Jadi Saksi di Sidang Haris - Fathia, Luhut Akui Jengkel Dipanggil Lord
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan hadir sebagai saksi dalam sidang pencemaran nama baiknya di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Kamis (8/6). Sidang itu menempatkan Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti sebagai terdakwa.
Dalam kesaksiannya, Luhut memastikan pernyataan yang disampaikan Haris dan Fathia sebagai tudingan tak berdasar. Ia membantah mendapat manfaat dari usaha pertambangan yang ada di Papua seperti disampaikan Haris dan Fathia. Luhut mengatakan ia telah difitnah sebagai orang jahat dalam sebuah siaran digital.
"Sebagai seorang perwira TNI, perwira Kopassus, saya tidak pernah mengingkari apa yang saya lakukan. Saya akan berikan kesaksian itu dan saya siap dihukum kalau saya memang salah," kata Luhut di hadapan majelis hakim, Kamis (8/6).
Dalam persidangan sekitar lima jam tersebut, Luhut berulang kali mengatakan dirinya sudah tidak memiliki jabatan eksekutif maupun komisaris dalam perusahaannya. Walau demikian, Luhut tidak menampik bahwa dirinya masih memiliki perusahaan pertambangan, yakni Grup PT Toba Sejahtera.
Secara singkat, Fathia dalam siaran digital milik Haris menyatakan Toba memiliki andil dengan perusahaan asing untuk melakukan bisnis tambang dengan perusahaan asing pada 2016. Adapun, bisnis tersebut dinilai menimbulkan pelanggaran HAM dalam riset yang dilakukan Fathia.
Luhut mengakui mendapatkan informasi terkait rencana bisnis tambang di Papua dengan perusahaan asing tersebut. Namun Luhut telah meminta CEO Toba untuk menolak rencana tersebut pada 2017 dan 2018.
Akan tetapi, Luhut tidak menampik bahwa dirinya pernah menjabat sebagai Plt Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral pada 2016. Saat itu, Luhut telah menjabat sebagai Menteri koordinator bidang Kemaritiman.
Namun Luhut menepis adanya dugaan pembangunan Jalan Trans-Papua untuk mempermudah proses bisnis pertambangan tersebut. Pasalnya, Luhut mengklaim telah melepas jabatan eksekutif maupun komisaris perusahaannya sejak 2014 saat masuk dalam Kabinet Kerja.
Pencemaran Nama Baik
Dalam paparannya, pencemaran nama baik yang dimaksud Luhut adalah saat Haris maupun Fathia memanggil Luhut dengan julukan Lord dan menilai Luhut sebagai orang jahat. Menurutnya, kedua julukan tersebut membuat kerugian immaterial setara dengan sekitar Rp 100 miliar.
Walau demikian, Luhut mengaku di persidangan bahwa kedua julukan tersebut tidak berdampak pada kesehatan, pekerjaan, maupun psikologisnya. Pada saat yang sama, Luhut menyampaikan siaran digital tersebut tidak menyebabkan kerugian material.
"Buat saya pribadi yang penting bukan kerugian materiilnya, tapi jejak digitalnya ini yang akan dilihat anak-cucu saya," kata Luhut.
