Presiden Partai Buruh: Target Kami Kawal Politik Anggaran dari Senayan
Kongres Buruh yang berlangsung pada 4-5 Oktober 2021 menjadi babak baru bagi kelahiran Partai Buruh. Atas kesepakatan 4 konfederasi serikat pekerja dan 50 federasi serikat pekerja tingkat nasional partai yang bercikal dari gagasan Muchtar Pakpahan dilahirkan kembali. Tampil dengan logo baru dengan dominasi warna orange, semangat Partai Buruh menyala menghadapi pemilu 2024.
Dalam wawancara khusus dengan tim Katadata.co.id akhir Oktober lalu, Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan tekad besar partai adalah membawa suara buruh menjadi dasar kebijakan dan politik anggaran di pemerintah melalui pembahasan di Senayan. Meski tidak mudah, Said optimistis Partai Buruh bisa memanfaatkan sumber daya dari para anggota untuk bergerak memenangkan pemilu.
Apa saja langkah yang disiapkan Partai Buruh untuk memastikan kursi di parlemen? Apa saja isu yang akan diperjuangkan dan bagaimana mencapainya. Berikut nukilan wawancara bersama tim Katadata.co.id.
Apa yang membuat Partai Buruh begitu bersemangat menghadapi pemilu 2024 ini?
Faktor pertama dihidupkannya kembali Partai Buruh yang dulu didirikan oleh Prof. Dr. Muchtar Pakpahan adalah omnibus law. Hanya satu itu. Omnibus law atau Undang-Undang Cipta Kerja adalah kekalahan politik kaum buruh. Bagaimana mungkin kaum pemodal dari mulai klaster 1 sampai klaster 10 di omnibus law UU Cipta Kerja berbicara tentang investasi, kemudahan investasi, ramah investasi. Tapi di klaster 11 para pemilik modal ini mendoktrin nilai-nilai kesejahteraan kaum buruh. Bayangkan outsourcing seumur hidup, karyawan kontrak tanpa periode seumur hidup, tanah dirampas hak petani dan sebagainya.
Kalau Norwegia bikin partai sosial demokrat atau Partai Buruh Norwegia itu karena persoalan minyak bumi. Australia bikin Partai Buruh Australian Labor Party (ALP) karena persoalan wajib militer dan pertambangan. Wajib militer di Selandia Baru Partai Buruhnya yang dibentuk oleh serikat buruhnya. Jadi kalangan serikat buruh, serikat petani, aliansi nelayan, pekerja rumah tangga, buruh migran, miskin kota semua bersatu untuk menghidupkan kembali Partai Buruh karena secara politik kalah dalam pembentukan omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja.
Saat Omnibus Law Cipta Kerja terbentuk bukankah ada partai politik di Senayan. Apakah mereka tidak bisa merepresentasikan kelompok buruh sehingga harus lahir Partai Buruh?
Di seluruh dunia, saya keliling dunia, ada 3 aliran partai politik di dalam satu negara. Aliran pertama, berorientasi pada kepentingan pemilik pemodal/pengusaha, boleh tidak? Boleh. Partai liberal di Perancis, partai konservatif di Inggris, partai republik di Amerika, partai liberal di Jepang, itu pengusaha semua. Dia berbicara bisnis kemudian berbicara investasi seperti omnibus law ini pasnya di sini digodoknya. Dia juga berbicara tentang kemudahan akses perbankan.
Yang kedua, aliran yang berasas agama. Di Eropa ada, misalnya Angela Merkel perdana menteri Jerman. Yang ketiga beraliran kelas pekerja yaitu buruh, petani, nelayan, miskin kota, dan sebagainya. Bentuknya kalau di Eropa kebanyakan Partai Sosial Demokrat, kalau di Inggris Liberty Party. Nah di Indonesia baru pertama kali kami hidupkan kembali, namanya Partai Buruh. Itulah dasar kenapa perlu keseimbangan di tiga aliran besar ini.
Apa yang menjadi pembeda Partai Buruh dengan partai yang sudah ada sebelumnya?
Ada 4 perbedaan dasar Partai Buruh dibandingkan partai yang telah ada. Satu segmented issue, Partai Buruh akan berbicara perjuangan buruh, petani, nelayan, bicara masalah upah, enggak ada partai politik yang bicara upah. Persoalan outsourcing, persoalan karyawan kontrak, persoalan perlindungan buruh perempuan, persoalan KDRT, persoalan tanah untuk petani, persoalan untuk nelayan, guru dan tenaga honorer yang harus diangkat, lingkungan hidup, dan hak asasi manusia. Itu semua persoalan Partai Buruh. Maka hal itu adalah segmented issue. Nggak ada partai lain yang memperjuangkan ini, gak ada. Walaupun seharusnya ada. Karena dia tidak beraliran ketiga tadi, dia beraliran agama, nasionalis, kebangsaan atau modal. Tapi yang buruh itu tidak ada, maka dia tidak punya segmented issue.
Pembeda kedua dengan partai lain adalah captive market. Kami hanya menggarap buruh saja. Buruh, petani, nelayan, miskin kota, pekerja rumah tangga, buruh migran, buruh informal, disabilitas, pensiunan, milenial dan gen z pun yang ayah ibunya adalah dari buruh atau kelas pekerja. Yang ketiga daily working party, Partai Buruh itu dia bekerja harian, tidak ada pemilu dia bekerja, ada pemilu bekerja, setelah pemilu bekerja. Misal ada orang di-PHK Partai Buruh membela, perjuangan upah Partai Buruh membela, kriminalisasi petani, Partai Buruh membela.
Yang keempat beriur. Di Partai Buruh tidak ada daulat kuat, daulat uang, daulat dinasti, karena apa? Setiap anggota Partai Buruh beriur seperti anggota FSPMI (Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia), dia beriur kepada FSPMI bisa Rp 2 miliar perbulan, nanti Rp 500 juta atau Rp 1 miliarnya dialihkan kepada Partai Buruh. Nah itulah yang membedakan kenapa Partai Buruh dilahirkan kembali.
Di tengah pragmatisme yang saat ini berkembang, bagaimana Partai Buruh bisa menggerakan simpul-simpul dan meyakinkan bahwa demokrasi harus berubah dengan keterlibatan aktif kelompok buruh?
Demokrasi kita itu lebih berdemokrasi prosedural, contoh saja lihat keputusan MK, semua prosedural. Kalau prosedurnya sudah terpenuhi, normanya sudah terpenuhi secara hukum maka jalan demokrasi. Tapi substansinya tidak selesai. Demokrasi yang kami bangun adalah demokrasi substansial, menyelesaikan persoalan. Kehadiran Partai Buruh masuk di situ. Oleh karena itu dia segmented issue.
Kami akan bicara upah, dan itu orang langsung terasa. Kami bicara tentang tanah untuk petani, reforma agraria, kedaulatan pangan, anti impor, itu semua langsung terasa. Memang perjuangannya, intinya ada di politik anggaran APBN. Peran parlemen itu ada pengawasan, budgeting, dan regulasi. Perjuangan tentang budget itu menjadi penting karena itu adalah pertarungan untuk politik anggaran. Kalau tidak punya partai tidak bisa lah.
Bukankah sebelum ada Partai Buruh sudah ada Serikat Buruh? Apa bedanya dengan Partai Buruh?
Jadi serikat buruh, serikat petani, serikat-serikat nelayan dan aliansi-aliansi kelas pekerja dia tidak bisa melakukan politik anggaran di APBN maupun APBD, sehingga kepentingan isunya tidak jalan. Misal tentang masalah jaminan sosial. Partai politik itu ada tiga prinsip, Partai Buruh ideologinya Pancasila, titik tumpunya kemanusiaan yang punya kemanusiaan yang adil dan beradab sila ke-2, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sila ke-5. “No social justice white of social security”- Jangan pernah bermimpi ada keadilan sosial kalau tidak ada jaminan sosial.
Apa itu jaminan sosial? Kalau masyarakat meninggal negara bayar jaminan kematian, kalau kecelakaan kerja perusahaan dan negara bayar dengan jaminan kecelakaan kerja, kalau sakit negara bayar dengan jaminan kesehatan, kalau pensiun perusahaan dan negara bayar dengan jaminan pensiun, kalau hari tua pengusaha bayar namanya jaminan hari tua. Partai Buruh ingin mengambil 5 lagi peran itu, yang pertama jaminan makanan. Dengan kata lain, haram hukumnya orang kelaparan di negeri yang kaya. Negeri terkaya nomor 7 di dunia loh, Perancis dan Inggris juga terlewati. Tapi coba lihat upahnya, perusahaan rokok Djarum, raksasa Gudang Garam selalu masuk Majalah Forbes 500 orang terkaya. Di Indonesia 5 tahun berturut-turut nomor 1. Tanya upahnya berapa, dia punya kekayaan miliar dolar, buruh upahnya di bawah 200 dolar, itukan tidak adil. Orang punya rumah, sepetak rumah 60 m2 saja harus nyicil, tapi ada Sinar Mas, Agroindustri punya perkebunan 3 juta hektar..
Apakah Anda yakin dengan masuknya politik anggaran pro buruh di parlemen akan memastikan bahwa yang kelas bawah pasti makan?
Nah betul, itu contoh jaminan makanan. Ambil lagi jaminan perumahan, dulu yang aktif di partai itu sungguh-sungguh, BPJS kami yang perjuangin ko. Kalau tidak ada serikat buruh, tidak ada itu BPJS. Kami turun ke jalan 2 tahun. Dulu PNS, Polri, buruh swasta, orang tidak mampu, begitu pensiun punya rumah di Citayam, di Pondok Kopi yang dikenal dengan Perumnas. Hari ini orang punya rumah ngga? Tanya prajurit-prajurit TNI Polri, ngga ada, mahal. Rumah Rp 200 juta, DP 30%, Rp 60 juta dari mana? Cicilan pensiun dari mana?
Kemudian jaminan pendidikan, coba deh liat kampus-kampus terbaik UI, ITB, IPB, UGM, mahasiswa semua pakai mobil ga ada lagi itu parkir-parkir motor, sepeda ontel, becak, ngga ada lagi. Itu menunjukan kelas menengah, kenapa? Dia bisa ikut bimbingan belajar. Mana orang miskin? Anak guru, anak petani? Gimana dia mau ikut bimbingan belajar, 1 kali bimbingan belajar bisa Rp 8 juta sampai Rp 9 juta. Ada anak-anak orang miskin di UGM, di ITB, tapi 0,1%. Nah akhirnya kami mau bikin jaminan pendidikan. Bukan charity, ga bisa. Kalau charity itu tergantung anggaran.
Kalau jaminan sosial seperti BPJS, berapapun anggarannya harus disiapin. Kalau tidak ada? Ya pemerintahlah dipilih untuk pemilu untuk mencari anggaran. Jaminan air bersih, jaminan pengangguran. Kalau saya ditanya “Ko orang nganggur dibayar” jangan salah. Masyarakat kerja bayar pajak, nah sekarang saat nganggur, ya negara bayar dong, enak aja orang sudah bayar pajak ko, pajak kita ke mana? Nah itu sistem jaminan sosial yang ingin dibangun oleh Partai Buruh, itu kunci, seluruh dunia sama.
Ada banyak yang ingin diperjuangkan Partai Buruh. Tapi persoalannya adalah untuk pemilu 2024 ada ambang batas parlemen atau parliamentary threshold itu 4%. Bagaimana Anda memastikan angka itu bisa terpenuhi?
Pertama parliamentary threshold sebesar 4% itu dengan suara nasional yang sudah diumumkan lewat daftar pemilih tetap, maka prediksi Partai Buruh pakai data KPU itu harus di angka 6,3 juta suara sah nasional. Nah kemudian Partai Buruh membuat mapping ada 84 daerah pemilihan. Partai Buruh yang paling kuat di segmen kawasan industri dan sebagai sentral-sentral pertanian. Maka kami buat mapping di 31 Dapil untuk DPR RI. Dapil DPR RI nya dapat, otomatis Dapil DPRD Kabupaten Kota, DPRD Provinsi pasti dapat, karena akumulasi suara partai bukan orang. Di 31 Dapil kami akan dapat 32 kursi DPR RI dengan suara sah nasional 6,3 juta suara. Itu peta kami dan tidak mungkin prioritas tidak dikerjakan.
Kedua, kami memastikan bagaimana cara mendapat 6,3 juta suara sah nasional, maka dilakukanlah pemetaan. Berapa anggota serikat buruh dengan keluarganya. Kami hitung ada 10 juta anggota serikat buruh, serikat petani, pekerja rumah tangga dst. Kalau kami pakai koefisien BP Jamsostek atau BPJS ketenagakerjaan itu satu istri atau satu suami dengan satu anak ketemu koefisiennya 1,4. Jadi 10 juta captive market suara buruh petani dan kelas pekerja dikalikan 1,4 ketemulah suami istri dan anak 24 juta. Jadi kami ubek-ubek aja di 24 juta, ga usah yang 204 juta DPT atau suara sah nasional.
Jadi Partai Buruh akan bergerak di ruang yang sudah ada yaitu serikat buruh?
Betul ini captive market, anggota serikat warganya. Mereka kan sudah merasakan setiap tahun diperjuangin upah, kalau anaknya di PHK diperjuangin pesangon atau bekerja kembali. Kalau dia outsourcing diangkat pegawai tetap. Kan sudah dapat. Itu yang dibilang segmented issue dan captive market
Bagaimana cara Partai Buruh memastikan captive market ini tidak pindah ke lain partai?
Kalau pemilu yang lalu mereka ke partai yang lain, tersebar di berbagai partai, karena Partai Buruh ga ada. Hari ini partai itu mereka sendiri yang dirikan ko, mereka sendiri yang inisiasi, maka akan balik. Kalau 24 juta pakai pareto diagram kalau dalam 1 populasi diambil secara acak maka akan ketemu 20%, kalau 24 juta kali 20% udah 4,8 juta. Tinggal kami mencari untuk menuju 6,3 juta itu adalah 1,5 juta lagi, dan tadi saya bilang 31 dapil, masih ada 53 dapil lagi, maka 53 dapil lagi kalau 1,5 juta tidak akan berat. Jadi secara rasionalitas dengan menggunakan metode ilmiah dan captive market kami optimis. 6,3 juta akan dapat. Parliamentary threshold dengan 32 kursi maksimal di atas itu kita berat, gak mungkin. Dari 31 dapil dan minimal di 20 kursi DPR RI. Kalau DPRD Provinsinya turunanya setelah kita mapping akan dapat 100 kursi DPRD Provinsi, 700 kursi DPRD kabupaten kota. Itu luar biasa.
Bila dilihat sejarah sebenarnya pemilu 2024 bukan yang pertama bagi Partai Buruh karena pernah ikut di pemilu 1999,2004 dan 2009. Bagaimana Anda mengambil pengalaman pemilu terdahulu untuk modal ikut pemilu 2024?
Partai Buruh ketika alm Prof. Dr. Muchtar Pakpahan lebih pada eforia. Pertama kesadaran kelas buruh belum ada, maksudnya kesadaran kelas buruh hanya ada 1 serikat buruh waktu itu. Tapi luar biasa almarhum telah memulai itu dengan sungguh-sungguh luar biasa. Baru hanya ada SBSI, sekarang ada 11. Dari 11 organisasi inisiator itu terdiri dari 4 konfederasi serikat buruh terbesar, 80% buruh yang berserikat ada di 4 konfederasi ini. Ada 60 federasi serikat pekerja nasional, di tingkat nasional. Ada kemudian serikat petani terbesar di Indonesia, SPI namanya. Ada aliansi nelayan, ada jala PRT, ada buruh migran, ada urban serikat jaringan rakyat miskin. Anda bisa bayangkan spektrumnya meluas. Kemudian perbedaan yang lain pada zaman alm Muchtar serikatnya belum beriur, dari mana dananya?
Sekarang ada keterikatan dengan beriur, dan ada anggaran yang cukup. Bayangkan dalam waktu hanya kurang dari 12 bulan, Partai Buruh sudah lengkap di 38 provinsi, lengkap di 487 kabupaten kota. Berarti 97% dari total kabupaten kota di Indonesia dan ada di 4.822 kecamatan sekitar 69% dari total kecamatan. Inikan infrastruktur yang lebih dari cukup ditambah captive market, ditambah dengan iuran, kami independen. Nah itulah harapan yang akan terbangun seperti pertanyaan tadi. Kami yakin 31 Dapil akan menyumbangkan 32 kursi DPR RI, 100 kursi DPRD Provinsi, dan 700 kursi DPRD Kabupaten.
Saat ini persoalan buruh tidak hanya digarap oleh Partai Buruh selain itu juga ada pragmatisme di masyarakat. Bagaimana Partai Buruh memastikan captive market yang Anda sebutkan itu bakal memilih Partai Buruh?
Buruh itu menurut BPS jumlahnya 56,4 jutat, besar sekali. Kalau dengan keluarga tadi bisa 75 juta. Satu ketika 2029 tahun 2034 kami bercita-cita presiden republik Indonesia dari buruh. Karena demokrasinya setengah. Coba Anda lihat Brasil, Peru, Colombia, Venezuela, atau tetangga Indonesia baru-baru ini partai pakatan Malaysia atau di Jepang ada partai SDPJ, di Australia ada ALP, kalau di situ demokrasinya buruh, menang. Tapi oke kami sedang memulai kembali untuk menuju ke sana dengan modal 10 juta anggota yang sudah merasakan kenaikan upah, sudah merasakan dari karyawan outsourcing yang sudah menjadi karyawan tetap, sudah merasakan petani yang tanahnya dirampas bisa kembali.
Kemarin saya pergi serikat petani Indonesia menjadi unsur penting inisiator Partai Buruh sudah berhasil reklaiming mengambil tanah yang tadinya dikuasai oleh koperasi kepada petani kurang lebih 106.000 hektar, itukan luar biasa. Nah orang-orang petani, nelayan, buruh, kelas pekerja, sudah merasakan, tidak mungkin dimasuki oleh partai lain. Kepada partai lain tinggal ditanya, bapak/ibu ketika kami di-PHK ke mana?
Jadi kami tetap optimistis. Tapi tentu tidak semua buruh yang 56,4 juta buruh formal ditambah keluarga jadi 75 juta. Maka kami main di 24 juta tadi.
Pemilu 2024 berbeda karena lebih dari 55% pemilih ada kelompok muda. Bagaimana Partai Buruh memanfaatkan pemilu muda?
Partai Buruh ada pendidikan untuk pekerja muda. Ternyata setelah kami adakan beberapa kali pekerja muda dalam bentuk training- training. Kan orang masuk kerja umur 19 atau 20 tahun ini dikategorikan Gen Z. Ambil yang naik sedikit yang sudah bekerja 24 tahun milenial, 24 tahun sampai dengan 42 tahun itu orang yang kerja. Jadi yang disebut kaum milenial-milenial itu ya buruh. Ada milenial yang bukan kelompok buruh terutama white collar dia bisa berusaha sendiri, dia berusaha dengan digital ekonomi, dia ada usaha marketplace tapi yah lebih banyak buruh. Kami optimistis kaum milenial yang sudah mengikuti pendidikan pekerja bisa memilih.
Ada fenomena di masyarakat tentang seseorang yang sebenarnya termasuk kelompok tetapi tidak mengakui atau tidak tahu bahwa mereka adalah buruh. Ada anggapan bahwa buruh adalah masyarakat kelas bawah, bagaimana Partai Buruh menyikapi situasi ini?
Itulah kesalahan lembaga survei dan pengamat, mereka blue collar ko. Rata-rata anak muda itu outsourcing dan karir kontrak. Itulah yang coba kami sampaikan. Dan rata-rata banyak yang tersadarkan, “oh iya saya ini karyawan kontrak” misalkan jurnalis “oh saya ini cuma kontributor, dibayar berdasarkan jam tayang”. Dia naik motor, ongkos, dia makan di tengah jalan udah ongkos, terus itu gadibayar ketika hasil jurnalismenya itu tidak dipakai oleh industri media? Tersadar mereka. Walaupun secara gaya hidup tetap anak muda, cara berpakaian, tapi ketika dia sadar “oh iya yah ko gaji saya cuma segini terus, terus saya udah enek-enak kerja dipecat, ada pesangon”. Kesadaran ini yang kami tumbuhkan. .
Partai Buruh tetap optimistis milenial dan Gen Z. Gen Z sekarang itu 26 jutaan, millennial hampir sama sekitar 28 juta - 30 juta. Lalu Gen Z yang 26 juta itu anak siapa? Ya anaknya buruh, berapakah anak kelas menengah? Anak kelas menengah cuma 3%, memang cara pola pendekatannya harus beda, ngga bisa berat-berat diskusinya. Maka misal kita adakan seminar “alat reproduksi” itukan menarik untuk anak-anak perempuan maupun anak-anak laki-laki dari generasi Z agar tidak terjerumus dengan pergaulan yang tidak baik.
Nah Partai Buruh masuk di segmen itu. Atau kami membuat satu festival musik, festival kelas pekerja, drama-drama, itu masuk, kami adakan di Kota Tua Jakarta, di Simpang Lima Semarang. Itu kami lakukan dan memang belum maksimal karena persoalan keterbatasan anggaran, keterbatasan waktu karena kan buruh kerja, anak-anak harus sekolah, buruh udah pulang, anak-anak udah tidur.
Jadi bisa dibilang salah satu pekerjaan yaitu rebranding istilah buruh itu?
Iya, kami harus begitu kalau tidak yah terlindas zaman. Tapi prinsip welfare state negara sejahtera dengan 3 prinsip itu nggak boleh diabaikan. Saya bilang misal gini kamu kerja, terus ketika kamu di PHK, misal kamu kerja 5 tahun, di PHK pesangonnya dikasih Rp 2 juta marah ga? Marah, itulah gunanya Partai Buruh. Intinya itu kami nyambung, misal katakan kamu digital ekonomi, kerja dari rumah, pakai hp, laptop. Saya tanya sama kamu, punya hubungan kerja tidak? Ngga. Hari ini kamu menghasilkan satu karya, misal 10 karya, satu karya dihargai Rp 1 juta oke jadi total Rp 10 juta, habis itu 3 karya kamu tidak dihargai dianggap cacat dibayar cuma Rp 7 juta, kamu marah, dipecat, ngga ada hubungan kerja, ngga ada pesangon, ngga ada masa depan.
Pemilu 2024 tidak hanya tentang pileg karena juga berbarengan dengan pilpres. Bagaimana sikap Partai Buruh dalam pilpres?
Kalau di Partai Buruh itu kan saya bilang “Tidak daulat tuan” walaupun saya presiden Partai Buruh saya tidak menentukan keputusan partai. Ada 11 organisasi inisiator yang disebut presidium, jadi keputusan tertinggi itu setelah 2 kongres presidium. Nah karenanya tidak daulat tuan, tidak daulat dinasti, semua biaya partai iuran, anggotanya merasa memiliki, coba kita macem-macem sama anggota missal saya ngga mau iuran. Begitu anggota nggak bayar iuran kongres di partai, dia tidak Daulat tuan. Oleh karena itu memang mekanisme setiap keputusan partai melibatkan 11 organisasi inisiator.
Seluruh Indonesia ini namanya rapat presidium, seluruh Indonesia ini namanya rapat kerja nasional. Tidak mudah, tapi ketika diambil keputusan mengikat, kuat. Itu yang perlu ditanya Partai Buruh, begitu pula dengan calon presiden dan calon wakil presiden. Partai Buruh punya mekanisme tiga tahap atau tiga step. Step pertama, adalah rakernas, sudah selesai bulan Februari 2023 yang lalu dan masa pencermatan, sudah menghasilkan tinggal dua yaitu Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Ditambah saat itu calon alternatif Rizal Ramli, Rocky Gerung, Najwa Shihab dan Said Iqbal. Cara untuk menggolkan alternatif kan kami gugat Presidential threshold dan ditolak. Nah mau ga mau kan tinggal 2 calon sekarang. Maka nanti akan masuk di konvensi. Konvensinya karena mereka tidak siap untuk debat maka kami pilih yang soft kuliah umum atau orasi kebangsaan, atau seminar.
Misalnya 16 Oktober lalu sebenarnya Ganjar Pranowo sudah bersedia memberikan kuliah umum itukan bagian dari konvensi untuk dinilai nanti. Tapi kegiatan tidak jadi dan kami akan carikan waktu. Begitu juga dengan Prabowo Subianto, cuma belum ditentukan kapan tanggal apakah Prabowo mau orasi kebangsaan, atau kuliah umum, semua ini sedang diproses. Tidak dikejar-kejar waktu.
Perlu dicatat Partai Buruh tidak akan berkoalisi dengan partai politik yang mengesahkan Omnibus Law Undang-Undang cipta kerja, tidak akan, makanya kami tidak akan masuk pendaftaran di KPU, kami tidak masuk di tim sukses. Partai Buruh akan melakukan kontrak politik dengan calon presidennya. Misal tadi mau ga presiden merevisi omnibus law, mau tidak capres menaikan upah yang layak, mau tidak sistem outsourcing dihapus, mau tidak reforma agraria, jadi jelas, tidak dengan partai politik.
Kenapa memilih tidak berkoalisi? Apakah karena Partai Buruh berkeyakinan yang butuh Buruh adalah para capres bukan Partai Buruh yang butuh capres?
Tidak juga. Kebutuhan atau saling membutuhkan, ini kami berbicara tentang bagaimana mencari seorang pemimpin yang bisa diterima oleh rakyat, kelas pekerja. Negara sejahtera yang dicita-citakan oleh Partai Buruh dengan tiga prinsip itu terwujud. Jadi bukan persoalan siapa yang butuh siapa membutuhkan, tidak. Partai Buruh tidak terlalu tinggi hati seolah-olah dibutuhkan.
Partai Buruh hanya ingin ada seorang presiden yang bisa mewujudkan negara sejahtera dengan 3 prinsip terutama sistem jaminan sosial. Karena kami percaya ketika seorang presiden dipilih pasti dia punya tanggung jawab baik secara moral maupun non moral artinya baik materil maupun immateril. Oleh karena itu partai politik didirikan untuk memastikan kebijakan presiden yang didukung oleh partai politik itu bisa memberikan nilai-nilai yang menjadi kepentingan kelompoknya. Maka tadi saya udah bilang ada partai modal, partai agama, dan ada partai beraliran buruh. Disitulah terjadi pertarungan gagasan, adu gagasan, maka Partai Buruh menempatkan dirinya disitu.
Saat masa kampanye dimulai, apakah sudah akan ada nama yang diusung sehingga para caleg dan tim di lapangan bisa menyampaikan siapa caleg yang diyakini punya komitmen dan kontrak politik dengan Partai Buruh?
Berbagai kemungkinan itu ada. Karena nanti kami terakhirnya di rapat presidium statementnya.
Kapan itu?
Menunggu dulu bagaimana kuliah umumnya Pak Ganjar, bagaimana orasi kebangsannya Pak Prabowo. Walaupun 4 nama calon alternatif sudah tidak bisa maju karena presidensialnya, kan itu diadakan seminar, karena yang kami butuhkan itu gagasannya, bukan hanya sekedar seorang pribadi. Buat apa memilih presiden oleh Partai Buruh tapi upah murah, buat apa memilih presiden tapi outsourcing merajalela, tidak ada perlindungan dan kepastian kerja, tidak ada kepastian upah, tidak ada jaminan sosial. Jadi Partai Buruh di dalam membangun partai ini tidak bermaksud tinggi hati tapi ingin menyatakan dirinya karena serikat buruh dan serikat petani kami berjuangnya itu ko, militan membangun sistem kuat dan tidak ada daulat dinasti, tidak ada daulat uang.
Demokrasi prosedural itu menempatkan uang di atas segala-galanya, bupati, wali kota, gubernur bisa oleh seorang konglomerat dibiayai. Nah itu yang membedakan bagaimana menangkis money politik di Partai Buruh yaitu iuran. Dengan kita beriur itu biasa ko di negara-negara maju, di negara-negara berkembang di Eropa, Amerika Latin juga biasa. Dengan beriur itulah, dan buruh punya gaji, punya harga diri, orang mau menerima itu kan karena kemiskinan.
Partai Buruh tidak akan mendukung capres yang menggolkan UU Cipta Kerja. Dan hari ini semua capres ini didukung oleh partai yang menggolkan UU Cipta Kerja, ini bagaimana?
Semua itu didukung oleh partai yang setuju omnibus law Gerindra, Golkar, PAN, PDIP omnibus law semua. Nasdem, PKB juga setuju.
Berarti tidak akan ada partai yang dipilih?
Partainya tidak akan berkoalisi, tapi capresnya akan kami bikin kontrak politik.
Apakah kontrak politik sebelum masa kampanye dimulai pada 25 November atau setelah itu?
Bisa jadi kalau Pak Ganjar, Pak Prabowo dengan segala kerendahan hati bisa hadir di rapat umum atau orasi kebangsaan. Bisa juga melewati 25 oktober setelah ditutupnya pendaftaran. Toh yang dibutuhkan oleh capres terhadap Partai Buruh bilamana akan terjadi koalisi melalui kontrak politik kampanyenya. Partai Buruh akan memberikan suara 6.3 juta suara sah nasional, karena kami punya tadi targetnya 32 kursi dari 24 juta suara captive market.
Kontrak politik berarti berbicara ke depan, apa yang akan dilakukan ke depan? Minimal apa yang menjadi persyaratan bagi Partai Buruh dalam menentukan capres dan cawapres ini?
Tadi saya sudah singgung satu mau nggak dia merevisi omnibus law, setidak-tidaknya di klaster ketenagakerjaan, klaster petani, lingkungan hidup dan HAM. Dua, mau nggak dia meninggalkan sisi perantara, Indonesia sudah middle income country loh, after middle income country negara kelas menengah di kelompok atas 4.500 dolar per tahun, kira-kira Rp 67.500.000 per tahun dibagi 12 bulan, penghasilan buruh Indonesia harusnya Rp 5,6 juta dan kenaikan yang diharapkan Partai Buruh 15% untuk mengejar kepada Rp 5,6 juta. Kan mereka sendiri yang ngumumumin middle income country, mau nggak menghapus outsourcing. Tapi buruhnya belum sejahtera, petaninya juga belum sejahtera. Ketiga hapuskan outsourcing, reforma agraria
Reforma agraria itu tanah untuk petani dikembalikan, kami tidak pakai partai aja serikat petani Indonesia berhasil mengambil kembali tanah untuk petani 169.000 hektar di Jambi, begitu pula sebagian yang ada di Sumatera Barat, ada juga yang di Pandeglang, itu nggak pakai partai apa lagi ada pantai. Reklame bukan hanya sekedar sertifikat tanah, kalau sertifikat ketika petani itu butuh biaya untuk anaknya sekolah apa yang digadai? Sertifikat tanah. Bisa balik lagi atau tidak? Darimana mengembalikan uang utang.
Kalau hanya sekadar sertifikat hanya membuat komersialisasi, tapi bagus, baik dan benar. Tapi kalau reforma agraria kembalikan tanah kepada rakyat. Kami bilang “Pak capres, jangan impor-impor, ngapain impor?” dulu Indonesia bisa swasembada beras, garam, daging, ini negeri yang gemah ripah..
Gagasan ini menarik karena disampaikan seorang Said Iqbal. Bagaimana dengan internalisasi nilai di dalam, bagaimana Partai Buruh memastikan semua konstituen punya semangat sama di Pemilu 2024?
Pertama konsolidasi, Partai Buruh ada 13 platform dan beberapa strategi. Rapat umum adalah cara membangun kesadaran kelas. Yang kedua penguatan iuran, supaya partai ini modern dibiayai oleh dirinya sendiri. Nanti kalau masuk ke parlemen kami perjuangkan, negara juga ikut membiayai. Ini negara hanya membiayai Rp 1.000 dikali jumlah kursi, mana mungkin bisa dikatakan 8 juta suara sah nasional. Satu partai rata-rata bisa Rp 50-100 miliar.
Partai Buruh? Dengan iuran apa adanya, di daerah-daerah membiayai sendiri, di pusat juga membiayai sendiri, kalau kami ada aksi-aksi membiayai sendiri, berat. Tapi suatu ketika kekuatan itu harus dibangun termasuk negara membiayai dengan dana yang cukup misal Rp 70 triliun, tidak mungkin ada korupsi. Karena kalau dia korupsi bisa dibubarkan itu partai. Sekarang gimana mau bubarkan partai orang negaranya masih Rp 1000 rupiah per satu suara sah nasional.
Hal lain adalah melakukan edukasi. Edukasi itu setiap warga negara dia harus tahu hak dan kewajiban, hak buruh apa, hak petani apa. Yang berikutnya memperkuat lembaga-lembaga hukum kami rechtsstaat bukan machtsstaat negara hukum bukan negara kekuasaan. Oleh karena itu lembaga hukum harus diperkuat, KPK itu harus extraordinary kembalikan ke Undang-Undang lama memberantas anti korupsi, itu platform partai uu nomor 2, nomor satu lapangan kerja, basis Partai Buruh adalah partai sosial.
Apa itu partai sosial? Jaminan sosial. Saya sudah membayangkan ketika Partai Buruh masuk parlemen iuran jaminan pensiun itu jangan 3%, abal-abal. Ambilah misalkan jepang 9% atau Singapore bahkan 33%. Kalau kita 10% saja dalam waktu 10 tahun kita akan mengumpulkan iuran Rp 1.000-1.500 triliun, Indonesia ga tunduk sama IMF, kita tunduk sama Bank Dunia. Kita bisa gunakan uang jaminan sosial. Pasar sosial yang lain adalah upah yang layak.
Kalau upah layak, kita bisa membeli kendaraan, kita bisa membeli rumah. Itulah pasar sosial yang disebut yang disebut gotong royong, dalam teori disebut pasar sosial. Itulah yang akan diperjuangkan Partai Buruh untuk memastikan terjadi perubahan negeri. Intinya bagaimana kemudian buruh menjadi kekuatan penyeimbang pemerintahan.
