Tumbuh Pesat Sejak Berganti Nama

Oleh , 17/6/2013, 00.00 WIB

Desa yang berhasil dijangkau PNPM meningkat 17 kali lipat dibandingkan ketika program ini dijalankan 15 tahun silam Meningkat pesat dalam lima tahur terakhirTIGA bulan terakhir di 2010 menjadi saat yang sangat melelahkan bagi warga P

Share

KATADATA ? Desa yang berhasil dijangkau PNPM meningkat 17 kali lipat dibandingkan ketika program ini dijalankan 15 tahun silam. Meningkat pesat dalam lima tahur terakhir.

TIGA bulan terakhir di 2010 menjadi saat yang sangat melelahkan bagi warga Pasirhanja, dusun kecil di kecamatan Lemahsugih, Majalengka, Jawa Barat. Setiap hari, secara bergantian 15 orang dari tiga rukun tetangga (RT) berbeda, mengangkut bahan bangunan, menyusun batu, dan mencampurnya dengan semen, untuk membuat saluran air sepanjang sekitar satu kilometer.

Para warga itu tidak hanya menyumbang tenaga dengan sukarela, tapi juga batu dan pasir yang jika dinilai dengan rupiah sekitar 5 juta. Sedangkan dana untuk pembelian semen didapat dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan.

Irigasi moderen dan kokoh ini akan menggantikan saluran air lama yang sering bocor, bahkan jebol. Sebelumnya, hanya sawah yang dekat dengan sumber air yang mendapat kucuran di musim kemarau. ?Kondisi semacam itu menjadi penyulut pertengkaran di kalangan petani. Masing-masing ingin sawahnya terairi lebih dulu,? kata Toto Sugiono, Fasilitator PNPM Mandiri untuk wilayah Kecamatan Lemahsugih, dalam laporannya.

Desa Pasirhanja hanyalah satu dari 63 ribu desa di lebih dari 5.000 kecamatan di seluruh Indonesia, yang mendapat kucuran dana dari PNPM Mandiri Perdesaan. Jika dihitung sejak masih bernama Program Pengembangan Kecamatan, sudah lebih dari Rp 70 triliun dana yang dikucurkan untuk PNPM. Sebagian besar di antaranya untuk PNPM Perdesaan.

Dana sebanyak ini dalam kurun 15 tahun digunakan untuk membangun jalan sepanjang 110 ribu kilometer, 17 ribu jembatan, 17 ribu sistem irigasi, 1.900 pembangkit listrik, sampai mendanai 300 ribu kelompok simpan pinjam. Skala ini membuat PNPM Mandiri menjadi kegiatan pembangunan yang digerakkan masyarakat (Community Driven Development) terbesar di dunia.

Daya jangkau PNPM seluas itu dicapai secara bertahap. Saat pertama Program Pengembangan Kecamatan, yang kemudian menjadi cetak biru PNPM Mandiri, diluncurkan pada 1998, hanya 3.650 desa di 501 kecamatan yang terlibat. Di tahun berikutnya, peserta PNPM berlipat menjadi 11 ribu desa di 727 kecamatan.

Di masa-masa awal itu, hanya kecamatan dengan jumlah  penduduk miskin yang besar yang menjadi sasaran program ini. Tingkat kecamatan diambil karena sejumlah studi memperlihatkan bahwa tingkat kemakmuran warga satu kecamatan sangat homogen. Sedangkan jika diambil tingkat kabupaten, sudah tidak homogen lagi kondisinya, karena ada kecamatan yang kaya dan ada yang miskin.

Untuk memperkenalkan kegiatan ini ke publik, sejumlah lokakarya digelar, mulai dari tingkat provinsi sampai kecamatan. Di desa, sosialisasi menggunakan Musyawarah Pembangunan Desa (Musbangdes). Di rapat musyawarah desa inilah biasanya hadir 50-100 warga, meski di daerah seperti Sumatera Selatan, jumlahnya bisa mencapai ratusan orang.

Persoalan manajemen sempat muncul di tahun pertama. Program Pengembangan Kecamatan yang dibantu oleh lebih dari seribu konsultan dari 16 perusahaan swasta, menyebabkan terjadinya tumpang tindih dalam pelaksanaannya dengan tim Direktorat Jenderal Pengembangan Masyarakat Desa di Kementerian Dalam Negeri yang bertugas mengelola program ini.

Perkembangan jumlah peserta terjadi sangat cepat mulai 2007, setelah Program Pengembangan Kecamatan diperluas dan namanya diubah menjadi PNPM Mandiri. Pada 2007, tercatat hanya sekitar 2.000 kecamatan yang menjadi sasaran program. Tapi, selang tiga tahun kemudian, hampir seluruh kecamatan di Indonesia sudah menjadi sasaran program ini.

Jumlah desa yang terlibat juga berlipat. Sudah sekitar 40 ribu desa yang terjamah program ini pada 2011. Laporan terakhir bahkan menyebutkan, jumlah desa yang terjangkau oleh PNPM sudah mencapai 63 ribu atau sekitar 80 persen dari jumlah desa di seluruh Indonesia.

Setiap desa berusaha memperoleh dana bantuan ini tapi tidak semuanya bisa mendapatkan. Dalam sejumlah proyek infrastruktur, ada warga desa yang bahkan sudah berharap dan meminta bantuan untuk proyek mereka sebelum ada PNPM.

Irigasi di dusun Pasirhanja ini salah satu contohnya. Kepala Desa Margajaya, Kalsa Ruswanda, sudah lama berusaha meminta bantuan berbagai pihak untuk memperbaiki irigasi di dusun di wilayahnya itu. Tapi usahanya selalu kandas. Ia lantas mengajukan usulan pembangunan irigasi ini saat PNPM digelar.

Untuk bisa mendapatkan dana bantuan program PNPM tersebut, setiap desa juga harus mengajukan proposal usulan, untuk kemudian dipertandingkan dengan desa lain. Banyak di antaranya yang berkali-kali gagal, sebelum akhirnya berhasil mendapatkannya.

Warga Dusun VI Tidak Gunung Sangkaran, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung termasuk yang mengalami proses panjang ini. Mereka beberapa kali mengajukan proposal, tapi selalu kalah dari program desa lain, sebelum akhirnya mendapat persetujuan bantuan untuk pembangunan jembatan.

Kepala Dusun, Madani, menjelaskan kenapa ia dan warganya ngotot memperjuangkan dana bantuan itu. Ketiadaan jembatan membuat mereka mesti menyeberang sungai yang cukup besar. Anak-anak mesti dititipkan ke sanak saudara di tempat lain agar bisa bersekolah. ?Bahkan setiap tahunnya kami harus menggendong warga yang sakit melalui sungai untuk berobat,? katanya.

Setelah diperjuangkan, akhirnya usulan mereka mendapat persetujuan pada 2011 dengan dana Rp 136 juta. Jembatan sepanjang 60 meter itu memiliki lebar 1,5 meter dan mendapat akses dua kilometer dari lahan hibah warga.

Keberadaan jembatan gantung ini secara tidak langsung meningkatkan ekonomi penduduk desa, karena warga menjadi gampang membawa hasil panen ke pasar. ?Dulu petai yang kami tanam,  buahnya habis oleh hama dan musim,? ujar salah satu warga. ?Tapi, beberapa hari yang lalu setelah jembatan ini dibangun, ada orang datang dan kasih uang satu juta untuk buah petai kami, lalu mereka memanen sendiri.?

Berkat perbaikan sarana infrastuktur ini, kesejahteraan masyarakat boleh dibilang meningkat. Di dusun Pasirhanja tadi, misalnya, hasil panen mereka pun menjadi berlipat. Sebelum ada irigasi itu, sekitar 30 hektare sawah di sekitar dusun hanya menghasilkan 105 ton gabah. Sedangkan sekarang, dengan dua atau tiga kali panen, sawahnya bisa menghasilkan 210-315 ton gabah.

Dari sisi pembiayaan, program PNPM juga dapat dikatakan cukup berhasil dalam menekan biaya. Salah satu faktor penyebabnya, untuk program infrastruktur, warga bahkan rela menyumbang dana atau tenaga untuk proyek pembangunan jalan atau jembatan. Akibatnya, biaya menjadi jauh lebih murah daripada jika proyek itu dikerjakan dengan menggunakan kontraktor.

Infografik Lainnya