Tumbuh Pesat Sejak Berganti Nama
KATADATA ? Desa yang berhasil dijangkau PNPM meningkat 17 kali lipat dibandingkan ketika program ini dijalankan 15 tahun silam. Meningkat pesat dalam lima tahur terakhir.
TIGA bulan terakhir di 2010 menjadi saat yang sangat melelahkan bagi warga Pasirhanja, dusun kecil di kecamatan Lemahsugih, Majalengka, Jawa Barat. Setiap hari, secara bergantian 15 orang dari tiga rukun tetangga (RT) berbeda, mengangkut bahan bangunan, menyusun batu, dan mencampurnya dengan semen, untuk membuat saluran air sepanjang sekitar satu kilometer.
Para warga itu tidak hanya menyumbang tenaga dengan sukarela, tapi juga batu dan pasir yang jika dinilai dengan rupiah sekitar 5 juta. Sedangkan dana untuk pembelian semen didapat dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan.
Irigasi moderen dan kokoh ini akan menggantikan saluran air lama yang sering bocor, bahkan jebol. Sebelumnya, hanya sawah yang dekat dengan sumber air yang mendapat kucuran di musim kemarau. ?Kondisi semacam itu menjadi penyulut pertengkaran di kalangan petani. Masing-masing ingin sawahnya terairi lebih dulu,? kata Toto Sugiono, Fasilitator PNPM Mandiri untuk wilayah Kecamatan Lemahsugih, dalam laporannya.
Desa Pasirhanja hanyalah satu dari 63 ribu desa di lebih dari 5.000 kecamatan di seluruh Indonesia, yang mendapat kucuran dana dari PNPM Mandiri Perdesaan. Jika dihitung sejak masih bernama Program Pengembangan Kecamatan, sudah lebih dari Rp 70 triliun dana yang dikucurkan untuk PNPM. Sebagian besar di antaranya untuk PNPM Perdesaan.
Dana sebanyak ini dalam kurun 15 tahun digunakan untuk membangun jalan sepanjang 110 ribu kilometer, 17 ribu jembatan, 17 ribu sistem irigasi, 1.900 pembangkit listrik, sampai mendanai 300 ribu kelompok simpan pinjam. Skala ini membuat PNPM Mandiri menjadi kegiatan pembangunan yang digerakkan masyarakat (Community Driven Development) terbesar di dunia.
Daya jangkau PNPM seluas itu dicapai secara bertahap. Saat pertama Program Pengembangan Kecamatan, yang kemudian menjadi cetak biru PNPM Mandiri, diluncurkan pada 1998, hanya 3.650 desa di 501 kecamatan yang terlibat. Di tahun berikutnya, peserta PNPM berlipat menjadi 11 ribu desa di 727 kecamatan.
Di masa-masa awal itu, hanya kecamatan dengan jumlah penduduk miskin yang besar yang menjadi sasaran program ini. Tingkat kecamatan diambil karena sejumlah studi memperlihatkan bahwa tingkat kemakmuran warga satu kecamatan sangat homogen. Sedangkan jika diambil tingkat kabupaten, sudah tidak homogen lagi kondisinya, karena ada kecamatan yang kaya dan ada yang miskin.
Untuk memperkenalkan kegiatan ini ke publik, sejumlah lokakarya digelar, mulai dari tingkat provinsi sampai kecamatan. Di desa, sosialisasi menggunakan Musyawarah Pembangunan Desa (Musbangdes). Di rapat musyawarah desa inilah biasanya hadir 50-100 warga, meski di daerah seperti Sumatera Selatan, jumlahnya bisa mencapai ratusan orang.
Persoalan manajemen sempat muncul di tahun pertama. Program Pengembangan Kecamatan yang dibantu oleh lebih dari seribu konsultan dari 16 perusahaan swasta, menyebabkan terjadinya tumpang tindih dalam pelaksanaannya dengan tim Direktorat Jenderal Pengembangan Masyarakat Desa di Kementerian Dalam Negeri yang bertugas mengelola program ini.
Perkembangan jumlah peserta terjadi sangat cepat mulai 2007, setelah Program Pengembangan Kecamatan diperluas dan namanya diubah menjadi PNPM Mandiri. Pada 2007, tercatat hanya sekitar 2.000 kecamatan yang menjadi sasaran program. Tapi, selang tiga tahun kemudian, hampir seluruh kecamatan di Indonesia sudah menjadi sasaran program ini.
