IDSDB Perkuat Agenda Pembangunan Berkelanjutan Indonesia
Indonesia berkomitmen menerapkan Target Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan Pembangunan Rendah Karbon (PRK). Komitmen ini selaras dengan dorongan komunitas global dan sebagai upaya Pemerintah Indonesia meningkatkan daya saing di kancah internasional.
Untuk mendukung komitmen berkelanjutan yang tengah berjalan, Konsorsium Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan (IDSDB) membentuk mekanisme pengukuran sejak 2019 dan mulai diterapkan pada 2020. Mekanisme pengukuran yang kemudian dikenal sebagai Indeks IDSDB ini dihitung dengan empat pilar, yakni inklusi sosial, tata kelola berkelanjutan, ekonomi sirkular, dan lingkungan lestari.
Periset Tim IDSDB Eduardo Edwin Ramda dalam Regional Summit 2022 yang digelar bersama Katadata dalam sesi Inovasi Kolaborasi Data di Daerah untuk Mendukung Daerah Berdaya Saing Berkelanjutan pada Kamis (01/12/2022) mengatakan, Indonesia punya daya saing yang cukup mumpuni. “Tinggal bagaimana membuat daya saing ini merata di seluruh pelosok Indonesia,” ucap Edwin.
IDSDB 2022 menempatkan tiga kabupaten dengan peringkat teratas berdasarkan akumulasi penilaian empat pilar. Di posisi pertama adalah Kabupaten Badung, Bali. Kabupaten ini berhasil menerapkan Tri Hita Karana, sebuah prinsip yang menginternalisasi cara hidup berkelanjutan.
Di posisi kedua merupakan Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur yang memperkuat kemandirian dengan program Seribu Desa Wisata. Kemudian di posisi ketiga ada Kabupaten Klungkung, Bali, yang mengolah sampah ewat program TOSS Center.
Selain itu, IDSDB 2022 juga memilih empat kabupaten yang unggul untuk masing-masing pilar. Pada pilar lingkungan lestari dimenangkan Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara, dengan kegiatan konservasi pada 1,3 juta hektar (ha) hutan lindung Taman Nasional Kayan Mengkaran.
Kemudian pilar ekonomi dimenangkan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur yang membudidayakan rumput laut seluas 120 ha dan dijual hingga pasar internasional. Pada pilar inklusi sosial diraih Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, dengan sanggar inklusi untuk pemberdayaan dan peningkatan ekonomi disabilitas.
Terakhir, pilar tata kelola berkelanjutan yang dimenangkan Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Wilayah ini unggul dengan menerapkan Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi (TAKE) sebagai strategi meningkatkan status kemandirian desa.
Dalam proses pengumpulan data, Edwin mengakui belum semua daerah memiliki data yang lengkap. “Masih ada data yang bolong dan juga ada yang tidak tersedia atau tidak diukur,” ujar Edwin.
