minggu (3/10/2021).

Partai Demokrat meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) transparan dalam mengungkap data pembangunan jalan selama pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo. Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan Kementerian PUPR tidak boleh mengabaikan data yang telah disajikan oleh Badan Pusat Statistik.

Menurut Herzaky Demokrat menilai data realisasi pembangunan jalan yang disampaikan Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian tidak akurat lantaran tak berpatokan pada data BPS. Padahal menurut Herzaky, Presiden Joko Widodo telah mengingatkan kementerian dan lembaga untuk merujuk data BPS dalam pengambilan kebijakan.

Advertisement

“Jadi data BPS yang kami pegang. Jangan sampai data BPS mendadak berubah atau tidak bisa diakses. Tapi, kami sudah scene capture data-datanya,” ungkap Herzaky, Jumat (26/5).

Herzaky menjelaskan, kritik terhadap Dirjen Bina Marga disampaikan karena adanya perbedaan data yang dirilis dibanding data BPS. Dalam keterangannya, Hedy menjelaskan pembangunan jalan nasional baru mencapai 9.221 kilometer selama rentang 2005-2022. Adapun rinciannya adalah sepanjang 3.835 kilometer di era SBY dan sepanjang 5.386 kilometer di era Jokowi.

Menurut Herzaky merujuk data BPS pada periode 2004-2014 terdapat  peningkatan jalan nasional dari 34.628 kilometer menjadi 46.432 kilometer. Demokrat juga mencatat selama masa pemerintahan SBY terjadi peningkatan panjang jalan pada setiap status kewenangan dari 372.928 kilometer menjadi 517.753 kilometer.

Di sisi lain, Herzaky mengatakan data pembangunan jalan yang dirilis BPS dan menjadi rujukan Demokrat juga sesuai dengan data yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat paripurna DPR RI masa sidang V pada Jumat (19/5). Ketika itu Sri Mulyani menyebut bawah pada era Presiden Jokowi telah terjadi peningkatan jalan nasional sepanjang 1.385 kilometer dari 46.432 kilometer menjadi 47.817 kilometer.

“Sri Mulyani sendiri yang bicara. Ini forum resmi, laporan Menkeu. Di situ ada data jalan yang jelas. Mengapa sekarang Kementerian PUPR seperti kebakaran jenggot?” ujar Herzaky.

Lebih jauh Herzaky juga mengingatkan Dirjen Bina Marga untuk tunduk pada instruksi Presiden Jokowi mengenai penggunaan data nasional. Ia merujuk pernyataan Presiden Jokowi pada Oktober 2018 yang menyebutkan agar seluruh kementerian dan lembaga hanya merujuk pada satu data yaitu data yang disajikan BPS.

Katadata.co.id telah meminta klarifikasi pada Hedy soal kritik dari Demokrat. Namun, Hedy tidak bersedia berkomentar dan menyerahkan urusan klarifikasi pada Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjaja.

Halaman:
Reporter: Ade Rosman
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...
Advertisement