Jokowi Bela Prabowo Soal Proposal Damai Rusia - Ukraina
Presiden Joko Widodo menilai proposal perdamaian antara Rusia dan Ukraina yang disampaikan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebagai hal biasa, Menurut Jokowi usulan perdamaian yang disampaikan Prabowo dalam forum akademis tentang perdamaian Shang-ri La Dialogue 2023 bukan pernyataan resmi dalam sebuah perundingan atau forum kenegaraan.
“Dalam sebuah dialog, usulan boleh-boleh saja, Usulan saja kok, tetapi bukan dalam sebuah perundingan antarnegara, bukan. Jadi, ya saya melihat bagus-bagus saja,” kata Jokowi setelah Membuka Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2023 di Jakarta, Rabu (14/6)..
Jokowi mengatakan sikap Indonesia terhadap konflik Rusia dan Ukraina sudah jelas. Pemerintah Indonesia mengutamakan penghormatan kedaulatan dan integritas teritorial negara lain.
Sikap tegas Indonesia dalam menyikapi konflik Rusia - Ukraina ini telah ditegaskan Jokowi saat bertemu langsung dengan Presiden Ukraina Volodymr Zelensky dan Presiden Rusia Vladimir Putin. Saat itu ia menyebut Indonesia terus berupaya mendorong agar perang segera berakhir.
"Sejak awal jelas dan sampai sekarang tidak berubah bahwa Indonesia sangat menghormati kedaulatan dan teritorial integrity, integritas teritorial dari negara lain, tetap dan tak akan berubah," ujar Jokowi.
Lebih jauh Presiden menjelaskan ia telah memanggil Prabowo terkait usulan resolusi konflik tersebut. Prabowo pun menurut Jokowi telah menjelaskan bahwa pernyataan soal proposal perdamaian bukan sebuah usulan resmi mewakili negara.
Sebelumnya dalam forum Shang-ri La Dialogue 2023 Prabowo menyampaikan pendapat soal invasi Rusia ke Ukraina sejak Februari 2022. Prabowo menyampaikan setidaknya ada empat usulan yang bisa diambil untuk mengakhiri konflik.
Usulan itu adalah gencatan senjata di titik-titik konflik dan penarikan mundur pasukan kedua pihak sejauh 15 kilometer untuk menciptakan zona demiliterisasi. Prabowo juga mengusulkan pengutusan pasukan pemantau perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan penyelenggaraan referendum oleh PBB di wilayah yang oleh Prabowo disebut sebagai "daerah sengketa".
Usulan itu menuai respons yang beragam. Pemerintah Ukraina pun turut bereaksi, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Ukraina Oleg Nikolenko menegaskan pemerintah Ukraina menolak usulan Prabowo. Meski begitu ia mengapresiasi perhatian Prabowo atas upaya mengembalikan perdamaian ke Rusia.